Komunikasi Politik Pasca Pilkada Mohammad Isa Gautama  ;   Pengajar Komunikasi Politik, Fakultas Ilmu Sosial-Universitas Negeri Padang

                                                       HALUAN, 24 Maret 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Usai sudah prosesi pelantikan para pemimpin daerah di seluruh Indonesia hasil Pilkada serentak pada 2015 lalu. Para Gubernur dilantik langsung oleh Presiden Jokowi, sementara Bupati/Walikota beserta wakilnya dilantik oleh masing-masing Gubernurnya. Kita semua tentu me­nyam­but dengan sukacita, mengi­ngat proses Pilkada telah mencapai ujungnya. Rasa sukacita dibumbui oleh opti­misme, dan sedikit ke­ga­mangan. Wajar, tidak ada yang akan sempurna, se­ba­gaimana juga perjalanan kepe­mim­pinan pejabat daerah. Tan­tangan pun semakin berat. Sungguh pun begitu, pro­sesi pelantikan tetap diliput, ditayangkan di hampir semua media massa, lengkap dengan advertorial, wawancara dengan pasangan yang baru duduk di ‘pelaminan politik’, harapan-harapan masyarakat, foto-foto dengan baju dinas, riwayat hidup dan komentar dari calon bawahan serta hal-hal menarik seputar pemi­lihan. Semuanya serba wah dan mengesankan kegem­bi­raan dan kesukacitaan. Tidak tampak lagi konflik keras di masa kampanye, sesi debat, dan berbagai dinamika lain­nya selama Pilkada. Begitu pula bagi pasangan yang akhirnya lolos dari sidang gu­gatan Pilkada di Mah­ka­mah Konstitusi (sebagai cata­tan, di Sumbar, selain Guber­nur/wagub, ada 5 pasangan Bupati yang memenangkan gugatan di MK, yaitu Kabu­paten Solok, Pasaman, Lima­puluh Kota, Tanah Datar, dan Solok Selatan), tak tampak kentara lagi sisa-sisa konflik dengan pasangan yang menga­jukan gugatan, yang ada hanya wajah sumringah dan umbar senyum optimis bersama dengan pasangannya masing-masing. Berangkat dari bulan ma­du para pemimpin hasil Pil­ka­da 2015, tentu sangat rele­van jika kita berusaha mengi­ngatkan beberapa tantangan dan peluang yang akan ditem­puh oleh pemimpin dan yang dipimpin. Ingatan ini bisa jadi merupakan masukan yang konstruktif, apalagi jika kita mau merujuk kepada cita-cita klasik, yaitu mewujudkan tatanan masyarakat madani. Konsep masyarakat madani, setidaknya masih terngiang di telinga dan benak para pe­mim­pin terpilih, bahkan tak jarang (pernah) dijadikan salah satu kosa kata peramai janji-janji kampanye saat men­co­ba merebut hati konstituen di era kampanye. Tantangan Masyarakat Madani Masyarakat madani seder­hananya adalah masyarakat yang merujuk pada era saat NabiMuhammad SAW me­mim­pin kota Madinah. Tema Madani pun merujuk dari asal nama Madinah. Pada masa itu, Nabi memimpin sebuah kota yang heterogen, plu­ralistik, majemuk, baik dari segi etnis, agama, budaya, strata sosial, maupun eko­nomi dan juga politik. Tantangan terbesar tidak hanya dalam hal mengelola perbedaan yang mencolok, namun juga godaan untuk menjalankan roda kepe­mim­pinan secara tangan besi. Bagaimanapun, dise­bab­kan dukungan yang kuat oleh ka­um Ansyardan Muhajirin, Na­bi punya potensi untuk me­mimpin secara otoriter. Na­mun godaan itu ditepis, peme­rintahan Madinah dija­lankan dengan prinsip demo­krasi egalitarian yang men­junjung tinggi keadilan dan kesetaraan serta supremasi hukum. Kon­trol ketat ter­hadap birokrasi dijalankan dengan seobjektif mungkin. Ada riak, namun apa pun dinamikanya diselesaikan se­ce­pat mungkin dan  seefektif mungkin. Komu­nikasi antara Na­bi dengan rakyat berjalan se­cara inte­rak­tif- partisipatif. Po­sisi Muhammad bukanlah se­bagai ra­ja, namun lebih se­bagai grand-manager Madi­nah. Model kepemimpinan Ma­di­nah kemudian cepat ter­ke­nal, menjadi rujukan model pemerintahan modern. Prin­sip-prinsip humanisme se­orang pemimpin kemudian diserap menjadi cikal bakal teori kepemimpinan yang kemudian entah bagaimana menjadi barat-sentris. Buku-buku kepemimpinan menjual nama-nama mentereng dari dunia barat, seolah-olah selu­ruh konsep kepemimpinan yang ideal adalah racikan dan tumbuh di dunia barat. Seba­lik­nya, timur atau Asia dan kontinen di luar Eropa-Amerika, (terkesan) hanya mengadopsinya. Membuka Ruang Publik Teoritikus sosio-politik ter­masyhur seperti Antonio Gramsci sudah lama ber­hipotesis bahwa masyarakat madani sangat bergantung pada disediakan atau tidaknya sebuah ruang atau pentas bagi pertarungan berbagai ide, gagasan, atau ideologi. Oleh sebab itu, masalah demokrasi dan masyarakat madani tidak bisa dipisahkan dari pem­bicaraan tentang komunikasi politik (Piliang, 2005: 117). Sebaliknya, bisa disimpulkan, cita-cita dan nilai-nilai yang diperjuangkan masyarakat madani akan nihil diraih manakala pemimpinnya me­nu­tup ruang relasi sosial baik vertikal maupun horizontal di tengah masyarakat. Lebih jauh, begitu pen­tingnya komunikasi politik, sehingga Jurgen Habermas (1981) pernah mengatakan bahwa ruang publik adalah kunci timbulnya daya kreatif masyarakat, sehingga ber­bagai program pencerahan yang dilancarkan pemimpin bisa terlaksana dengan efektif. Banyak contoh bisa kita lihat, kota atau kabupaten dan pro­vinsi yang pemimpinnya mem­buka ruang untuk ter­jalin­nya komunikasi intensif antara pemimpin dengan rak­yat, timbal-balik, dengan cepat melakukan akselerasi pening­katan kualitas kehidupan sosial-kemasyarakatan serta partisipasi politiknya. Prasyarat kedua bagi hi­dup­nya masyarakat madani adalah lenyapnya feodalisme sebagai ideologi tunggal. Se­ba­liknya, feodalisme akan terkikis dengan sendirinya bila daya kritis dan kreatif masyarakat dibuka. Yasraf Amir Piliang dalam bukunya, Transpolitika (2005) menga­takan, bahwa untuk membuka semuanya itu, perlu dicip­takan medan komunikasi terbuka, termasuk komu­nikasi politik. Ini menyi­rat­kan risiko dari masih berkem­bangnya feodalisme yang meng­hinggapi pola ke­pemim­pinan level nasional dan lokal di negara kita yang (kuat dugaan) masih belum hilang sempurna. Jika kedua prasyarat uta­ma itu dapat secara serius ditata dan dijadikan modal utama dalam memimpin, ma­ka diyakini para pemimpin di tingkat Provinsi dan Kabu­p­aten/Kota akan mendapatkan banyak manfaat yang berguna sebagai kunci untuk men­ja­lankan aktivitas kepe­mim­pinannya. Komunikasi yang melibatkan semua pihak seba­gai peserta aktif seraya menge­li­minasi itikad yang bersem­bunyi dalam pola feodalisme akan menghantarkan ruang yang sangat nyaman bagi selu­ruh komponen. Kenyamanan kemudian akan memberi ke­sa­daran untuk terus mela­kukan kewajiban dan tero­bosan positif. Komunikasi Partisipatif-Interaktif Kita tidak butuh pemim­pin yang meniru Jokowi, blu­sukan dan bertemu rakyatnya setiap hari. Akan sia-sia, kalau semua itu hanya demi pencitraan politik dan tugas yang seharusnya dilakukan untuk membenahi berbagai persoa­lan pun ternyata tidak semua­nya bisa diselesaikan di lapa­ngan. Pemimpin yang ideal adalah yang mam­pu me­nye­im­bang­kan kapan saat ia ha­rus terjun langsung ke tengah masyarakat, kapan harus ber­negosiasi dengan seluruh jajaran pembantunya di meja rapat serta mencari jalan ter­baik menyikapi berbagai ma­sa­lah sesuai kapasitas dan insting kepemimpinannya. Kita butuh pemimpin yang an­ti terhadap gejala seduksi po­litik. Seduksi politik adalah usa­ha bujuk rayu dalam ke­rang­ka politik yang dilan­car­kan oleh para pejabat dan/atau pe­mimpin nasional mau­pun lo­kal. Rakyat lebih di­anggap se­bagai objek rayuan yang tu­juan utamanya adalah segala hal yang berbau kepen­tingan eko­nomi-politis belaka dari pe­ra­yunya,  yaitu pe­mimpin (ba­ca: pejabat da­erah). Sung­guh, jika ini terjadi (lagi), ma­ka manusia yang berada di ba­lik jabatannnya itu aslinya ada­lah perampok dan korup­tor kelas kakap yang sedang memainkan pe­ran dan to­peng­nya sebagai pemimpin. Peran masyarakat yang kritis, yang tidak ingin masuk ke dalam mayoritas diam, yang pasrah menerima dan menonton ulah pemimpinnya yang tidak cemerlang, bahkan menjebak rakyatnya di ruang kemunduran, sangatlah diha­rapkan. Namun, itu bisa terja­di, sekali lagi, berdasarkan inisiatif dari sang pemimpin. Pemimpin era milenium ke­tiga adalah pemimpin yang sadar, bahwa komunikasi politik yang partisipatif-inte­raktif adalah ciri utama pola kepemimpinannya. Ciri itu diwujudkan sehari-hari ke dalam kepedulian untuk ber­bagi dan menerima informasi. Tanpa bermaksud angkat telur, kita bisa mencontoh pada pola yang dijalankan Ridwan Kamil (RK) dalam memimpin Bandung. Pende­katan persuasifnya via media sosial membuatnya masuk ke dalam kategori pemimpin era milenium ketiga yang berhasil mempraktikkan komunikasi partisipatif-interaktif secara konkrit. Diprovinsi kita, tentu Gubernur/ Bupati/Walikota tidak harus menjadi RK. Pe­mim­pin harus punya cara dan keunggulan tersendiri dalam membangun komunikasi po­li­tik yang elegan dan efektif menyiasati seluruh persoalan, sesuai karakteristik sosio­kultural daerahnya. ●