Belajar dari Sumber Waras Silvian M Mongko ;   Pengamat Sosial Politik

                                              MEDIA INDONESIA, 20 April 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

SIAPA yang tak tahu RS Sumber Waras Jakarta? Nama yang kini mungkin menjadi sumber ketidakwarasan publik. Entahlah. Sejak awal polemik ini, ada indikasi ketidakwarasan di pusaran Sumber Waras. Apa sebab? Basis argumentasi yang menentang kebijakan pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI, pada hemat saya, sarat muatan politis. Ada kesan menyerang sekadar mencari-cari kesalahan atau menjatuhkan. Terlebih lagi karena Sumber Waras dihubungkan dengan figur Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang sedang melejit reputasi politiknya. Pembelian 3,6 hektare lahan RS Sumber Waras telah menyalahi prosedur dan menimbulkan kerugian uang negara dengan jumlah yang begitu fantastis: sekitar Rp191 miliar. Anehnya, orang sekaliber dengan otak doktor dan profesor bisa terjebak dalam argumentasi tendensius untuk menyerang habis-habisan Ahok. Saya merasa aneh saja: ketika orang-orang 'pintar' hadir dalam diskusi Indonesia Lawyers Club (ILC), sebuah forum terhormat yang menghadirkan orang-orang melek hukum, malah berargumentasi secara tendensius untuk mendesak KPK secepatnya menetapkan Ahok sebagai sesat prosedur hukum. Tentu dengan harapan Ahok bisa keluar dari Gedung KPK sambil mengenakan rompi oranye. Untuk itu, saya ingin membaca polemik Sumber Waras dari dua sudut pandang, pendidikan politik dan kepastian hukum. Pendidikan politik Tidak bisa dimungkiri, polemik pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras dapat dibaca dalam konteks 'perang' politik jelang pilkada DKI. Spekulasi macam apa pun, rasanya sulit membantah fakta itu. Polemik muncul secara intens ketika konsentrasi politik dikerahkan untuk memenangi Pilkada DKI 2017. Pada saat yang sama, nama Ahok mendapat dukungan spontan yang kian melejit tak terbendung. Dukungan kuat dari masyarakat dihimpun melalui Teman Ahok. Mereka berhasil mengumpulkan KTP lebih dari batas minimal untuk pencalonan Ahok secara independen. Apa kuncinya? Pada hemat saya, kekuatan ketokohan, independensi dan daya dobrak politik Ahok sejauh ini berhasil memecahkan sejumlah kebuntuan politik untuk menyelesaikan berbagai persoalan politik di Ibu Kota. Kiprah politik yang baru berjalan sekitar dua tahun ini membawa dampak signifikan untuk mengakhiri sejumlah persoalan pelik yang selama ini seakan tak terselesaikan. Gebrakan yang membuat Ahok mendapat banyak simpati dari warga. Maka untuk lawan politik, Ahok hadir bak petir yang menggelegar di ubun-ubun. 'Perang' politik itu semakin kasatmata tatkala lawan-lawan politiknya memakai hasil audit BPK serta berbagai isu sektarian sebagai dasar argumentasi untuk menjungkalkan Ahok. Tak ayal, tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepadanya malah memperlejit popularitas Ahok. Semakin diserang, nama Ahok kian harum. Serangan demi serangan kepada Ahok malah membuka kedok ketidakwarasan lawan politiknya karena melawan logika publik. Perdebatan Sumber Waras ini meninggalkan teka-teki yang justru mengaburkan kewarasan publik karena apa yang dianggap terang-benderang malah dibuat kabur oleh kekuatan penentang Ahok. Lawan-lawan Ahok termasuk Ketua BPK sendiri menyerang Ahok dengan bertumpu pada temuan BPK. Kredibilitas BPK dipertanyakan karena sedang dipimpin seorang Harry Azhar Azis, nama yang juga disebut-sebut dalam skandal Panama Papers. Ada desakan publik agar nama-nama pejabat yang disebut-sebut dalam Panama Papers itu sejatinya menjunjung etika dan moralitas. Maka, lebih terhormat jika mereka mengundurkan diri dari jabatan masing-masing. Pada alur itu, integritas dan akuntabilitas temuan BPK terkait dengan Sumber Waras patut dipertanyakan walau hukum belum mengujinya lebih lanjut. Sebab itu, temuan BPK tidak selalu kebal terhadap kesesatan. Bahkan sejumlah temuan audit berpredikat wajar tanpa pengecualian (WTP) sebelumnya toh akhirnya ditemukan indikasi korupsi setelah ditelusuri lebih lanjut oleh KPK. Lantas, apakah temuan BPK itu bebas dari kesesatan? Apakah waras memakai hasil audit dari lembaga yang dipimpin seorang pejabat publik yang terindikasi menyembunyikan harta kekayaannya demi terhindar dari kewajiban membayar pajak? Kepastian hukum Saya kira salah satu indikator untuk mengukur kualitas demokrasi suatu negara ialah kepastian dalam menegakkan hukum. Suatu barometer politik yang bertolak dari pijakan sederhana sekali: tentang dasar hukum mana yang memang tepat untuk menangani suatu persoalan tertentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, persoalan Sumber Waras terjadi justru karena ada perbedaan titik tolak peraturan atau hukum mana yang absah untuk membedah persoalan yang sama. Suatu persoalan yang mungkin tampak dibuat-buat atau sengaja diciptakan untuk menjatuhkan pamor Ahok. Selain ada perbedaan terkait dengan nilai jual objek pajak (NJOP) yang dipakai sebagai dasar audit BPK dan NJOP yang dipakai sebagai dasar transaksi Pemprov DKI, ada perbedaan pada dasar hukum negosiasi antara Pemprov DKI (pembeli) dan pihak RS Sumber Waras (penjual). BPK didukung oleh lawan-lawan politik Ahok--memakai dasar hukum Perpres No 71/2012 yang mengatur perencanaan, pembentukan tim, penetapan lokasi, studi kelayakan, dan konsultasi publik. Sementara itu, Pemprov DKI memakai acuan Perpres No 40/2014 sebagai perubahan keempat Perpres No 71/2012. Dalam Pasal 121 Perpres 40/2014 itu dikatakan bahwa demi efisiensi dan efektivitas, pengadaan tanah di bawah 5 hektare dapat dilakukan pembelian langsung antara instansi yang memerlukan dan pemilik tanah. Perbedaan acuan itu menimbulkan pertanyaan besar, mana sebenarnya aturan yang benar? Mengapa BPK memakai acuan lama yang sudah diperbarui empat kali? Hal yang sudah pasti secara hukum malah dibuat kabur secara politik. Desakan politik jangka pendek yang berorientasi kekuasaan bisa mengaburkan kejernihan berpikir. Nah, kegaduhan seperti ini sama sekali tidak menunjukkan pembelajaran hukum yang baik bagi masyarakat karena mengaburkan kewarasan publik. Publik bingung justru karena hal yang dianggap jelas malah dibuat kabur. Sebab itu, marilah kita belajar dari polemik Sumber Waras agar politik kita bisa lebih beradab dan hukum tetap jadi panglima penegakan keadilan. Kita harus kawal proses hukum agar keadilan betul-betul ditegakkan. Sebab, tak ada yang kebal hukum di negeri ini, termasuk juga Ahok. Hanya, kita butuh negarawan yang peka terhadap etika dan moralitas publik. Mungkin saja hukum tidak bekerja lebih berat jika setiap orang menjunjung tinggi soal kepatutan dan kepantasan. Adakah kesadaran itu pada elite negeri ini? ●