Tukang Survei Moh Mahfud MD  ;   Guru Besar Hukum Konstitusi

KORAN SINDO, 12 April 2014

                                      

                                                                                         

                                                             

Kekeliruan, bahkan kesalahan, berbagai hasil survei politik kembali terjadi secara mengejutkan ketika pada 9 April 2014, sekitar jam 17.00 WIB, hasil quick count (hitung cepat) pemungutan suara untuk pemilu legislatif (pileg) diumumkan. Ternyata, kembali terjadi perbedaan yang tajam antara hasil-hasil survei sebelumnya dengan hasil hitung cepat seperti yang terjadi pada Pilgub DKI Jakarta pada 2012. Pada Pilgub DKI Jakarta, sampai hari-hari terakhir menjelang pemungutan suara, hampir semua hasil survei menyebut Foke-Nara sebagai pemenang signifikan. Tetapi, hasil pilgub membuktikan kesalahan berbagai survei karena yang menang ternyata Jokowi-Ahok, pasangan calon yang sebelumnya diremehkan berbagai survei. Pada Pileg 2014 kesalahan-kesalahan hasil survei tampak mencolok juga. Partai-partai berbasis massa Islam yang semula diduga akan terkubur karena merosotnya kepercayaan masyarakat ternyata meningkat secara mengejutkan dengan kumulasi perolehan sampai sekitar 31%. Partai Golkar yang semula diunggulkan dengan kisaran suara 19% ternyata hanya meraih 15%. Perolehan PDIP terpaut signifikan dari hasil survei maupun targetnya. Kejutan perlawanan hasil hitung cepat terhadap hasil-hasil survei sebelumnya tampak jelas pula pada beberapa partai. Partai NasDem yang oleh banyak survei dilihat secara pesimistis karena untuk mendapat 3,5% saja dianggap susah ternyata mendapat hampir 7%, menyamai partai lama, Partai Persatuan Pembangunan yang juga mengalami kenaikan sedikit. PKS yang karena terpaan isu korupsi hanya akan bertahan pas-pasan di dekat parliamentary threshold, ternyata mampu bertahan di posisinya pada kisaran 7%. PKB pun meroket secara mengejutkan dari perolehan Pileg 2009 sebesar 4,8% menjadi sekitar 9,1%. Padahal sebelum pileg banyak survei yang selalu meletakkan PKB pada perolehan sekitar 4%, bahkan ada yang tega meletakkan di bawah parliamentary threshold 3,5%. Ada juga yang memang mendekati hasil survei yakni fakta bahwa PBB dan PKPI benar-benar tidak masuk ke parliamentary threshold. Begitu pula, meski angkanya kurang akurat, hasil survei menyatakan bahwa Partai Demokrat akan terjun bebas sesuai hasil pileg karena terjun dari 20% ke kisaran 9%. Hasil-hasil survei politik belakangan ini memang banyak yang meleset sehingga tak lagi bisa dijadikan pegangan sebagai produk kerja ilmiah yang logis dan predictable. Hasil survei dan hasil pemilihan yang sesungguhnya kerapkali berbeda secara mengejutkan. Kalau metodologinya benar, mestinya hasil-hasil survei lebih banyak benarnya daripada salahnya, bahkan tingkat kesalahannya sudah bisa diukur sebelumnya oleh metode dan hasil survei itu sendiri yang dibatasi dengan margin tertentu. Ketika itu ditanyakan kepada pembuat survei, jawaban yang sama selalu dikemukakan bahwa hasil survei hanya memotret pada saat dilakukan survei dan bisa berubah pada saat-saat akhir. Ya, juga sih. Survei memang potret saat dilakukan wawancara. Tetapi, tentu itu bukan jawaban yang tepat. Kalau jawabannya hanya begitu, ya tak perlu survei-surveian segala. Mestinya ada metode agar perbedaan itu tak terjadi dengan sangat mencolok. Mungkin benar yang dikatakan Dradjad Wibowo, banyak intelektual dan lembaga survei yang belakangan ini melacurkan diri, tidak melakukan survei dengan cara-cara profesional-ilmiah sehingga survei lebih banyak melesetnya atau malah dipelesetkan asal mendapat uang. Sekarang ini banyak lembaga survei yang mengerjakan survei sudah didahului dengan tendensi politis tertentu. Bahkan ada penyurvei yang membawa lembaganya untuk menjadi tim sukses atau konsultan salah satu kontestan dalam sebuah kontestasi politik. Berusaha seobjektif apa pun, kalau sudah menjadi tim sukses atau konsultan suatu kontestan, akan menyebabkan hasil survei tak lagi akurat karena akan diarahkan membentuk dan menggiring opini untuk menguntungkan kliennya. Waktu saya masih ketua MK, ada pimpinan lembaga survei yang mengurus perkara kliennya yang diperkarakan di MK. Luar biasa. Dalam kenyataan kita sering dikagetkan oleh munculnya satu lembaga survei secara tiba-tiba yang kiprahnya belum pernah terdengar. Tiba-tiba lembaga ini memasukkan nama orang yang tadinya ada di luar pusaran tokoh-tokoh populer menjadi bagian dari tiga atau lima besar. Kemasan metodologinya okey juga, tetapi substansinya tak masuk akal. Kemasan yang dipergunakan misalnya menyebut melibatkan 1500 orang di 33 provinsi yang diwawancarai secara langsung dengan toleransi kesalahan 2% dan berbagai tetek bengek kemasan lainnya. Dari kemasan yang seakanakan ilmiah itu dimunculkanlah orang yang sebenarnya tidak masuk dalam survei atau tidak pernah disurvei. Itulah sebabnya banyak hasil survei yang tak sesuai hasil pemilihan yang sesungguhnya. Membaca fakta maraknya penyurvei yang instan dan tak jelas belakangan ini saya teringat pernyataan Gus Dur pada awal 1990-an bahwa di Indonesia banyak sekali ilmuwan tukang yakni ilmuwan yang menggunakan kepandaiannya untuk menukangi temuan ilmiah sesuai pesanan. Sekarang pun banyak penyurvei dan lembaga survei yang tidak bekerja pada prinsip objektivitas-ilmiah, tapi bekerja sesuai pesanan. Mereka menukangi rencana dan hasil survei agar sesuai keinginannya sendiri atau pesanan klien sehingga lebih tepat disebut sebagai tukang survei atau ahli menukangi survei. ●