Menanti Solusi di Suriah Dinna Wisnu  ;   Pengamat Hubungan Internasional; Co-founder & Director Paramadina Graduate School of Diplomacy

                                               KORAN SINDO, 03 Februari 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Perundingan atau negosiasi akan berjalan baik dan lancar apabila masing-masing pihak mengetahui apa yang mereka inginkan. Persoalan timbul apabila masing-masing pihak atau satu pihak tidak mengetahui apa yang mereka inginkan. Hal ini yang terjadi dalam pembicaraan atau negosiasi mengenai masalah Suriah. Namun demikian, lobi-lobi yang dilakukan dan format perundingan yang akan dilakukan kali ini dapat dianggap sebagai langkah cerdas untuk mengatasi masalah klasik yang selalu menghantui gagalnya perundingan tentang Suriah. Sekadar mengingatkan bahwa Minggu ini sesuai dengan jadwal yang disusun oleh Dewan Keamanan PBB pada Desember tahun lalu adalah pertemuan tingkat tinggi antara wakil dari Pemerintahan Rezim Bashar al-Assad dan perwakilan oposisi. Pertemuan ini seharusnya sudah dilangsungkan awal Januari namun karena perdebatan, khususnya di antara kelompok-kelompok oposisi, jadwal perundingan selalu mengalami penundaan. Resolusi no 2254 yang memuat Peta Jalan Perdamaian terutama menyebut bahwa seluruh pihak yang bertikai harus segera melakukan gencatan senjata untuk melindungi warga sipil dari serangan. Namun, gencatan senjata ini tidak berlaku bagi organisasi-organisasi yang masuk dalam kategori teroris. Mereka antara lain adalah Islamic State (IS, formerly ISIS/ISIL), Al-Nusra Front, Al-Qaeda dan kelompok atau individu yang terkait dengan mereka. Target dari perundingan ini cukup ambisius yaitu mencakup dua hal. Pertama , membentuk pemerintahan baru, konstitusi baru dan pemilihan yang baru. Kedua , mendorong jalan untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Suriah. Dalam mandat tersebut juga dikatakan bahwa dalam enam bulan setelah perundingan harus sudah mulai berdiri pemerintahan yang kredibel, inklusif dan nonsektarian dengan pengawasan langsung dari PBB. Pemerintahan itu juga harus segera menyelenggarakan sebuah pemilihan yang jujur, adil, dan bebas dalam waktu 18 bulan. Isi dari mandat disetujui oleh 17 menteri luar negeri dari negara-negara yang terlibat dalam konflik seperti Rusia, Amerika Serikat, Uni-Eropa, Inggris, Prancis, China, Mesir, Yordania, Iran, Irak, Itali, Qatar, Libanon, UEA, Arab Saudi dan Turki. Isi mandat yang mengejutkan itu juga mencerminkan perubahan politik khususnya dari negara-negara kuat seperti Amerika Serikat, Rusia dan Eropa. Amerika dan Eropa kini tidak lagi sepakat dengan tuntutan para oposisi yang dipimpin oleh Arab Saudi untuk mensyaratkan turunnya rezim Assad sebagai landasan pembentukan tim transisi yang mewarnai perundingan Geneva I dan Geneva II. Perubahan ini antara lain disebabkan keterlibatan Rusia dalam serangan-serangan terhadap basis militer atau wilayah yang dikuasai organisasi teroris yang didefinisikan tidak hanya ISIS dan afiliasi yang terkait. Serangan Rusia ke basis-basis oposisi yang masuk dalam kategori organisasi teroris telah memukul mundur dan memecahkan kekuatan para oposisi. Oleh sebab itu, perundingan Geneva ke-3 ini juga mewakili kekuatan militer di lapangan. Selain itu, keberhasilan perundingan nuklir antara Iran dengan Eropa dan Amerika Serikat juga menjadi faktor tidak langsung yang meyakinkan bahwa Iran dapat menjadi faktor penentu keberhasilan dalam perundingan. Utusan khusus PBB yang menangani Staffan de Mistura sebetulnya tidak ingin menyebut perundingan ini sebagai Geneva III karena isi dan proses perundingan sama sekali baru dan tidak terikat dengan perundingan- perundingan sebelumnya. Salah satu syarat yang mencolok adalah tiadanya syarat untuk memulai pembicaraan. Format pertemuan juga bukan negosiasi face to face antara perwakilan pemerintah Suriah dan para kelompok oposisi, tetapi pembicaraan atau perundingan melalui seorang moderator di mana perwakilan pemerintah Suriah dan kelompok oposisi berada di dalam ruangan yang terpisah. Masing-masing kelompok akan membicarakan beberapa tema yang disodorkan mulai dari masalah pemerintahan transisi hingga pemilihan umum. Oleh sebab itu, perundingan ini bisa berlangsung lebih lama, paling sedikit enam bulan ke depan. Cara ini adalah solusi dari rumitnya menentukan perwakilan terutama dari kelompok oposisi. Kelompok oposisi tidak semuanya memiliki pandangan, ideologi dan langkah politik yang sama. Hal ini yang menyebabkan banyak pembicaraan yang gagal atau tidak dapat dijalankan. Oleh sebab itu dalam pembicaraan tentang Suriah ke-3 ini, selain mengundang kelompok oposisi yang pernah berunding dalam pembicaraan sebelumnya, Staffan de Mistura juga mengundang kelompok Kurdi yang ditolak oleh Turki dan beberapa organisasi HAM, organisasi perempuan dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Jadi, pembicaraan akan berjalan dari berbagai sisi dan juga menguji keseriusan dari masing-masing pihak untuk menyampaikan tawaran mereka. Saya melihat bahwa kelebihan dari strategi perundingan yang baru ini akan mendorong spontanitas atau ide-ide baru. Pada awalnya, para delegasi mungkin tidak akan bertatap muka namun apabila mulai tumbuh rasa percaya dan pengertian dari masing-masing kelompok, tidak tertutup kemungkinan perundingan tatap muka dan kesepakatan dapat terjadi untuk beberapa tema tertentu walaupun mungkin tidak untuk tema yang lain. Meski semua pihak menyadari bahwa harapan yang terlalu tinggi hanya akan menimbulkan kekecewaan, dunia tetap mengharapkan perundingan ketiga di Geneva akan menghasilkan sesuatu yang produktif terutama untuk mengatasi masalah krisis kemanusiaan di wilayah konflik di Suriah. Para pihak yang bertikai seharusnya justru harus segera memulai perundingan untuk membuka jalan kemanusiaan ke Suriah dan tidak sebaliknya menggunakan krisis kemanusiaan yang sangat dalam sebagai alasan untuk tidak memulai perundingan. ●