”Démarche” Terbuka untuk Presiden Jokowi Rene L Pattiradjawane  ;  Wartawan Senior Kompas

                                                     KOMPAS, 25 November 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Yang Mulia Presiden Joko Widodo, démarche ini adalah bagian dari upaya mendukung kebijakan luar negeri Presiden mencermati perubahan geostrategis global ataupun regional. Perlu disayangkan keputusan Presiden menunjuk sejumlah menteri penghubung negara-negara di dunia atas nama meningkatkan investasi. Bisa dimengerti, Presiden mungkin gelisah terkait kinerja para menteri kabinet dan para birokrasi di bawahnya. Démarche ini ingin mengingatkan bahwa masalah peningkatan investasi akan selalu terkait dengan kesiapan, kelugasan, dan ketangkasan di dalam negeri. Ke luar negeri, terkait penanaman modal asing (FDI) akan selalu berhubungan dengan peluang dan keuntungan yang bisa diperoleh investor asing dari Indonesia. Pemahaman sederhana tentang FDI mengajarkan, berbagai aktivitas FDI di seluruh dunia selalu terkait dengan target industri, penciptaan inkubator, dan lain sebagainya. Pada umumnya, semua aktivitas terkait FDI biasanya dilakukan oleh para diplomat di luar negeri, melalui berbagai aktivitas diplomasi ekonomi, yang menghubungkan mitra dagang di negara asing dengan mereka di Indonesia. Keputusan menciptakan ”menteri penghubung” akan menimbulkan persoalan baru, mengusik kebijakan luar negeri Indonesia, ataupun menjadi ancaman langsung terhadap kepentingan nasional kita. Bapak Presiden, geopolitik dunia sekarang ini berubah drastis dan berbeda dengan dekade sebelumnya. Kita melihat proses pemetaan ulang kawasan Timur Tengah akibat kehadiran ekstremnya ekstremisme dan radikalisme dalam bentuk teror mengancam nyawa manusia. Sebentar lagi, kawasan Asia pun akan mengalami pergeseran geopolitik, bukan hanya karena persoalan militerisasi seperti yang akan terjadi di kawasan Laut Tiongkok Selatan, melainkan juga dipercepat terjadinya disrupsi secara masif atas permintaan dan pasokan global. Ada beberapa faktor perlu disampaikan. Pertama, keputusan ini berdampak pada peran Kementerian Luar Negeri sebagai benteng internasionalisasi RI untuk berinteraksi dengan sejumlah negara bangsa. Ancaman langsungnya adalah berbagai perjanjian bilateral terbengkalai tanpa bingkai kepentingan nasional. Kedua, pemilihan para menteri penghubung akan mengacaukan keseluruhan kinerja mereka ketika berhubungan dengan negara mitra dagang yang memiliki karakteristik sendiri. Penunjukan pejabat menteri mengurus hubungan dengan Taiwan, misalnya, merupakan ancaman bagi ”kebijakan satu China” yang selama ini kita anut dan pegang dengan teguh. Dan ketiga, jika ada ketidakpuasan terhadap kinerja diplomasi ekonomi, hal ini harus diletakkan dalam konteks dalam negeri. Bukan dengan memperlebar masalah ke berbagai kawasan di dunia yang membahayakan kepentingan nasional. Kita ingin sekali menekankan, gagasan Presiden tentang Poros Maritim Dunia sebagai pelita kepentingan nasional dalam bingkai wawasan Nusantara, sebagai legitimasi warisan geopolitik maritim Indonesia. Poros Maritim Dunia adalah konsep strategis yang bersandar pada pentingnya peningkatan perdagangan internasional melalui laut di sekitar Indonesia. Konsep ini memiliki potensi sinergi terhadap perubahan geostrategi global dan geopolitik regional karena maritim akan menjadi elemen penting dalam tata kelola hubungan antarnegara. Kita berharap, Bapak Presiden, kepentingan Indonesia bisa terjaga secara utuh sesuai dengan cita-cita dalam Nawacita sebagai program kebijakan pemerintahan Anda. Semoga! ●