Kehadiran Dominasi dan Hegemoni Baru Rene L Pattiradjawane  ;  Wartawan Senior Kompas

KOMPAS, 16 Maret 2015

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                           

Keputusan Inggris bergabung ke dalam Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) bentukan Tiongkok (Kompas, 14/3) memberikan indikasi penting terjadinya perubahan geopolitik global dengan berbagai dampaknya. Dampak yang secara nyata akan kita hadapi adalah berakhirnya mekanisme politik aliansi yang menjadi panduan penting pengendalian dunia pasca Perang Dunia II. Adapun perubahan geopolitik global yang akan dihadapi setidaknya terjadi dalam dua sisi, kebangkitan RRT sebagai negara adidaya baru menggantikan peran AS selama lebih dari tujuh dekade sebagai barometer penting globalisasi dalam aspek politik, ekonomi, perdagangan, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan, menjadi kenyataan tak terelakan. Sisi lain, kehadiran Inggris selain melanjutkan upaya tradisional sebagai negara-bangsa dengan tradisi perbankan yang kuat, memberikan indikasi pentingnya kawasan maritim sebagai mandala interaksi baru menghubungkan berbagai kawasan penting di Asia, Afrika, dan Eropa. Sisi ini sekaligus menunjukkan, infrastruktur maritim menjadi pelopor utama mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan mencari modalitas baru untuk bekerja sama. Bisa dipastikan keputusan Inggris bergabung dalam AIIB akan diikuti negara Eropa lain, seperti Jerman atau Perancis. Semua negara di dunia, kecuali AS, percaya bank pembangunan multilateral (MDB) akan memberikan prospek menarik yang berbeda dibandingkan dengan MDB, sejenis seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, ataupun Bank Pembangunan Asia (ADB). Di sisi lain, ada kekhawatiran lain yang perlu kita sampaikan, tidak terkait dengan standar tata kelola perbankan seperti yang dipedulikan AS. Kita percaya, RRT yang memiliki dana miliaran dengan cadangan devisa mencapai sekitar 4 triliun dollar AS, pasti memiliki standar kelola keuangan yang ajek dan kuat. Setidaknya ada tiga persoalan yang menjadi kekhawatiran kita dan perlu dikaji secara saksama menghadapi perubahan geopolitik global dalam mekanisme konsep yang disebut Beijing sebagai yi lu yi dai (satu jalan satu sabuk). Pertama, seperti telah disampaikan harian ini, kita tidak ingin terjebak dalam mekanisme hegemoni berkarakteristik Tiongkok. Ketika pusat AIIB ada di Beijing, pemimpin eksekutif AIIB dikendalikan RRT, dan besaran keanggotaan AIIB ditentukan atas jumlah PDB masing-masing negara anggota, yang semuanya mengarah pada dominasi RRT, kita khawatir cita-cita "sama rasa dan sama rata" yang diinginkan dalam mencapai kesejahteraan bisa tidak tercapai. Gagasan kerja sama akan kembali menghadirkan jurang pemisah kaya dan miskin. Kedua, saat ini tidak ada cetak biru yang bisa memberikan modalitas investasi infrastruktur yang ingin dikembangkan bersama. Yang muncul adalah "politik baik hati" membangun jalur kereta api di Thailand, atau pembangunan kawasan pelabuhan di Sri Lanka yang terbengkalai untuk negosiasi ulang. Dan ketiga, perlu ditekankan kembali, AIIB yang ingin dikembangkan jangan sampai didominasi kekuatan ekonomi dan keuangan diaspora Tionghoa yang memiliki peluang besar dalam konsep strategi pembangunan jalur maritim. Peluang ini tersedia sangat luas pada skema kemitraan swasta publik (PPP) ketika proyek-proyek padat modal infrastruktur hanya dikelola oleh mereka yang kuat secara ekonomi dan finansial. Tahun 2015 menjadi sangat penting menghadapi perubahan geopolitik global yang mengarah ke kawasan Samudra Pasifik dan India yang menjadi poros baru pertumbuhan dunia. Kelengahan kita menghadapi konsep-konsep strategi pembangunan baru, akan mendorong kita masuk ke dalam siklus kolonialisasi dan imperialisasi modern dalam bentuk barunya dan tidak terbayangkan sebelumnya. ●