Rabu, 27 April 2016

Buramnya Ideologi Jokowi

Buramnya Ideologi Jokowi

Arifki  ;   Pengamat Politik
                                                       HALUAN, 02 Maret 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Fenomena kepemimpinan Jokowi pasca reformasi menjadi menarik untuk diulas dan dikaji dari sudut kacamata politik. Sebagai tokoh yang munculnya tidak disangka-sangka pada gelanggang politik nasional Jokowi telah menunjukan kemahirannya sebagai agen politik poros tengah yang mengakomodasi semua kepentingan.

Langkah politik yang dila­kukan Jokowi seperti itu ditunjukan dengan mudahnya ia mengalahkan lawannya tanpa bersusah payah menghabiskan energi untuk fokus mencari strategi. Dengan memanfaatkan poros yang sudah ada oposisi dan koalisi Joko­wi membenturkannya untuk bertarung memperebutkan kepentingannya masing-ma­sing. Perbenturan itu malahan memerlihatkan kelemahan mereka yang pada akhirnya Jokowi kembali menjadi titik fokus yang pantas dianggab “bintang”  ranah politik.

Selama menjabat Jokowi berhasil menunjukan terha­dap publik dirinya tidak bera­da pada kendali golongan atau orang kuat yang melemahkan posisinya sebagai presiden. Pertama, kasus Setya Novanto (SN) beberapa waktu lalu yang menjadi perbincangan publik, Jokowi berhasil meng­hadap-hadapkan orang-orang yang memiliki kepen­tingan besar terhadap Freefort yang membuka aib sendiri impaknya SN berhenti menjadi ketua DPR. Tanpa harus melawan secara langsung Jokowi berhasil menjadi pe­non­ton bersama rakyat dan menunjukan ia tak terlibat dalam persekongkolan “pe­ngua­sa dan pengusaha”.

Kedua, pada saat KPK mendapatkan posisi yang tak strategis sebagai lembaga anti korupsi seperti kehadiran pimpinan baru KPK yang  tidak mendapatkan keper­cayaan kuat oleh publik. Di­per­kuat lagi dengan gagalnya Johan Budi (JB) menjadi Pimpinan KPK. Pada kondisi itu, posisi publik yang sedang mendesak Jokowi dengan opini yang berkembang dita­ta­ran masyarakat. Jokowi bersikap dengan mengambi JB sebagai juri bicara kepre­sidenan. Rekam jejak JB yang sangat baik bersama KPK serta kepercayaan masyarakat si­pil yang tinggi terhadapnya Jokowi menunjukan keber­pihakannya yang tak bisa melakukan banyak hal dengan kekuatan partai yang tak bisa diajak berkompromi dengan mengangkat JB seba­gai jalur komunikasinya de­ngan masyarakat sipil.

Ketiga, mencuatnya ten­tang revisi UU KPK yang umumnya didukung oleh par­tai pemerintah, Jokowi yang disampingnya memiliki man­tan pimpinan KPK (baca: Johan Budi) mengambil si­kap menolak revisi UU KPK. Dilain hal, partai pengusung Jokowi bersikeras untuk me­la­kukan revisi terhadap un­dang-undang ini. Jadi, terjadi perbenturan sikap antara Jo­ko­wi dengan partai pengusung yang menyebabkan kebingu­ngan. Semaraknya gerakan penolakan revisi UU KPK, Jokowi memutuskan mela­kukan penundaan terhadap revisi UU KPK sampai In­deks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mencapai 50 yang saat ini berada di angka 36.

Posisi kunci tentang pe­nun­daan revisi Undang-Un­dang No. 30 Tahun 2002 adalah presiden dan DPR. Makanya, meskipun DPR bersikeras melakukan revisi terhadap undang-undang ini maka presiden pun memiliki peran terhadap di revisi atau ditolaknya undang-undang ini. Sesuai yang diungkapkan Ketua KPK, Agus Raharjo undang-undang KPK me­mang belum mengalami pe­nyem­purnaan. Dengan me­nun­da 5-10 tahun ada harapan UU KPK untuk dilakukan revisi. Pada tulisan ini mem­baca tentang gaya politik Jokowi yang terus berada di poros tengah, dengan menun­da melakukan revisi UU KPK Jokowi tidak meyakiti poros parlemen dan juga masyarakat yang terus meno­lak revisi UU KPK (22/2).

Secara politik Jokowi telah melakukan langkah yang meneduhkan. Yakni politik yang tidak menyakiti kelas elit dan bawah dengan dipilihnya menunda revisi UU KPK. Sebenarnya hal ini telah dibaca oleh Partai Demokrat yang pada awalnya sepakat melakukan revisi UU KPK. Politik yang cerdik pernah dilakukan Partai ini pada momentum Perpu Pilka­da. Pada konteks revisi UU KPK Jokowi berada diatas angin terpusatnya usaha mela­kukan revisi UU KPK oleh parlemen setelah Jokowi menyatakan menudanya publik mengarahkan perhatian pada sikap politik Jokowi.

Inilah yang dibaca Partai Demokrat sehingga partai yang awalnya mendukung revisi UU KPK akhir­nya me­­mi­lih me­­no­lak. Ala­­­san­nya, Demokrat mem­baca upa­­ya po­li­tik men­ja­di­kan Jo­ko­wi se­ba­­gai pah­lawan yang me­­no­lak atau pun me­nun­da re­visi UU KPK. Se­hingga Jokowi menjadi bintang yang menye­lamatkan KPK. Sama halnya, langkah politik Yudhoyono menjelang habis masa jaba­tannya dengan membelotnya Demokrat de­ngan langkah Perpu Pilkada setelah itu Yudhoyono men­jadi pahla­wan yang menye­pakati kem­bali Pilkada secara langsung bukan melalui DP­RD. Pene­ra­wangan politik Partai De­mo­krat secara taktis bermua­tan dengan strategi untuk pemilu 2019, begitu juga dengan yang diambil oleh Partai Gerindra yang konsis­ten menjaga garis oposisi.

Politik Jokowi yang men­ja­dikan partai-partai oposisi me­nyerah dan menyatakan si­kap bergabung dengan par­tai pemerintah merupakan politik Jo­kowi menganalisis peluang-pe­luang di ling­karan­nya. Pola yang digunakan adalah dengan me­rangkul kepentingan-ke­pen­tingan yang ada. Menye­rah­nya PAN, PPP dan Golar ter­hadap pe­me­rintah menun­ju­kan kekua­tan politik yang di­mi­liki Jo­ko­wi untuk meme­cah belah opo­sisi terealisasi. Segala kebijakan yang dibuat Jokowi yang melibatkan koa­lisi ten­tunya bukan hanya tang­gung­­jawab Jo­ko­wi. Secara ti­dak lang­sung PDIP sebagai partai pengusung utama (ba­ca: ka­dernya) juga tidak ingin opini yang terbentuk di ma­sya­rakat selama ini partai­nya telah berupaya membuat Jo­­ko­wi berjalan penuh dengan ba­yang-bayang orang lain. Kon­disi partai pengusung mela­kukan dukungan revisi UU KPK Jokowi memilih me­min­ta menunda.

Menjelang tahun 2019 Jokowi menjaga ke­seim­ba­ngan politik yang menjadikannya tidak terlalu ber­pihak pada gerbong oposisi atau pun koalisi. Jokowi yang kenyataanya belum kuat di internal Partai Partai Pedukung Pemerintah (P4), dengan melakukan politik po­ros tengah mendekat juga de­ngan masyarakat sipil sebagai langkah Jokowi dilindungi dengan citra keberpihakan bukan sebagai aktor yang merusak tatanan politik, hu­kum dan ekonomi selama ini.

Sama halnya dengan Ahok pada saat keluar dari Partai Gerindra, lebih memilih te­tap menjadi in­de­­penden tan­pa ber­­gabung dengan par­tai lain. Sehingga ketergan­tu­ngan­­nya terhadap partai men­­je­­lang Pilkada DKI, men­ja­dikan partai-partai lain te­rus mela­kukan tarik-mena­rik ingin menjadikan Ahok seba­gai ca­lon yang akan di­usung­­nya. Ini lah modal kese­­im­ba­ngan da­lam menjaga kon­disi politik se­hingga poli­tik poros tengah yang sedang dilakukan Ahok dan Jokowi nis­caya sama. Meskipun dari se­gi komu­ni­kasi mereka ber­dua berbeda tim yang sedang ber­ge­rak mem­per­juangkan mere­ka sama yakni JASMEW (Jo­kowi Advanced Social Me­dia Volunteers).

Politik poros tengah yang sedangkan dilakukan Jokowi, begitu juga dengan Ahok merupakan persiapan diri Ahok untuk memenangkan Pilkada DKI 2017. Penantang politiknya cukup berat jika Ridwal Kamil jadi hijrah politik dari Bandung menuju Jakarta. Bagi Ahok meme­nang­kan kursi Gubernur DKI Jakarta sangatlah penting baginya sebagai bahan pertim­bangan untuk diper­hi­tung­kan Jokowi sebagai wa­kil­nya pada tahun 2019.
Gaya politik seperti ini se­be­narnya tak elok sebagai tau­la­dan politik politisi atau pun ke­beradaannya ditengah-te­ngah masyarakat. Ala­san­nya, pragmatisme politik poros te­ngah menunjukan tidak jelas ideo­logi yang se­dang diper­juang­kannya. Joko­wi niscaya be­rada di posisi yang memburam­kan ideo­logi­nya sebagai Pre­siden dan kader partai, pada suatu sisi mengun­tungkan­nya sebagai politisi tetapi disisi lain arah politik yang sedang ia ja­lan­kan menimbulkan kebi­ngu­­ngan masyarakat.

Jadi, sebagai politisi saya me­nyampaikan apresiasi yang ting­gi terhadap Jokowi, na­mun sebagai ideolog politik, Jo­ko­wi masih mencoba-coba ba­ju yang cocok untuk ia kena­kan. ●