Deparpolisasi dan State-Capture Arifki  ;   Pengamat Politik

                                                       HALUAN, 28 Maret 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (baca: Ahok)  memilih maju melalui jalur independen pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Isu deparpolisasi kembali menyeruak kehadapan publik tentang eksistensi partai politik yang tidak dipedulikan kandidat untuk  mengusungnya menjadi kepala daerah sebagai kapal politik. Masalah apa yang me­nyebabkan kandidat tidak lagi menganggab partai sebagai instrumen utama yang meno­pang kompetisi politik untuk merebut kepala daerah?. Apa­­kah keberadaan partai politik menjadi alasan kandidat, organisasi yang diper­siapakan untuk merebut ke­kua­saan ini tidak mampu lagi menjaring calon kepala da­erah secara fair?. Oligarki partai yang dikuasai elit ter­tentu menjadikan kandidat “emoh” bergantung dengan partai politik, sehingga me­milih jalur independen seba­gai kendaraan politik yang digerakan  relawan. Pertanyaan diatas perlu dicarikan jawaban serta ana­lis­nya sebagai obat demokrasi Indonesia yang tak lagi mem­percayai partai politik sebagai tempat kaderisasi pemimpin bangsa dari level terendah sampai tertinggi. Menurut saya, kandidat memang sudah kecewa dengan keberadaan partai politik yang tidak mengakomodasi kepen­ti­ngan­-kepentingan kader-ka­der pontensial partainya. Dengan lebih menge­depan­kan kedekatan keluarga yang diusung sebagai juru kunci par­tai, menjadikan kan­di­dat yang berkualitas secara in­­di­vidu memilih lari dari partai dan memilih melalui jalur independen. Selain itu, kandidat juga membaca kondisi psikologis elektoral yang tidak lagi mem­percayai partai politik se­bagai bagian dari komu­ni­ka­si politik masyarakat de­ngan pemerintah. Masalah korupsi dan oligarki elit ke­luar­ga bisa jadi menjadi alasan partai-partai mulai diting­galkan basis pemilih. Maka­nya, istilah deparpolisasi muncul sebagai bentuk protes terhadap partai yang tidak memberikan harapan terha­dap tegaknya demokrasi. Secara pengertiannya, de­par­polisasi adalah fenomena psikologis yang tercermin dari menurunnya kepercayaan publik terhadap partai politik.  Dalam leksikon ilmu politik, deparpolisasi bisa diukur me­lalui dua dimensi. Pertama, bisa dilihat dari seberapa banyak pemilih yang mengidentifikasikan dirinya dengan partai atau dimensi afeksi, dan kedua, dilihat dari evaluasi masa pemilih terhadap fungsi intermediasi partai atau di­men­si rasional. (Biorcio dan Mannheimer, 1995). Berkurangnya elektoral yang mengidentifikasi dirinya dengan partai politik menja­dikan partai politik kesulitan memiliki basis pemilih pasti. Berkaca pada Orde Lama, kehadiran Masyumi, PDI dan Golkar tiga  partai yang di deparpolisasi oleh Soeharto, basis elektoral masing-ma­sing partai itu jelas, pro peme­rintah, nasionalis dan aga­mais. Berbeda dengan era reformasi, menjamurnya ideo­logi partai yang sama dengan institusi partai yang berbeda. Im­paknya, elektoral juga ke­su­li­tan mengidentifikasi diri­nya menjadi bagian dari par­tai yang mana dengan ideo­logi yang sama. Besarnya gelombang pe­mi­lih pasca reformasi 1998 bu­kan­lah bentuk pemilih ber­kualitas menentukan arah po­litiknya terhadap salah satu partai. Tetapi, kungkungan Orde Baru yang relatif lama menjadikan elektoral memun­tahkan kekangan terse­but dengan partisipasi politik yang tinggi. Namun, partisi­pasi politik yang tinggi tidak menunjukan arah ideologis elektoral yang cerdas pemi­lih mengambang (Swing Vo­ter) menjadi popular sebagai ba­sis pemilih yang dipere­but­kan dibandingkan ideo­lo­gis. Alasan-alasan ini lah yang menjadikan berkembangnya kandidat calon indepeden yang maju pada kontestasi kepala daerah kabupaten/kota/ provinsi. Selanjutnya, keberadaan calon independen yang massif itu merupakan kebaikan bagi kemapanan demokrasi Indonesia. Istilah deparpolisasi dengan pengu­ra­ngan jumlah partai dengan mencontoh kebeberapa nega­ra dengan sistem dwi partai. Persoalan calon independen yang dikendalikan relawan yang tidak terstruktur lebih baik kita menggunakan sis­tem dua partai. Kebaikan-kebaikan yang kita analisis secara jernih tentang calon independen yang didukung relawan seba­gai kemurniaan demokrasi yang tanpa intervensi. Penda­pat tersebut tidak saya sepa­kati sebagai tesis yang men­cer­­daskan kedepannya. Pasal­nya, tesis yang menjelaskan wacana partai yang olgarki dan korupsi, maka kita harus “emoh” partai adalah bentuk penghancuran demokrasi dari organisasi yang terstruktur. Persoalan partai politik oligarki dan korupsi, serta calon independen menjadi solusi memberikan keraguan kita tentang berjalannya demo­krasi yang sehat. Artinya, kepala daerah yang di dukung relawan bukan partai politik menjadi masalah saat calon kepala daerah tersebut me­nang. Jika saja, calon yang ikut pilkada melalui jalur inde­pen­den melakukan kesalahan kepada siapa kita meminta tanggungjawab atas kesalahan dilakukanya. Apakah kita akan memaki-maki relawan yang hanya ada pada saat menjelang dan saat pemi­li­han, setelah itu mereka membubarkan diri dan menjadi masyarakat biasa?. Ini men­jadi catatan kalau calon ide­pen­den yang anti partai gagal paham sebagai pembenaran kegagalan partai sebagai ala­san “emoh” peduli dengan partai politik. Selain kepada siapa per­tang­gungjawaban ke­pe­mim­pi­nan kepala daerah itu di­tum­pangkan secara kelem­ba­gaan yang mengusungnya. Masalah State-Capture, ala­san calon independen pantas ki­ta ragukan. Artinya, dengan menolak bantuan partai po­litik calon independen tentu membangun kerjasama d­engan pebisnis (baca: pengu­saha) untuk modal peme­nanganya menjadi kepala daerah. Hubungan intim pengu­sa­ha-penguasa ini tentu lebih menakutkan dibandingkan partai politik yang berma­sa­lah dengan oligarki dan ko­rup­si. Yang jelas, kesempa­tan kita menghukum mereka pada saat pemilu bukti ada institusi yang bertang­gung­jawab atas kesalahan partainya selama berkuasa. State-Cap­ture menjadi hubungan ad­minis­tratif bisnis, kepentingan penguasa-pengusaha yang sulit dideteksi. Jadi, bersengakrutnya persoalan calon independen dan parpo­li­sasi kita harus duduk bersa­ma memikirkan masalah ini secara jernih. Baru baru ini, Ahok pun sudah mendapatkan duku­ngan dari Partai Nasdem dan Hanura yang mengusung Ahok dengan bergabungnya partai ini dengan “Teman Ahok”. Upaya yang dilakuan Ahok untuk maju melalui jalur independen, jangan sam­pai hanya sebagai wujud ek­sis­tensi dari atas statmen Kepala Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra Habi­bu­rokhman membuat janji di akun Twitternya. Habi­bu­rokh­man mengatakan, dia akan terjun dari puncak Mo­nas jika Teman Ahok mampu kumpulkan data 1 juta formu­lir KTP. Jadi, alasan ini mem­per­kuat Ahok untuk maju melalui jalur independen. Bergabungnya Nasdem de­ngan Teman Ahok, segi politik saat ini tentu tidak bisa mem­baca kepentingan partai ini di masa depan. Tetapi, saya mem­baca Nasdem sedang mem­ba­ngun ekspektasi par­tainya di masa depan, 2019, untuk me­num­pang popu­la­ritas Ahok sebagai basis mendapatkan dukungan publik serta men­citrakan partainya. PDI-P yang awalnya ingin mendukung Ahok dengan Djarot Syaipul Hidayat, batal karena tegasnya Ahok men­ca­lonkan diri men­jadi Guber­nur DKI Jakarta melalui jalur independen. Lagi-lagi, media yang dimiliki pemimpin Nasdem, menjadi alasan kuat Ahok dengan tegas juga mene­ri­ma dukungan par­tai ini ber­ga­bung dengan “Teman Ahok”. Selain itu, Hanura yang me­milih bergabung dengan te­man Ahok sebagai penyum­bang 15 kuris di DKI Jakarta, se­dangkan Nasdem 5 kursi. Se­cara matematikan politik ju­ga ingin menumpang pada po­pularitas Ahok untuk men­ci­trakan partainya. Yang jelas, Ha­nura memahami konflik Ahok dengan Gerindara, de­ngan memanfaatkan juga hu­bu­­ngan tidak baik Wiranto dan Prabowo Subianto. Ha­nu­­ra tentu ingin membangun ga­ris yang kuat sebagai bentuk du­kungan politiknya terha­dap Ahok dan memper­temu­kan lagi perang dingin dua to­koh ini dalam gelanggang po­litik untuk mem­pere­but­kan kekua­san melalui partai po­li­tik. Jadi, majunya Ahok mela­lui jalur independen atau melalui partai politik. Kepen­ti­ngan dibelakang sulit dihin­dari sebagai bahaya politik di masa mendatang. ●