Minggu, 24 April 2016

Menyongsong Era Baru PBB

Menyongsong Era Baru PBB

Dian Wirengjurit  ;   Diplomat; Pengamat Masalah Internasional
                                                        KOMPAS, 23 April 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Berbeda dengan delapan kali sebelumnya, pemilihan Sekretaris Jenderal PBB periode 2017-2021, untuk menggantikan Ban Ki-moon-berakhir 31 Desember 2016-menarik dicermati. Pertama, untuk pertama kali, pemilihan Sekjen PBB akan berlangsung terbuka dan inklusif,  sesuai dengan resolusi Majelis Umum (MU) PBB No  69/321, 11 September 2015.  Prosesnya telah dimulai 12-14 April 2016, dengan dialog informal antara negara anggota PBB dengan kesembilan calon : Igor Luksic (Montenegro), Irina Bokova (Bulgaria), Antonio Guterres (Portugal), Danilo Turk (Slovenia), Vesna Pusic (Kroasia), Natalia Gherman (Moldova), Vuk Jeremic (Serbia), Helen Clark (Selandia Baru), dan Srgjan Kerim (Macedonia).

Kedua, mencuatnya isu jender. Sejak berdiri 1945, badan dunia ini belum pernah dipimpin oleh perempuan.  Pentingnya isu ini sudah disorot Presiden MU PBB Mogens Lykketoft dan Presiden Dewan Keamanan (DK) PBB Samantha Power, kepada seluruh perwakilan anggota pada 15 Desember 2015. Tidak mengherankan kalau empat (45 persen) dari sembilan calon yang ada saat ini adalah perempuan, umumnya berlatar belakang menlu, perdana menteri, dan petinggi PBB. Isu jender ini telah menjadi keprihatinan banyak pihak, utamanya LSM/kelompok yang berpengaruh di PBB, seperti 1 for 7 Billion dan She United.

Calon perempuan

Atas inisiatif Kolombia, lebih dari 25 persen anggota PBB (56 lintas kawasan (56 negara) secara eksplisit menyampaikan keinginan agar PBB dipimpin perempuan. GNB yang beranggotakan 120 negara (62 persen), juga "sepakat" hanya akan mempertimbangkan calon perempuan.

Ketiga, semakin menguatnya tuntutan kelompok Eropa Timur untuk menduduki posisi ini. Dapat dilihat, tujuh calon kali ini berasal dari Eropa Timur dan dua dari Eropa Barat. Seperti dimaklumi, dalam sistem PBB terdapat 5 kelompok regional: Asia, Afrika, Amerika Latin dan Karibia, Eropa Timur, dan Eropa Barat.

 Dalam sejarahnya memang hanya kelompok Eropa Timur yang belum terwakili dalam posisi ini: Asia, ada U Thant (Myanmar) dan Ban Ki-moon (Korea Selatan); Afrika, Boutros Boutros-Ghali (Mesir) dan Kofi Annan (Ghana); Amerika Latin, Javier Perez de Cuellar (Peru); Eropa Barat, Trygve Lie (Norwegia), Dag Hammarskjold (Swedia), dan Kurt Waldheim (Austria).

 Memang tidak ada ketentuan tegas mengenai ketiga hal di atas. Piagam PBB menetapkan bahwa sekjen merupakan Chief Administrative Officer yang akan melaksanakan fungsinya sesuai  keputusan DK, MU, dan badan PBB lainnya. Dikatakan, jabatan Sekjen PBB menuntut standar efisiensi, kompetensi, integritas yang tinggi, dan komitmen pada prinsip dan tujuan Piagam PBB, serta tiga pilar PBB, yaitu perdamaian dan keamanan, HAM, dan pembangunan.

Para calon juga harus memiliki kemampuan memimpin dan manajerial yang telah terbukti, pengalaman internasional yang luas, kemampuan diplomasi, komunikasi, dan bahasa kuat.

Dua tahap

Pemilihan Sekjen PBB selama ini memang hanya berpedoman pada Pasal 97 Piagam PBB yang menyatakan "Sekjen PBB diangkat MU atas rekomendasi DK". Secara implisit berarti ada dua tahap, yaitu rekomendasi DK dan pengangkatan oleh MU.

Meskipun tidak ada ketentuan bahwa DK hanya dapat mengajukan satu calon, berdasarkan resolusi MU Nomor 11 (I) 24 Januari 1946 dinyatakan "it is desirable" DK hanya mengajukan satu calon. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 48 Tata Tertib DK,   rekomendasi usulan Sekjen PBB harus dibahas dan diputuskan dalam  sebuah "private meeting".

 Dalam sejarah dan praktiknya, ada isu-isu di sekitar pemilihan sekjen yang juga diambil berdasarkan aturan tidak tertulis atau konvensi. Pertama, Sekjen PBB tidak boleh berasal dari negara anggota tetap PBB, untuk mencegah pemihakan dalam keputusan-keputusan strategis.

Kedua, prinsip rotasi antarkawasan merupakan kesepakatan umum atau preseden yang pendekatannya berlangsung informal.  Meski demikian, resolusi MU Nomor 51/241 yang tidak mengikat, menyatakan bahwa dalam pemilihan sekjen, rotasi kawasan dan persamaan jender perlu dipertimbangkan saksama.

Ketiga, calon yang direkomendasikan tidak memerlukan endorsement dari kelompok regional.  Keempat, meskipun Piagam PBB tidak mengatur, selama ini disepakati bahwa masa jabatan sekjen adalah lima tahun dan sejauh ini belum ada yang lebih dari dua kali. 

Domain anggota tetap

Selama 70 tahun usianya dapat dikatakan bahwa pemilihan Sekjen PBB merupakan domain kelima anggota tetap. Namun, di antara kelima negara tetap terlihat "pengelompokan" antara AS, Inggris, dan Perancis di satu pihak, dengan Rusia di pihak lain; sementara Tiongkok netral, walau sering kali posisinya lebih dekat dengan Rusia.

Mengingat selama ini AS dan sekutunya  dinilai sudah "bermain", seperti dalam pemilihan Kofi Annan dan Ban Ki-Moon, kali ini Rusia tampaknya akan memainkan kartunya. Rusia secara informal telah memperlihatkan favourability-nya.

 Gambaran di atas mengindikasikan  bahwa dari sekarang kemungkinan pengganti Ban Ki- moon sudah mengerucut.  Calon yang dikehendaki mengarah pada perempuan dari kawasan Eropa Timur. Ini berarti, Irina Bokova dari Bulgaria, lulusan Moscow State Institute of International Relations  (pernah menjabat menlu, petahana Direktur Jendral UNESCO, serta menguasai empat bahasa PBB: Inggris, Rusia, Perancis, dan Spanyol) paling besar peluangnya. Kalau ini terjadi, PBB akan mempunyai "warna baru" dalam menciptakan perdamaian dan keamanan; seperti kata Ibu Teresa "Peace begins with a smile".

 Berdasarkan resolusi Nomor 51/241 juga dinyatakan bahwa calon Sekjen PBB sudah harus disepakati satu bulan sebelum akhir masa jabatan petahana. Artinya, akhir November nanti satu nama sudah disampaikan. Amat singkat untuk suatu proses besar, tetapi masih mungkin terjadi hal-hal di luar dugaan, mengingat sikap anggota tetap selama ini.

Seandainya semua berjalan sesuai skenario di atas, era baru PBB akan dipimpin oleh seorang perempuan. Bravo! ●

Tidak ada komentar:

Posting Komentar