Kelas Menengah Tanpa Demokrasi Rene L Pattiradjawane  ;   Wartawan Senior Kompas

KOMPAS,  08 Oktober 2014

UNJUK rasa pembangkangan sipil di Hongkong SAR (Wilayah Administrasi Khusus) sepekan lalu akhirnya kehilangan momentum. Ultimatum Kepala Eksekutif Hongkong SAR Leung Chun Ying, Minggu (5/10), untuk membuka akses ke kantor pemerintah mengakhiri kerumunan massa dari kawasan Causeway Bay, Admiralty, sampai Central yang menjadi sentra keuangan global. Melemahnya tekanan pelajar dan mahasiswa Hongkong atas tuntutan pelaksanaan pemilihan kepala eksekutif langsung pada tahun 2017 nanti setidaknya dipengaruhi beberapa faktor. Pertama, gerakan pembangkangan sipil melalui gerakan Pendudukan Central tak punya pemimpin memadai yang mengatur strategi dan taktik massa dalam mendorong tuntutan atau pengaturan logistik bagi massa dalam jumlah masif. Kedua, terpecahnya pendapat penduduk Hongkong yang berjumlah sekitar 7 juta orang, antara yang pro dan anti gerakan. Hal ini membenarkan pandangan umum, masyarakat Hongkong memiliki ciri apolitis, tidak memiliki konsep perjuangan kelas yang melulu berisi kelas menengah, dan terbiasa dalam kehidupan duopoli dan monopoli kehidupan ekonomi yang dikendalikan para taipan Hongkong, seperti Li Ka Sing (Li Jiacheng) dan para biliuner lain. Ketiga, kebangkitan kelas menengah masyarakat Tionghoa tanpa demokrasi merupakan fenomena umum. Tidak hanya di Hongkong, tetapi juga di Singapura atau Malaysia, ataupun di daratan RRT sendiri. Konseptualisasi budaya politik Tionghoa pada umumnya dan prioritas orang Tionghoa terhadap prinsip demokrasi berbeda dengan masyarakat dunia lainnya. Fenomena ini pun sangat lekat dalam pemikiran masyarakat Hongkong secara umum. Ketika persoalan gejolak masyarakat mulai berhadapan antara pilihan ketertiban sosial dan demokrasi, budaya politik Tionghoa condong pada gagasan demokrasi harus kondusif pada keharmonisan atau ketertiban sosial. Ketertiban menjadi mutlak bagi orang-orang Tionghoa. Gejala ini menjelaskan kenapa kelas menengah masyarakat RRT tidak memerlukan demokrasi. Kelas menengah RRT akan menolak demokrasi kalau anggota kelas ini melihat perubahan demokratik akan menyebabkan terjadinya kekacauan sehingga mengancam kepentingan mereka. Di RRT, demokrasi dianggap baik, tetapi perlu menekankan sentralisasi terlebih dahulu. Dari pengalaman unjuk rasa pembangkangan sipil gerakan pelajar dan mahasiswa Hongkong, terlihat ketergesaan melakukan tuntutan politik terhadap penguasa Hongkong. Dari awal, unjuk rasa ini tidak memiliki konseptualisasi konkret atas persoalan kedaulatan dan yurisdiksi dalam keseluruhan pemikiran ”satu negara dua sistem”. Ada pepatah Tionghoa yang menyebutkan, ”bu shan shi zhe, bu shan zhong”, permulaan yang buruk akan menghasilkan akhir yang buruk pula. Ini tecermin ketika gerakan ini tidak mampu menghasilkan kepemimpinan unjuk rasa yang desisif, sebuah cerminan sama pada tingkat pemerintahan Hongkong, pada tingkat negara RRT yang condong bermain dengan waktu dalam menghadapi gejolak tuntutan masyarakat. Di dalam perubahan dinamis globalisasi, budaya politik Tionghoa di mana saja akan mengacu pada ketertiban. Bagi masyarakat Hongkong, kesadaran akan hak-hak individu di kalangan kelas menengah, pilihan atas ketertiban sosial masih lebih penting ketimbang kebebasan politik. Ketika keduanya berhadapan, kelas menengah Tionghoa memilih non-demokrasi ketimbang kekacauan sosial. Atau memang ini era kelas menengah tanpa demokrasi? ●