Ujian Nasional sampai Kapan? Darmaningtyas  ;   Aktivis Pendidikan Taman Siswa

TEMPO.CO, 15 April 2014

                                      

                                                                                         

                                                             

Ujian nasional (UN) yang sering menimbulkan stres tahunan bagi murid, guru, dan orang tua kembali digelar pada 2014 ini. Berdasarkan pengalaman lebih dari satu dekade terakhir sejak diterapkannya kebijakan UN, perhelatan ini selalu penuh kehebohan, karena membuat stres murid, guru, dan orang tua. Perdebatan tentang perlu-tidaknya UN terus terjadi setiap tahun, tapi UN tetap berjalan terus. Mereka yang mendukung UN mengatakan, "bagaimana murid punya semangat belajar kalau tidak ada UN? Ada UN saja mereka malas belajar, apalagi tidak ada UN?" Kelompok ini mewakili pandangan bahwa pengajaran di sekolah itu sekadar untuk mengerjakan soal-soal ujian atau tes. Salah satu tokoh dalam kelompok ini adalah Jusuf Kalla (JK), Wakil Presiden RI 2004–2009. Karena itu, amat mengherankan bila JK santer disebut-sebut paling pas mendampingi Jokowi. Tentu saja, bila itu terjadi, dapat dipastikan pemerintah Jokowi-bila terpilih-akan terus digoyang oleh mereka yang menolak UN. Mereka yang menolak UN berpandangan bahwa belajar untuk mengetahui, memahami, mendalami, dan mempraktekkan itu jauh lebih bermakna daripada sekadar untuk tes. Pendidikan justru gagal ketika hanya mampu mendorong murid untuk belajar demi menghadapi ujian atau tes. Padahal, semestinya yang dilakukan adalah memberi motivasi kepada murid untuk menjadi manusia pembelajar sepanjang hayat, bukan sekadar untuk menghadapi ujian. Cara pandang kelompok pendukung UN tersebut justru menjadi titik awal kegagalan bangsa ini, karena masyarakatnya tidak termotivasi untuk menjadi manusia pembelajar sepanjang hayat, mengingat setelah lulus sekolah menengah atas tidak ada UN lagi. Kecuali itu, wilayah Indonesia amat luas dan beragam (ada yang sudah sangat maju seperti Jakarta), tapi banyak yang masih terbelakang dengan jumlah guru yang masih terbatas. Menjadi tidak adil bila hanya satu standar yang sama yang diterapkan. Beberapa SMAN di pulau-pulau kecil di Maluku Tenggara, misalnya, sampai 2013 lalu tidak memiliki guru biologi, kimia, dan fisika. Murid diajar oleh guru yang tidak memiliki kualifikasi cukup, tapi mereka ikut UN yang standarnya sama dengan UN di Jakarta. Bila mereka lulus dengan baik, tentu hasilnya penuh dengan manipulasi. Kecuali itu, ini yang lebih penting, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai tahun ajaran 2014/2015 ini akan melaksanakan Kurikulum 2013. Semangat dari Kurikulum 2013 ini adalah menumbuhkan manusia pembelajar. Karena itu, bila sistem evaluasinya masih menggunakan UN, hal itu sangat bertolak belakang. Bila kebijakan UN tetap dipaksakan untuk dilaksanakan, sesungguhnya itu kebijakan yang mubazir. Atau, pemerintah tinggal memilih, kalau ingin mempertahankan UN, batalkan implementasi Kurikulum 2013, karena keduanya itu bertolak belakang. Yang konsisten adalah Kurikulum 2013 menggunakan sistem evaluasi portofolio. Daripada dana Rp 500 miliar lebih yang dipakai UN menjadi sia-sia, lebih baik dana itu digunakan untuk menambah jumlah guru di daerah-daerah terpencil dan meningkatkan kualitas guru. ●