Rabu, 22 Juni 2016

Jokowi dan Mimpi Sekolah Kejuruan

Jokowi dan Mimpi Sekolah Kejuruan

Agus Wibowo ;   Penulis Buku Manager & Leader Sekolah Masa Depan;
Dosen FE Universitas Negeri Jakarta
                                              MEDIA INDONESIA, 13 Juni 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

BADAN Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas, 2016), menyebut kebutuhan akan tenaga terampil dan kompeten guna menggarap sektor unggulan pembangunan amat mendesak. Bappenas juga menyarankan agar perguruan tinggi (PT) lebih adaptif dengan kebutuhan pembangunan, di antaranya dengan memaksimalkan jurusan/program studi yang relevan dengan sektor unggulan pembangunan.

Memang tidak salah saran dari Bappenas. Namun, hal ini perlu diikuti dengan upaya revitalisasi pendidikan menengah. Artinya, sejak di level pendidikan menengah, tenaga terampil dan kompeten itu sudah harus di siapkan. Salah satunya dengan optimalisasi peran sekolah kejuruan (SMK). Terkait dengan optimalisasi SMK, dari jauh hari Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah punya harapan lebih.

Sejak menjadi Wali Kota Solo, Jokowi bahkan berani pasang badan dengan memilih mobil rakitan siswa SMKN 2 Surakarta--yang diberi merek Kiat Esemka--sebagai tunggangan resminya. Keberpihakan Jokowi pada SMK, di satu sisi merupakan kritik terhadap banyak pejabat di pusat dan kota lain, yang kurang peduli pada hasil kreasi anak bangsa.

Keberpihakan Jokowi terhadap SMK ini paling tidak menunjukkan visi dan misi sekaligus road map yang bersangkutan bagi pendidikan bangsa ke depan. Bahkan, di berbagai kesempatan, Jokowi menyatakan jika diurus dengan manajemen efektif, SMK bisa menjadi harapan mengurangi angka pengangguran sekaligus pilihan tepat pendidikan di tingkat menengah.

Berbenah

Terlepas dari mimpi Jokowi, animo masyarakat terhadap SMK sampai dengan tahun ajaran 2013/2014 mengalami peningkatan amat signifikan.
Menurut Direktur Pembinaan SMK Ditjen Pendidikan Menengah Kemendikbud M Mustaghfirin Amin, pada tahun ajaran 2013/2014, lulusan SMP yang mendaftar ke SMK sekitar 1.921.919 orang. Namun, ketersediaan SMK hanya mampu menampung 1.527.778 siswa, sedangkan sisanya 400 ribu ditolak. Dengan asumsi kenaikan rata-rata 11%, tahun ajaran 2016/2017 dipastikan SMK akan kelebihan anak didik baru.

Animo masyarakat terhadap SMK mengalami peningkatan tiap tahunnya. Itu tidak berlebihan, mengingat output lulusannya sebagian besar terserap dunia usaha/dunia industri. Di sisi lain, sistem kurikulum dan filosofi SMK menurut Sukamto (2011) dan Sundji Munadi (2012), memang didesain mampu menyiapkan peserta didik yang kreatif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja.

Kelebihan SMK lainnya, menurut Finch & McGough (1981), mampu menyiapkan peserta didik yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kreatif, memiliki jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) yang tinggi, serta memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan dunia kerja.
Dampak positif yang bisa dirasakan wilayah atau masyarakat sekitar SMK juga luar biasa.

Meski kaya dengan kelebihan, SMK perlu bertahap memperbaiki beberapa kelemahan yang ada selama ini. Misalnya, dari aspek perangkat keras (hardware) selama ini tidak semua SMK memiliki fasilitas bengkel atau laboratorium kerja (workshop) yang layak dan modern. Di Yogyakarta saja, dari sejumlah SMK yang ada, hanya beberapa yang memiliki bengkel memadai dan standar untuk praktikum siswa. Selebihnya, banyak menggunakan peralatan tidak layak pakai dan workshop yang sangat memprihatinkan.

Dari aspek tenaga pengajar, banyak guru SMK ketinggalan dalam meng-update keahlian agar sesuai dengan perkembangan zaman. Meski program sertifikasi guru sudah dilaksanakan, baru sebagian kecil pendidik yang lulus dan berhak mengajar SMK. Program-program yang ditawarkan SMK saat ini juga belum efektif dan efisien. Ini dapat dilihat dari kualitas lulusan yang belum mampu menjawab tantangan dunia industri. Ketika lulusan SMK masuk dunia kerja, ternyata teknologi industri sudah berkembang pesat.

Kelemahan lainnya, pendirian SMK di beberapa daerah tidak sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada. Misalnya, sebuah daerah sebenarnya cocok dan potensial untuk dikembangkan usaha di bidang maritim. Idealnya daerah itu didirikan SMK dengan program maritim, tetapi karena mengikuti tren, didirikanlah SMK program mesin dan elektronik.

Kelemahan-kelemahan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak. Menurut Wardiman Djojonegoro (2007), jika selama ini tujuan pendidikan di SMK hanya mengejar ijazah, kini harus diganti mengejar kompetensi. Konsekuensinya, sekolah harus paham standar dunia kerja dan harus membangun kerja sama yang baik dengan banyak pihak, terutama dunia industri dalam arti luas.

Kepala sekolah unggul

Mengingat karakteristik, tanggung jawab, dan capaian keluaran yang unggul, manajemen SMK haruslah dibenahi. Berbagai penelitian membuktikan bahwa kepala sekolah masih memegang peran penting bagi efektif tidaknya manajemen di sekolah--baik tingkat dasar maupun menengah. Kepala sekolah motor utama keberhasilan sekolah. Sebagaimana pendapat Sergiovanni (1984:4-13), kepala SMK mestinya merupakan pemimpin yang menitikberatkan pada mutu pendidikan kejuruan. Kepala SMK tidak saja pemimpin yang ahli di bidang pendidikan, tetapi juga fokus pada pendidikan yang disebut clinical practitioner.

Menurut Finch, McGough dan Husaini Usman (2012), kepala SMK dituntut untuk selalu berorientasi jauh ke depan (visioner). Dengan kemampuan visioner, ia akan berpikir, berperasaan, dan bertindak untuk kepentingan jangka panjang.

Selama ini, kepala SMK lebih banyak memiliki sifat manajer ketimbang leader (pemimpin pendidikan kejuruan) karena cenderung menganut paham filsafat pragmatisme. Mestinya, kepala SMK merangkap sebagai manajer sekaligus leader.

Pada dimensi tugas, kepala SMK selain mengembangkan sekolahnya juga dituntut mengembangkan keprofesiannya secara berkelanjutan melalui program yang dibuatnya sendiri dan/atau Program Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB) yang disusun dan dibuat pemerintah. Adanya program PKB ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi kepala SMK secara berkelanjutan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan yang diharapkan.

Esensi kepemimpinan ialah kepercayaan. Maka, kejujuran menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan kepala SMK. Tidak kalah pentingnya, kepala SMK di masa depan harus memiliki kemampuan menggunakan dan mengembangkan information communication technology (ICT), agar senantiasa dapat mengikuti perkembangan iptek.

Problem solver, negosiator ulung, dan pekerja keras merupakan sifat wajib bagi kepala SMK. Tujuannya agar yang bersangkutan mampu menyelesaikan masalah secara kreatif, inovatif, dan berani mengambil risiko. Selain itu, dia mampu berunding dengan dunia usaha/dunia industri, terutama dalam penempatan PKL anak didik, magang guru dan anak didik, pertukaran instruktur dan teknisi, serta yang utama penyerapan lulusan di dunia usaha dan dunia industri.

Keberhasilan SMK sangat ditentukan keberpihakan stakeholder, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sudah saatnya, Presiden Jokowi mewujudkan keberpihakan terhadap SMK agar mendorong lahirnya wirausaha-wirausaha baru yang terampil dan kompeten. Kita berharap Presiden Jokowi tak melupakan komitmen awalnya dahulu terhadap SMK.