Jumat, 29 April 2016

Brexit dan Ekonomi Asia

Brexit dan Ekonomi Asia

Ronny P Sasmita  ;   Analis Senior Financeroll Indonesia
                                              MEDIA INDONESIA, 26 April 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

UNI Eropa merupakan persatuan 28 negara yang terhimpun dalam zona perdagangan bebas. Dengan produk domestik bruto (PDB) lebih dari US$18 ribu miliar dan populasi mencapai lebih dari 500 juta, UE merupakan blok ekonomi terbesar dunia. Selama lebih dari setengah abad, perubahan perjanjian dan pembentukan badan-badan penting, seperti Komisi Eropa, Parlemen Eropa, Pengadilan Eropa, dan Dewan Eropa, sudah dilakukan. Negara anggota masih tetap menjadi aktor utama dalam UE, yaitu Kanselir Jerman Angela Merkel merupakan pimpinan utama di blok itu.
                       
Inggris bergabung dengan Masyarakat Ekonomi Eropa atau European Economic Community (EEC)--pendahulu Uni Eropa--pada 1 Januari 1973. Itu merupakan ambisi Perdana Menteri Edward Heath yang bernegosiasi agar Inggris bergabung dengan Eropa.

Memang mengherankan jika kita menyandingkan ambisi Heath dan kondisi kontemporer karena kata Brexit terkesan muncul begitu saja alias tiba-tiba. Saat negara-negara lain gencar membentuk atau bergabung dengan blok ekonomi regional, Inggris malah ingin hengkang dari blok ekonomi terbesar di dunia itu. Kata Brexit merupakan singkatan yang mengacu ke kondisi ketika Inggris mengancam akan hengkang dari blok 28 negara Eropa (British exit). Kata itu menyontek dari istilah Grexit, yang sudah digunakan beberapa tahun terakhir untuk menunjukkan kemungkinan Yunani meninggalkan UE.

Negosiasi kedua belah pihak (Inggris dan UE) diperkirakan akan berlangsung selama dua tahun. Jika hasilnya ialah hard exit alias benar-benar terlepas dari UE, Inggris akan kehilangan pengaruh atas UU Uni Eropa dan mengucapkan selamat tinggal pada kebijakan paspor kawasan. Namun, jika hasilnya ialah skenario jalan tengah, Inggris masih akan terikat dengan kebijakan paspor bersama di satu sisi dan tetap mendapatkan hak otonomi atas isu-isu utama di luar keuangan di sisi yang lain, seperti imigrasi.

Peta politik kontemporer memang kurang berpihak pada UE. Partai Konservatif Inggris cenderung skeptis mengenai masa depan Inggris di Uni Eropa. Bahkan, pada pelafalan janji politik pemilihan umum pada Mei 2015 lalu, partai itu berjanji akan menggelar referendum pada 2017 dengan pilihan Inggris tetap di Uni Eropa atau memilih keluar.

Namun, sebelum referendum dihelat, Perdana Menteri Inggris David Cameron tetap ingin melakukan negosiasi, terutama terkait dengan persyaratan keanggotaan Inggris dalam UE. Jika UE mengakomodasi keinginan Inggris, Cameron berjanji akan berkampanye agar Inggris tetap di UE. Pada Pertemuan Dewan Eropa 17-18 Desember 2015 silam, Cameron mengajukan proposal empat area utama negosiasi antara Inggris dan UE.

Pertama, economic governance. Karena UE memiliki lebih dari satu mata uang, Inggris ingin memastikan negara di luar zona euro tidak dirugikan. Karena itu, negara nonanggota zona Eropa tidak akan berkontribusi untuk menyokong euro. Jika zona Eropa memutuskan untuk mendirikan persatuan perbankan, keterlibatan negara nonanggota harus bersifat sukarela.

Kedua, persaingan, yaitu fokus pada pertumbuhan ekonomi untuk mendongkrak tingkat lapangan kerja, mendirikan Persatuan Pasar Modal, menetapkan target untuk me-review kembali peraturan yang dirasa tidak perlu yang memberatkan bisnis, mempromosikan pasar tunggal yang akan berkontribusi 3% pada PDB UE, dan meningkatkan daya saing serta produktivitas.

Ketiga, kedaulatan atau sovereignty. Ini merupakan isu utama dari perdebatan ketika UU UE tidak dibuat Parlemen Eropa, tapi Komisi Eropa. Hal itu memberikan kekuasaan lebih bagi parlemen nasional untuk memblokir legislasi UE. Harapannya, UE harus menghormati protokol Departemen Kehakiman dan Keamanan Inggris. Selain itu, pasukan keamanan nasional diharapkan masih memiliki tanggung jawab penuh bagi warga negara mereka, tapi juga bersedia bekerja sama jika ada ancaman keamanan kawasan.

Keempat, imigrasi. Tingkat imigrasi per tahun mencapai 300 ribu orang, khususnya di UE, yang menyebabkan kepadatan tinggi pada sekolah, RS, dan fasilitas umum lain. Untuk menghentikan hal itu, imigran dari UE yang tinggal di Inggris harus memberikan kontribusi bagi ekonomi selama empat tahun sebelum mereka berhak mendapatkan tunjangan dari pemerintah.

Statistik perdagangan pemerintah menunjukkan Uni Eropa merupakan destinasi separuh dari ekspor barang Inggris. Amat mungkin kesepakatan perdagangan akan terus berlanjut setelah Brexit direalisasikan karena adanya keuntungan bagi pihak masing-masing. Namun, skenario terburuk ialah eksportir Inggris akan menghadapi sejumlah pajak tambahan jika mereka keluar dari pasar tunggal. Peluang yang tersisa ada di bawah Kesepakatan Lisbon, yaitu negara yang keluar dari Uni Eropa masih memiliki waktu dua tahun untuk menegosiasikan kembali perjanjian perdagangan.

Bagi Inggris, keuntungan utama bergabung dengan UE ialah perdagangan bebas barang dan jasa. Akan ada dampak negatif bagi Inggris jika memutuskan keluar dari UE. Selain itu, Brexit akan mengakibatkan ketidakpastian lain di saat perekonomian Eropa sedang menghadapi banyak persoalan besar. Berdasarkan data OECD, UE merupakan pasar penting bagi Inggris. Negara-negara UE berkontribusi 53% bagi impor Inggris dan 48% ekspor mereka. Partner dagang utama Inggris di 2014 lalu ialah Jerman, yang menyumbang 12,3% dari total perdagangan di Inggris. Posisi kedua ialah AS (9,5%), diikuti Belanda (7,5%), Tiongkok (7,3%), dan Prancis (5,9%). Dengan demikian, jika Brexit menjadi pilihan akhir, perekonomian Jerman juga akan terkena dampak negatif. Sejumlah perusahaan multinasional yang berbasis di Inggris harus memindahkan kantor pusat mereka ke negara UE lainnya.

Lalu bagaimana dengan Asia? Mau tak mau negara-negara Asia saat ini harus mulai bersiap mengalami penurunan ekonomi jika hasil voting menunjukkan Inggris keluar dari keanggotaan UE. Sejumlah negara Asia sudah 'berteriak' agar Inggris tetap menjadi anggota UE, termasuk Tiongkok dan India. Demikian pula halnya dengan sejumlah perusahaan besar Asia. Nissan, misalnya, mengatakan, dengan tetap menjadi anggota EU, Inggris akan mendapatkan banyak keuntungan, mulai terbukanya lapangan kerja, perdagangan, hingga rendahnya biaya perdagangan.

Namun para pendukung Brexit berpendapat, dengan melepas keanggotaan UE, Inggris akan terbebas dari peraturan UE. Dengan demikian, Inggris akan lebih bebas melakukan transaksi dagang dengan negara-negara Asia. Meski demikian, pertemuan menteri keuangan G-20 pada 26-27 Februari lalu menyimpulkan, Brexit akan menyebabkan guncangan pada perekonomian dunia. Selain itu, nilai tukar pound sterling akan jatuh lebih dalam.

Sebenarnya Inggris sendiri menyadari, jika meninggalkan UE, mereka harus bersaing dengan blok perdagangan lain dan tentunya tidak mudah untuk dilakukan. Data menunjukkan, ekspor dari ASEAN ke UE mencatatkan peningkatan dari 70 miliar euro (US$76 miliar) di 2004 menjadi 100 miliar euro (US$109 miliar) di 2014. Selain itu, negara-negara ASEAN juga berkomitmen untuk melakukan negosiasi perdagangan dengan UE. Artinya, Inggris harus memulai proses itu dari nol jika mereka memilih opsi Brexit.