Krisis Peran Intelektual Airlangga Pribadi Kusman  ;  Pengajar di Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga Surabaya; Associate Director Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC)

                                             KORAN JAKARTA, 30 Januari 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Di Belanda, salah satu intelektual Bumiputera Abdul Rivai pada tahun 1905 teringat nasib negeri. Dia lalu menulis artikel “Kaoem Moeda” di majalah Bintang Hindia. Artikel tersebut bernada satir untuk kalangan inteligensia muda saat itu karena tidak perduli kemajuan umum seluruh negeri. Rivai menulis, “Cuma diri saya…saya…saya. Itulah yang saya pikirkan. Cuma saya… saya…saya yang mesti menarik keuntungan dari pekerjaan saya. Lebih baik saya jadi magang dan dapat komisi dari bos, daripada sibuk menyatukan usaha dan perasaan, buat memajukan bangsa dan negeri Hindia.” Setelah lebih dari satu abad, kini Indonesia kembali menghadapi problem serupa. Kaum intelektual yang diharapkan rakyat menjadi pengemban aspirasi publik, tanpa disadari banyak terpenjara kepentingan diri sendiri. Mereka banyak terserap menjadi alat legitimasi elite pengusaha-penguasa untuk mempertahankan diri melalui korupsi, kolusi dan nepotisme. Contoh aktual, ada kesaksian Angelina Sondakh yang menjelaskan bahwa APBN tahun 2010 untuk anggaran pendidikan nasional diberikan kepada Partai Demokrat. Sementara sebagai partai pendukung kekuasaan rezim SBY, partai ini menjadi madu yang menggiurkan bagi banyak intelektual untuk masuk dalam kekuasaan menjadi pengawal rezim. Apakah kontribusi intelektual? Apa sumbangan intelektual di tengah pusaran dugaan korupsi masif? Tulisan Abdul Rivai tadi menjadi penanda zaman bagi suara-suara kaum intelektual muda yang mulai bangkit menggugat paham dan kebiasaan lama feodalistik dan antikemajuan. Dia juga menjadi pendorong intelektual organik dekat rakyat untuk tampil. Perjumpaan negeri Hindia Belanda dengan era kapitalisme modern yang dibawa Belanda saat itu membawa konsekuensi yang tidak diperkirakan. Kemunculan kaum terdidik melalui pembukaan wahana pendidikan modern yang didorong kepentingan untuk melayani birokrasi kolonial, alih-alih melahirkan pelayan-pelayan kolonial, memunculkan figur-figur seperti Tirtoadhisoerjo, Tjokroaminoto, Tjipto Mangoenkosoemo, Ki Hajar Dewantoro dan seterusnya. Kaum borjuis sekaligus inteligensia baru dengan ide-ide pencerahannya kala itu berperan penting menggugat kolonialisme. Dia menjadi intelektual organik yang menyatu dengan rakyatnya untuk membangkitkan kesadaran untuk merdeka. Kemudian juag merumuskan imajinasi negara-bangsa melalui organisasi modern, media massa, dan terfasilitasi oleh terbangunnya jalan-jalan yang menghubungkan tiap daerah (Benedict R’OG Anderson, 1991). Dalam sejarah Indonesia, kaum intelektual seperti akademisi, jurnalis, dan budayawan memiliki posisi sosial terhormat dan suaranya didengar elite politik maupun publik setiap kali bicara kenyataan sosial atau arah masa depan bangsa. Namun demikian, lontaranlontaran gagasan mereka tidak lagi menyumbang konstruktif bagi penguatan ide-ide egalitarianisme, keadilan sosial, dan kemerdekaan politik seperti para pendahulu awal abad ke-20. Tendensi yang menguat dari posisi dan peran sosial mereka tidak lebih sebagai gincu manuver kekuatan oligarkhi nasional sampai lokal untuk mempertahankan kemakmuran dan kekuasaan. Mereka juga menutup akses publik untuk terlibat menentukan nasib hidup dalam ruang politik. Terafiliasi Kiprah kaum intelektual pasca-otoritarianisme bukanlah kisah tentang lapisan kelompok sosial tercerahkan yang berjuang secara organik untuk memajukan agenda-agenda demokrasi partisipatoris, pengelolaan negara demokratik, atau desain transparansi kelembagaan melawan korupsi struktural. Peran dan posisi mereka sekarang terhubung erat dengan karakter kekuasaan nasional dan lokal yang koruptif, tidak terdisiplinkan oleh tatanan demokrasi maupun agenda good governance. Peran, posisi, dan relasi intelektual dengan kuasa nasional-lokal setelah Soeharto memperlihatkan wajah muram. Di tengah keterbatasan sumber-sumber material dari institusi asalnya sesuai profesinya sebagai kaum akademik, mereka membangun hubungan-hubungan dengan pemegang kekuasaan. Mereka juga menjadi instrumen pengetahuan seperti dalam momen politik elektoral, pembangunan pascapemilihan, maupun kasus-kasus yang berbenturan dengan keadilan publik. Di tingkat nasional maupun daerah, mereka memberi naskah maupun blueprint akademik melalui landasan intelektual tadi. Aliansi-aliansi elite penguasa bermanuver untuk meraup keuntungan baik dari APBN maupun APBD. Pola-pola hubungan simbiosis mutualistik, di mana kalangan intelektual bergantung pada lapisan elite, ditukar legitimasi pengetahuan akademik memunculkan penciptaan pengetahuan-pengetahuan terjinakkan. Pengetahuan tentang good governance dan demokrasi yang terdepolitisasi ini, menjadi senjata penguasa modal menggerakkan kepentingan para elite berburu kemakmuran. Contoh, kiprah akademisi yang menjadi konsultan politik dari para kandidat dalam momen-momen pilkada maupun pilpres. Bahkan peran intelektual-konsultan dalam proses kampanye melalui pembentukan tim sukses dipercaya lebih besar dari peran partai politik yang saat ini dianggap sebagai rental politik. Di tengah besarnya peran kalangan intelektual-konsultan sebagai penasihat para elite dalam momen-momen politik, mereka tidak berperan mendorong keadilan sosial dan kesejahteraan dalam pikiran-tindakan para elite politik. Malahan banyak ditemukan strategi politik uang untuk meraih dukungan pemilih, konsesi-konsesi ilegal dengan penyelenggara pemilu, dan memproduksi kampanye hitam untuk menyerang lawan. Semua tidak steril dari buah pikiran kaum intelektual. Persoalannya bukan mereka menjadi bagian konsultan politik. Itu lumrah di negara-negara demokrasi mapan. Namun ketika menjalankan peran publik, mereka terseret dalam arus besar politik koruptif dari kekuatan oligarkhis. Kemarau sekaligus wajah gelap intelektual memang sangat menyesakkan. Namun demikian, gugatan atas peran dan posisi intelektual yang sekarang menjauh dari peran organik kerakyatan seharusnya membuat segenap kalangan intelektual sadar kembali akan tugas sejarahnya seperti seruan Abdul Rivai tadi. Sudah saatnya kaum muda inteligensia tidak hanya berjuang untuk kemakmuran sendiri-sendiri, namun juga kemajuan bersama seluruh negeri dan bangsa. ●