Uji Nyali Melawan Mafia Bola Abdullah Yazid  ;  Alumnus Universitas Trilogi Jakarta; Peneliti Institut Nusantara

JAWA POS, 20 Maret 2015

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                           

SELAMA ini, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tidak begitu dianggap penting oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Indikator utamanya, kasus ’’sepak bola gajah’’ hingga penundaan Indonesia Super League (ISL). Penundaan penyelenggaraan ISL oleh PT Liga Indonesia yang direkomendasikan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) dan Asosiasi Pemain Sepak Bola Profesional Indonesia (APPI) mengusung segudang alasan urgen. Yakni, sebagian besar klub sepak bola tidak pernah membayar pajak ke negara karena tidak memiliki catatan pelaporan pajak serta tidak memiliki NPWP. Klub juga menunggak gaji pemain, pelatih, serta ofisial tim. Selain itu, ternyata klub-klub belum memiliki akta pendirian, ketidakjelasan kontrak kerja pemain, dan alasan profesionalitas lain yang di luar nalar logika. Itu berlangsung bertahun-tahun. Pemerintah pun sering dibuat tidak berdaya oleh tangan-tangan kuat yang mengabaikan prinsip profesionalitas dan transparansi tersebut. Bagi tangan-tangan itu, yang penting kompetisi berjalan dan dapat diatur sehingga sponsor pendulang pundi-pundi juga berjalan lancar. Berdasar kesepakatan terakhir, kompetisi ISL rencananya dilangsungkan 4 April 2015 setelah sempat ditunda karena ketidaklengkapan persyaratan. Penundaan dilakukan untuk menghindari kompetisi ISL melenceng dari aturan internasional. Aturan tersebut, antara lain, legalitas, manajemen, keuangan, dan seterusnya. Pada titik ini, keberanian Menpora Imam Nahrawi harus kita apresiasi. Sebagai salah satu magnet olahraga nasional, sepak bola bagaikan denyut nadi masyarakat yang jika diusik-usik bisa mengakibatkan banyak orang marah, mulai suporter, pengamat, hingga publik secara luas. Hampir tidak banyak yang memahami bahwa sepak bola kita menimbun segudang masalah. Bayangkan saja, berdasar laporan terakhir verifikasi persyaratan kompetisi, di tingkat manajemen, tim verifikasi penyelenggaraan kompetisi menemukan 17 di antara 18 klub telah melampirkan akta pendirian klub. Hanya satu klub, yakni Persipura, yang belum melampirkan. Untuk SIUP, lima klub sudah melampirkan, sedangkan 13 lainnya belum. Untuk NPWP, 10 klub belum melampirkan. Mengenai susunan pemegang saham, satu klub belum melampirkan. Pada aspek keuangan, ditemukan sembilan klub yang melampirkan, namun belum diaudit, sedangkan sembilan klub lainnya belum melampirkan. Untuk tunggakan gaji pemain, tidak ada satu pun klub yang telah melampirkan pelunasan. Soal kontrak pemain asing, 15 klub belum melampirkan dokumen dan 18 klub belum melampirkan kontrak pelatih asing. Untuk hal-hal prinsipiil demikian, klub-klub sepak bola besar yang notabene telah menjadi pelipur lara dan hiburan masyarakat puluhan tahun masih saja bermasalah secara teknis administratif. Apa yang sebenarnya terjadi? Jika akar masalahnya adalah bergentayangannya mafia bola di tanah air, beranikah pemerintah menyelesaikannya secara frontal dengan konsekuensi terberat dikucilkan FIFA? Tentu kita tidak berharap sepak bola nasional seburuk itu. Upaya pemerintah melalui Tim Sembilan harus dimaknai bukan menghambat atau meniadakan kompetisi yang menjadi kecintaan masyarakat, tetapi hanya menegakkan asas profesionalitas olahraga. Sebab, kalau ditoleransi terus-menerus sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, kompetisi justru akan menyalahi aturan UU Sistem Keolahragaan Nasional (SKN), AFC, dan FIFA. Ini tentu menjadi tantangan berat bagi Kemenpora. Jalan keluar win-win solution, tentu saja itu merupakan iktikad baik dari semua stakeholder sepak bola. Tim Sembilan perlu membantu jika klub merasa sulit mengurus dokumen persyaratan. Kalau perlu mendampingi prosesnya. Peta Masalah Sepak Bola Jika hendak dipetakan, masalah persepakbolaan Indonesia memang amat kompleks, sulit diurai, dan menjengkelkan banyak pihak. Sekurang-kurangnya, ada empat masalah dominan yang acap menjadi buah bibir masyarakat. Pertama, problem prestasi. Timnas Indonesia yang pernah menjadi macan Asia (bahkan dijadikan slogan capres) dari hari ke hari minus prestasi. Kekecewaan masyarakat amat nyata pada poin ini. Kedua, problem pembinaan. Kita sering terlambat mencari bibit muda dan mereka cepat layu setelah masuk kompetisi senior. Lemahnya aspek kepelatihan juga tidak bisa diabaikan. Buktinya, berganti-ganti pelatih, optimisme belum juga muncul. Ketiga, problem organisasi. Problem tersebut amat menyita perhatian, bahkan membelit hampir banyak cabang olahraga di Indonesia. Adanya dualisme kepengurusan mengakibatkan liga dobel, ancaman FIFA, protes klub-klub, ketidakjelasan pemain, dan banyak lagi. Keempat, problem nonteknis. Misalnya, tawuran suporter, pemain terlibat narkoba, menunggak gaji, dan seterusnya. Jika diurai satu per satu, cukup mudah mengaitkan satu sama lain. Pembinaan yang tidak profesional memengaruhi prestasi. Dualisme organisasi memengaruhi pembinaan. Problem nonteknis memengaruhi kinerja organisasi. Begitu seterusnya. Problem-problem tersebut bukannya tanpa jalan keluar. Hampir seluruh petinggi dan pengamat sepak bola memiliki argumentasi dan rasionalisasi masing-masing untuk menyelesaikannya. PSSI sebagai badan resmi sepak bola nasional sudah memiliki komisi disiplin yang bertugas mendisiplinkan ketidakberesan jika ada pelanggaran regulasi. Namun, tetap saja masalah tidak terselesaikan, tenggelam dan lupa dengan sendirinya, kemudian muncul problem baru yang timbul karena masalah klasik yang terpendam. Selalu demikian. Ketegasan Regulasi Ibarat roda, problem sepak bola nasional hanya soal timing, kapan menggelinding ke atas dan ramai diperbincangkan, kapan berputar ke bawah karena tenggelam terlupakan. Untuk menghentikan laju roda, mafia bola dengan ’’baju’’ apa pun perlu diatasi melalui eksekusi regulasi yang jelas, terukur, tegas, serta berani. Upaya menegaskan regulasi perlu didukung secara luas. Meski berdampak tidak populer, upaya memverifikasi klub-klub secara rigid dapat menjadi jalan keluar yang baik pada masa-masa mendatang. Profesionalitas, fair play, keterbukaan, dan akuntabilitas seyogianya sudah tidak boleh dipermainkan. Prinsip-prinsip itu harus ditegakkan setegak-tegaknya agar tidak semata-mata menjadi slogan kosong dan seremonial belaka. Jika bangsa lain bisa melakukan, sepak bola Indonesia pasti juga bisa berubah. Jika negara lain bisa berprestasi, kita pasti juga bisa. Masyarakat Indonesia punya modal sosial yang tidak bisa diremehkan: sekurang-kurangnya belum pernah tumbang, yakni nasionalisme dan semangat juang. Jika mafia bola yang kasatmata itu harus dilawan, pemerintah tidak mungkin dibiarkan berjalan sendiri. Satu-satunya mitra kerja pemerintah yang mampu memberantas mafia bola adalah masyarakat. Sudah saatnya tidak menoleransi ketidakbecusan mengelola sepak bola kita sebagai aset berharga Indonesia di mata dunia, saat lagu kebangsaan dikumandangkan karena prestasi yang gemilang. ●