Masalah Hukum Pengurus Baru Partai Golkar Salim Haji Said ;   Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan Indonesia; Pengajar Tetap pada Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI; Pengajar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK)

                                                         KOMPAS, 04 Mei 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Judul di atas adalah tema berita utama di halaman 2  harian Kompas terbitan 27 Mei 2016. Pada alinea pertama berita tersebut terbaca, "Sejumlah kader Partai Golkar yang pernah  tersangkut masalah hukum masuk dalam kepengurusan partai itu periode 2016-2019 yang dipimpin Setya Novanto." Pada bagian selanjutnya (alinea kedua) berita tersebut dijelaskan lebih jauh, "Dari 75 orang yang ditunjuk menjadi pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang disusun tim formatur pimpinan  Novanto pada Rabu (25/5) dini hari, tiga orang di antaranya  tercatat bekas narapidana. Mereka  adalah Ketua Harian Nurdin Chalid, Ketua Bidang Olahraga Fahd A Rafiq, dan Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa Timur, Sigid Haryo Wibisono." Di samping secara terinci mengulas keterlibatan dan keputusan  hukum yang  menempatkan tiga pengurus DPP Partai Golkar itu pada posisi sebagai bekas kriminal, harian Kompas juga mengingatkan pembacanya, "Novanto juga pernah tersangkut kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden untuk minta saham PT Freeport Indonesia pada tahun 2015. Kasus itu  membuat Novanto menyatakan mundur dari posisinya sebagai ketua DPR." Bukan sebuah kejutan Berita ini amat berguna untuk menyadarkan pembaca mengenai kualitas Partai Golkar, di samping  juga bermanfaat bagi pencatatan sejarah perkembangan peradaban politik Indonesia. Akan tetapi, berita ini sama sekali bukan sebuah kejutan. "Nasib" yang menimpa Golkar itu  amat jelas konsisten dengan karakter awal partai tersebut. Rezim Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto  telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik Golkar menjadi kelompok tanpa idealisme dan karena itu sangat pragmatis. Sebagai alat kekuasaan Soeharto, Golkar memang tidak diperlukan memiliki idealisme sendiri. Tujuan sudah dirumuskan  rezim: tugas tunggal dan  misi terpenting Golkar hanya berteriak  "setuju" pada semua keputusan penguasa. Menoleransi idealisme dalam Golkar hanya akan merepotkan rezim otoriter Orde Baru. Dengan latar belakang seperti itulah kita harus mengerti terus berkembang biaknya pragmatisme dalam partai tersebut. Dari dulu sampai hari ini. Reformasi Golkar (menjadi Partai Golkar) di bawah pimpinan Akbar Tandjung pada awal reformasi terbukti gagal. Ibarat dokter, Akbar Tandjung tidak berhasil mengobati penyakit kronis Golkar yang  menjangkiti kelompok politik itu (pada mulanya tidak disebut partai) semenjak kelahirannya. Pragmatisme dalam bentuk mendapatkan kekuasaan dengan segala cara-dulu dengan uang dan kekuasaan, kini melulu dengan uang-ternyata kini sudah merupakan watak melekat pada Partai Golkar. Menyadari merosotnya pencapaian Partai Golkar pada beberapa pemilu terakhir ini, ketua baru partai tersebut, Setya Novanto , berjanji memimpin partainya  mendapatkan 20 persen  suara dalam Pemilu 2019. Seperti kita ketahui, pada Pemilu 2014, Partai Golkar hanya mendapatkan 14,75 persen, dan berada di bawah pencapaian PDI Perjuangan, setelah sebelumnya pernah memperoleh suara lebih banyak dari partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu. Terhadap kecemasan sejumlah pengamat politik menyangkut citra partai rusak karena dipimpin sejumlah tokoh yang pernah atau masih punya persoalan hukum, Novanto dengan yakin menafikannya. "Tidak sampai enam bulan (menjabat) citra Golkar pasti akan membaik. Saya jamin itu," kata Novanto kepada pers setelah ia terpilih memimpin partai tersebut lewat Musyawarah Luar Biasa Golkar di Bali. Riuh rendahnya kecaman kepada Golkar-sebagai  warisan Orde Baru-di awal masa reformasi  ternyata tidak berhasil membuat Partai Golkar mengecil menjadi partai gurem. Apalagi hilang tersapu dari panggung politik Indonesia. Bahkan, sejarah mencatat, partai ini pernah menjadi pemenang pemilu pada era awal reformasi. Pengalaman sejarah bertahannya Golkar tersebut mungkin saja berperan meyakinkan para pemimpin Partai Golkar  bersepakat memberi mandat kepada Novanto memimpin Golkar, sekaligus memilih beberapa  pembantunya yang bekas kriminal. Ladang penelitian Melihat kenyataan demikian,  yang mungkin penting menjadi topik penelitian ilmuwan politik, terutama komentator terkemuka Golkar akhir-akhir ini, Hanta Yudha, adalah apa  sebenarnya yang terjadi dalam masyarakat kita? Bagaimana memaknai fenomena bertahannya Golkar sebagai salah satu partai terbesar Indonesia? Apakah masyarakat Indonesia memang senang pada partai yang pernah menjadi alat pendukung kekuatan otoriter? Lebih jauh lagi, apakah masyarakat Indonesia merasa negeri ini memang lebih pantas dan lebih baik dipimpin oleh rezim otoriter? Atau adakah penjelasan lain dari fenomena bertahannya Partai Golkar di panggung politik Indonesia? Ketika suara partai-partai Islam merosot dari pemilu ke pemilu-padahal semua mereka menderita di bawah rezim Orde Baru-Partai Golkar bikinan rezim Orde Baru (baca: Soeharto) sanggup  bertahan sebagai salah satu partai besar. Bahkan mereka pernah   memenangi pemilu setelah era Orde Baru. Apakah ini juga harus ditafsirkan Partai Golkar dipimpin sejumlah bekas kriminal bukan soal bagi masyarakat Indonesia? Kita tunggu saja janji Novanto apakah dia  bersama kepengurusannya bisa berhasil mencapai suara 20 persen pada pemilu mendatang, sebagai yang ia janjikan. ●