Mencari Menteri ESDM Ideal Ferdy Hasiman  ;   Peneliti pada Indonesia Today, Jakarta

KOMPAS,  15 Oktober 2014

                                                                                                                       

KASUS korupsi yang menyeret Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik harus menjadi peringatan bagi presiden terpilih Joko Widodo-JK untuk selektif memilih menteri ESDM yang strategis dan sentral. Kementerian yang strategis berpotensi penyalahgunaan wewenang (abuse of power) yang ujung-ujungnya adalah uang. Kementerian ESDM mengontrol Ditjen Minyak dan Gas, Ditjen Mineral dan  Batubara, Ditjen Listrik, dan Ditjen Energi Baru Terbarukan. Selain itu, masih ada Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan BPH Migas yang bertugas mendistribusikan BBM dan penanganan pipa migas. Semua bidang itu berlimpah uang. Jika Jokowi-JK mengikuti habitus politik lama, yang berpeluang mengisi posisi menteri ESDM adalah PDI-P atau orang profesional yang dekat dengan parpol pemenang pemilu. Habitus lama membuka peluang terjadinya oligopoli dan oligopsoni. Oligopoli adalah penguasaan komoditas oleh beberapa produsen. Oligopsoni adalah penguasaan komoditas oleh beberapa pembeli. Di sektor migas, merekalah yang menjadi agen utama barang-barang impor dan ekspor dan sekaligus merenggut kedaulatan ekonomi. Tegas dan berani Menteri ESDM pada era Jokowi-JK sebaiknya bukan titipan partai politik untuk mengamankan pundi-pundi ekonomi partai. Bukan juga titipan pengusaha untuk mengamankan blok-blok minyak dan gas yang akan habis masa kontraknya. Idealnya pilih yang memiliki visi tentang kedaulatan ekonomi demi kesejahteraan umum. Menteri ESDM harus berani memerintahkan perusahaan-perusahaan batubara, seperti KPC, Arutmin, Adaro Energy, dan Indika Energy, memasok batubara ke PLN (domestic market obligation), agar memenuhi kebutuhan listrik domestik. Menteri ESDM tegas menjalankan regulasi agar produsen batubara tak sekadar mencari untung. Menteri ESDM baru harus berani dan mampu mengawal implementasi UU No 4/2009 tentang Mineral dan Pertambangan. UU tersebut mengamanatkan agar semua perusahaan tambang lokal-global wajib membangun smelter dalam negeri. Itu artinya, tak ada cerita bagi perusahaan global, seperti Freeport Indonesia dan Newmont Nusa Tenggara, untuk mengekspor konsentrat tanpa harus membangunsmelter dalam negeri. Konsekuensinya menteri ESDM harus siap berhadapan dengan tuntutan korporasi lokal yang pemiliknya dekat dengan parpol. Pemerintah juga akan berhadapan dengan tuntutan negara asal korporasi yang kerap menekan pemerintah melalui IMF dan Bank Dunia agar pemerintah melunak. Untuk menjalankan tugas konstitusional di atas, menteri ESDM tak cukup jika hanya dari kalangan profesional dan memiliki keterampilan di sektor hulu-hilir pertambangan. Ia harus memiliki integritas moral dan keberanian tinggi untuk mengembalikan kedaulatan pertambangan ke pangkuan konstitusi UUD 1945. Di tangan menteri ESDM, fajar baru kedaulatan energi akan ditentukan. Sampai tahun 2010, hanya 30 persen blok migas yang dikelola perusahaan negara dan swasta-domestik. Sisanya 70 persen dalam genggaman pihak asing. Itu artinya, ketersediaan energi di hulu tergantung pada kebaikan hati dan kinerja perusahaan asing. Di tangan menteri ESDM baru, nasib ke-21 blok migas yang akan habis masa kontraknya 2014-2019 akan ditentukan, apakah masih dikontrol korporasi asing atau membuka ruang bagi Pertamina untuk mengolah blok migas potensial. Kementerian ESDM juga ditantang untuk menertibkan pertambangan di daerah agar meningkatkan kontribusi bagi penerimaan negara. Menteri ESDM bukan bagian dari mafia, tetapi harus berani melawan mafia. Ia harus memiliki kacamata investigatif untuk memberantas mafia migas dan mafia tambang yang telah merugikan negara. Menteri yang tegas dan berani akan mampu memberantas mafia migas yang membuat harga BBM melambung tinggi. Harapan rakyat Jokowi-JK harus bisa membuktikan komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Jokowi-JK harus selektif memilih menteri ESDM yang tak pernah tersangkut korupsi, independen, dan bebas kepentingan bisnis-politik. Maka, masukan dari berbagai kalangan, termasuk KPK dan masyarakat, perlu didengar. Menteri ESDM baru perlu meningkatkan transparansi dalam pengambilan kebijakan strategis, seperti tender blok-blok migas yang akan berakhir masa kontraknya dan alokasi gas. Selama ini, mekanisme tender hanya diputuskan para elite dengan dalih, proses dan mekanisme tender sudah transparan karena sudah diumumkan di media. Publik tidak pernah mengetahui mekanisme dan proses penyeleksian perusahaan pemenang tender. Publik baru paham perusahaan itu setelah KPK menangkap tangan pemberian suap. Maka, menteri ESDM baru perlu membuka informasi semua calon peserta tender dan calon pemenang tender. Kementerian harus menjelaskan track record pemenang tender, bagaimana kiprahnya, tenaga kerjanya, dan kepatuhan perusahaan memenuhi pasokan energi domestik. Menteri ESDM baru juga harus mendahulukan pasokan, baik gas maupun batubara untuk PLN, gas untuk perkuat industri pupuk nasional. Memprioritaskan kebutuhan domestik menjadi penting agar industri dan ketahanan pangan nasional kita tahan banting. ●