Kamis, 14 April 2016

Bukan Orang Penting

Bukan Orang Penting

M Subhan SD ;   Wartawan Senior KOMPAS
                                                        KOMPAS, 14 April 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Politik kita tidak pernah sepi, selalu bergolak, gaduh tanpa henti. Dan, satu-satunya pula aktor yang ribut terus-menerus barangkali cuma kalangan elite. Mereka "orang penting", meskipun cuma di tingkat lokal. Anehnya, mereka kerap berulah dan senang cari masalah. Ketika rakyat hanyut untuk bisa bertahan hidup, orang-orang penting itu bikin ulah, membuat guncangan negeri ini tak pernah berhenti.

Kalau ingin berlibur ke luar negeri, kebetulan punya kenalan pejabat atau menteri, tinggal minta katebelece saja. Makanya, katebelece dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bikin heboh. Surat bertanggal 22 Maret 2016 itu meminta Kementerian Luar Negeri (Konsulat Jenderal RI di Australia) memberi fasilitas akomodasi dan transportasi untuk Wahyu Dewanto Suripman, kolega Menteri Yuddy Chrisnandi, selama berlibur bersama keluarga di Australia. Wahyu memang kolega Yuddy di Partai Hanura yang juga anggota DPRD DKI Jakarta. Yuddy boleh saja berdalih, tetapi publik sudah pahamlah kasus kayak begini. Hari gini masih minta surat sakti.

Muncul pula surat sejenis dari Rachel Maryam, anggota Komisi I DPR. Melalui surat bertanggal 18 Maret 2016, ia minta bantuan Kedubes RI di Paris untuk dimudahkan mencari transportasi lokal selama berada di Paris bersama keluarganya. Belakangan politisi Partai Gerindra itu bilang semua biaya ditanggung sendiri. Publik sebetulnya sangat percaya para anggota Dewan itu mampu berlibur ke luar negeri tanpa harus berkirim "surat sakti".

Sementara dari luar negeri, menyebar Panama Papers. Ada banyak "orang penting" di negeri ini yang tercantum dalam dokumen itu. Kabarnya, ada 2.961 nama yang mungkin penghindar pajak. Bisa jadi dokumen itu menghebohkan suatu hari.

Akhir Maret, Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi ditangkap KPK. Sanusi diduga menerima suap, terkait rancangan peraturan daerah tentang reklamasi pulau. Selasa (12/4) lalu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diperiksa KPK terkait kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. Memang masih dini, tetapi kita tunggu saja hasilnya.

Terdengar pula KPK memeriksa Kepala Kejati DKI Jakarta Sudung Situmorang dan Asisten Pidana Khusus Kejati DKI Tomo Sitepu terkait kasus dugaan suap PT Brantas Abipraya ke oknum di Kejati DKI demi mengamankan kasus agar di-SP3, akhir Maret. Mungkin uang belum diserahkan, tetapi apakah sudah ada janji yang masuk delik korupsi?

Tiba-tiba KPK menangkap dua jaksa di Kejati Jabar yang menangani perkara dugaan korupsi dana BPJS di Kabupaten Subang tahun 2014. Mereka diduga tersangkut suap. Ini korupsi bertingkat. Sudah korupsi dana BPJS, penegak hukum pun disuap lagi. Akhirnya, pemberi suap, yakni Bupati Subang Ojang Sohandi, pun mengenakan rompi oranye bertuliskan "Tahanan KPK".

Begitulah "orang penting". Jadi teringat sepotong puisi Gus Mus (Kiai Mustofa Bisri) "Orang Penting" (1987):

Orang penting lain dengan orang lain

Dia beda karena pentingnya

Bicaranya penting diamnya penting

Kebijaksanaannya penting

Ngawurnya pun penting

Semua yang ada padanya penting

Sampai pun yang paling tidak penting

Kemarin MetroTV menayangkan anak-anak SD di Jeneponto, Sulawesi Selatan, berbasah-basah menyeberangi sungai berarus deras menuju sekolah karena tidak ada jembatan. Mereka tak diperhatikan. Mereka memang bukan orang penting.