Politik Uang Munaslub Golkar Ikrar Nusa Bhakti  ;   Profesor Riset di Pusat Penelitian Politik LIPI

                                                        KOMPAS, 27 April 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Keinginan panitia pengarah dan panitia pelaksana agar pemilihan ketua umum Partai Golkar pada Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar berlangsung tanpa politik uang tampaknya hanyalah impian belaka. Ketika mereka sedang mempersiapkan aturan main untuk meniadakan permainan politik uang itu, paling tidak sudah ada lima dari tujuh bakal calon ketua umum yang sudah melakukan safari keliling ke daerah untuk mendapatkan dukungan dari DPD-DPD I dan II Partai Golkar. Pada kegiatan safari itulah tawar- menawar dukungan politik mulai terjadi. Pembicaraan yang biasanya terjadi, antara lain, "Si A kasih berapa?" atau "Anda dapat berapa dari si B?" dilanjutkan dengan kalimat, "nih saya kasih sekian ya, jangan lupa beri dukungan ke saya." Politik uang sudah menjadi The name of the game dalam setiap pemilihan ketua umum Partai Golkar di era reformasi, khususnya sejak pertarungan head-to-head antara Akbar Tandjung dan Jusuf Kalla pada Munas Bali 2004 dan antara Aburizal Bakrie vs Surya Paloh pada Munas Riau 2009. Bahkan, pada Munas Riau angkanya amat fantastis, secara kumulatif mencapai lebih dari Rp 1 triliun! Jika informasi yang penulis terima dari teman-teman di Partai Golkar itu benar, sudah pasti uang sebesar itu tidak seluruhnya berasal dari kocek dua kandidat yang bertarung tersebut. Dengan kata lain, pasti ada satu atau banyak orang yang "menyumbang" para kandidat itu, yang dalam bahasa Indonesia bisa disebut "cukong", "pengijon", atau agak lembut disebut "tangan-tangan yang tak tampak" (the invisible hands). Cukong yang saya maksud tidak mengandung konotasi etnik atau ras karena bisa saja dia keturunan Tionghoa, Melayu, atau Arab. Tak ada makan siang gratis Seperti layaknya pengijon yang membantu para petani atau peladang yang membutuhkan dana, dalam politik bantuan para cukong kepada para bakal calon ketua umum Partai Golkar itu tentunya tidaklah gratis alias no free lunch. Para cukong tentunya meminta imbalan balik yang lebih besar lagi dari para politisi yang mendapatkan bantuan itu. Bisnis politik kotor ini dalam terminologi politik dikenal dengan sebutan bribe and kickbacks. Posisi ketua umum Partai Golkar amatlah strategis karena Golkar adalah kekuatan kedua terbesar di Indonesia setelah PDI Perjuangan (PDI-P). Namun, kecanggihan bermanuver politik Partai Golkar tetap lebih baik dibandingkan PDI-P atau partai-partai lain. Ketua umum Partai Golkar bisa mengerahkan jajaran partainya dari yang ada di eksekutif, legislatif, dan bahkan pengawasan keuangan negara, dari pusat sampai ke daerah. Bahkan, politisi Golkar juga bisa memiliki pengaruh yang besar di lembaga yudikatif. Apa yang cukong inginkan dari politisi atau partai yang mereka bantu keuangannya selama kampanye? Jawabnya: banyak! Itu bisa berupa aturan pasal atau ayat di dalam RUU atau rancangan perda yang harus masuk atau keluar demi keuntungan mereka, baik yang terkait tanah, air, udara,  tambang, reklamasi pantai, ataupun yang lain yang sedang berada dalam proses legislasi di DPR atau DPRD provinsi/kabupaten/kota. Cukong itu bahkan juga bisa menekan para politisi dari lintas partai yang mendapatkan bantuan dana darinya agar membuat pansus A atau pansus B dengan alasan politik apa pun, padahal tujuan utamanya agar menteri A atau menteri B atau keduanya diganti dengan tuduhan tidak kompeten. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah agar menteri atau gabungan menteri itu keluar dari kabinet karena kebijakan-kebijakannya telah merugikan bisnisnya yang dulu begitu nyaman bergerak merugikan negara pada era Orde Baru sampai pemerintahan sebelumnya. Jika kita simak pernyataan politik seorang cukong politik, rasanya menenteramkan, seakan dia mengajak para politisi partai di Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pasca Pilpres 2014 mendukung Presiden Joko Widodo agar pemerintahan berjalan dengan baik. Namun, kenyataannya, cukong politik itu bisa pula mendesak politisi di DPR agar pembahasan RAPBN 2016 pada Oktober 2015 tersebut deadlock soal isu Penyertaan Modal Negara (PMN) ke BUMN, karena ia tampaknya tidak terima dengan Presiden Jokowi yang dianggap telah membunuh raksasa bisnis energinya yang dulu seakan tidak tersentuh hukum. Cukong dan politik uang bagaikan lingkaran setan yang merugikan partai dan negara. Cukong ingin untung dari ketua umum partai, ketua umum partai juga ingin mendapatkan dukungan politik dari para jajaran DPD II yang mempunyai hak suara. Setelah itu cukong akan meminta imbalan balik dari ketua umum partai. Ketua umum partai juga akan meminta imbalan balik dari anggota Partai Golkar yang mempunyai jabatan di legislatif atau lembaga negara lain dan tentunya juga akan meminta mahar politik kepada para petinggi Golkar daerah yang ingin maju di pilkada. Di lingkaran setan inilah partai dirugikan citranya dan biaya politik menjadi tinggi pula yang akhirnya membebani rakyat. Ini juga bisa merusak sendi-sendi berpemerintahan yang baik di negeri ini. Tiga skenario Kita membaca dan menyimak bahwa panitia Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar akan memberikan sanksi diskualifikasi kepada bakal calon ketua umum yang terbukti melakukan politik uang. Ini merupakan suatu klausul yang amat baik. Persoalannya, bagaimana jika yang akan didiskualifikasi karena tuduhan politik uang itu adalah nama-nama beken yang selama ini dijagokan sebagai bakal calon ketua umum Partai Golkar, seperti Setya Novanto, Ade Komarudin, atau Aziz Syamsuddin? Jika itu terjadi, skenario pertama, pemilihan ketua umum tetap berlanjut dan munaslub sukses memilih ketua umum baru yang independen dan memiliki visi jelas mengenai masa depan Golkar dan negara dan semua pihak menerima hasilnya. Skenario kedua, pemilihan ketua umum Golkar ricuh karena para pendukung Ade Komarudin dan Setya Novanto tak dapat menerima tindakan sewenang- wenang panitia dan munaslub menjadi deadlock dan rekonsiliasi gagal total. Skenario ketiga, para wakil DPD II secara aklamasi mengesahkan kembali Aburizal Bakrie sebagai ketua umum Golkar karena itu tak sesuai dengan kepentingan cukong. Apalagi, Mahkamah Agung sudah memutuskan Munas Bali 2014 sah dan demokratis. Skenario mana yang paling mungkin terjadi, hanya teman-teman di Partai Golkar yang tahu, karena kita tidak bisa mengetahui isi hati orang. Apa yang diucapkan politisi belum tentu sama dengan isi hati dan otaknya! ●