Optimisme Mata Terbuka Yudi Latif ;   Pemikir Kebangsaan dan Kenegaraan

KOMPAS, 11 April 2014

                                      

                                                                                         

                                                             

Mestinya PDI-P menyambut hasil pemilihan umum legislatif yang baru berlalu dengan bergairah. Perolehan 19-20 persen, menurut versi hitung cepat, adalah suatu pencapaian yang berarti. Publik sering lupa bahwa perolehan suara Partai Demokrat yang disebut fenomenal dan penuh ”prasangka” pada Pemilu 2009 angkanya cuma 20,85 persen. Artinya tak terpaut jauh dari perolehan PDI-P pada pemilu kali ini dengan tambahan bonus bebas prasangka ”kecurangan”. Yang membuatnya kurang bersemangat adalah optimisme berlebihan sejumlah prediksi pandit politik dan lembaga survei yang tidak berjejak di bumi. Sejak pemilu Indonesia menganut sistem proporsional terbuka, nyaris mustahil sebuah partai politik bisa memperoleh suara pada level tiga digit sejauh jumlah partai peserta pemilu masih lebih dari lima kontestan. Tidak linear Dengan sistem proporsional terbuka, pertarungan yang berlangsung bukan hanya antarpartai, melainkan juga antarkandidat legislator. Pada pemilu kali ini, ada sekitar 6.600 kandidat DPR pusat yang bertarung memperebutkan setiap jengkal wilayah bukan hanya demi panji kebesaran partainya, melainkan juga bagi harga dirinya sendiri. Dengan demikian, efek ketokohan pada pusat keagenan citra partai memang ada pengaruhnya, tetapi tidak bersifat linear. Masih bergantung pada kerapatan identifikasi tokoh dengan partainya serta pada kemampuan dan persaingan para kandidat legislator sebagai ritel politik di akar rumput. Partai Gerindra lebih berhasil mengonversikan ketokohan Prabowo Subianto menjadi kekuatan pendulang suara pileg karena proses identifikasi antara Prabowo dan Partai Gerindra telah berlangsung lama. Partai Gerindra nyaris identik dengan Prabowo. Bahkan, sejak lama, reklame partai ini, yang tersebar di segala penjuru negeri, menyatakan, ”Gerindra Menang, Prabowo Presiden”. Boleh dibilang proses konversi ketokohan Prabowo sebagai kekuatan elektoral hampir mencapai titik optimumnya. Apabila berhasil maju dalam pemilihan presiden, tantangannya untuk merengkuh pemilih tambahan lebih berat karena tidak banyak lagi cadangan daya tariknya sendiri yang masih bisa dieksploitasi. Dengan demikian, faktor pendampingnya sangat krusial untuk bisa memperluas segmen pemilih. Pencapaian penting Partai Kebangkitan Bangsa juga bisa dijelaskan hampir sama. Partai ini berhasil merebut kembali konstituennya dan sedikit meluaskan segmen pemilih karena ”kecerdikan” mengeksploitasi kharisma sejumlah tokoh (seperti Rhoma Irama, Mahfud MD, dan Jusuf Kalla) menjadi kekuatan elektoral. Usaha ini dilakukan relatif lama sehingga cukup waktu untuk memapankan tokoh-tokoh itu sebagai ikon partai. Faktor itu ditambah arus masuk pengusaha yang membuat gizi partai ini sebagai energi politik lebih baik daripada pemilu sebelumnya. Berbeda dengan kedua partai tersebut, faktor ketokohan Joko Widodo (Jokowi) di PDI-P belum berdampak banyak sebagai kekuatan elektoral. Alasannya, karena proses identifikasi antara PDI-P dan Jokowi masih relatif baru. Untuk waktu yang lama, partai ini lebih identik dengan Megawati Soekarnoputri. Selain itu, pencalonan Jokowi sebagai calon presiden dari partai ini juga hanya beberapa pekan sebelum kampanye terbuka. Harus diingat pula, sebagai partai yang sudah mapan tentu telah menancapkan stigmanya tersendiri dalam perspektif publik pemilih. Dengan kata lain, mengubah citra untuk meraih massa mengambang bagi partai yang sudah mapan jauh lebih sulit daripada partai baru. Tambahan, tendensi overestimasi dari komentator politik dan lembaga survei terhadap kekuatan elektoral Jokowi juga membangunkan partai-partai lain yang merasa terancam. Hal ini mendorong partai-partai papan tengah lebih gigih bergelut dan ”menghasut” akar rumput yang secara kumulatif berhasil menaikkan tingkat partisipasi pemilih. Meski hasilnya tak seperti diharapkan, dengan optimisme ”mata terbuka”—tidak percaya berlebihan sehingga menutup mata dari berbagai kelemahan—PDI-P masih menyimpan cadangan amunisi yang cukup tebal untuk pemilihan umum presiden (pilpres). Ketokohan Jokowi yang belum dieksploitasi secara optimal pada pileg bisa dikonversikan menjadi kekuatan elektoral pada pilpres. Caranya dengan menempatkan Jokowi pada pusat pencitraan partai terbebas dari kesan bayang-bayang tokoh partai lainnya. Untuk mencairkan stigma dalam rangka memperluas segmen pemilih, partai ini juga harus memasukkan warna-aliran lain ke dalam bangunan kerja sama politik (”koalisi”). Kerangka ”koalisi” dalam mengusung Jokowi sebagai calon presiden paling tidak harus memasukkan satu partai berbasis Islam di dalamnya. Dalam kaitan ini, faktor pemilihan calon wakil presiden menjadi sangat penting. Di luar persoalan kemenangan, demi kerukunan negeri dan stabilitas politik, kita membayangkan setiap bangunan ”koalisi” dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden nanti akan menyertakan aliran-aliran politik yang berbeda di dalamnya. Aliran-aliran politik yang berbeda ini tentu saja harus dipilih dalam kerangka platform dan spirit pembangunan yang relatif sama. Dengan demikian, pemerintahan yang muncul akan dapat mengawinkan dua sayap tujuan bernegara: memperjuangan negara kekeluargaan dan negara kesejahteraan. Pelajaran berharga Pemilu kali ini memberikan pelajaran banyak bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Pertama, sejumlah besar pemilih di Indonesia cukup rasional untuk bisa menghukum partai-partai yang dianggap tidak memenuhi janjinya. Dengan demikian, salah satu tujuan pemilu telah tercapai. Kedua, tidak ada partai yang sangat dominan yang bisa memaksakan kehendak. Dengan demikian, proses negosiasi dan kerja sama sebagai prasyarat demokrasi menemukan pijakannya. Ketiga, ada batas rasional dari politik pencitraan. Gencarnya iklan politik dan terpaan media masih bisa dinetralisasi oleh nalar kepercayaan publik pada tokoh dan partai. Keempat, ada batas rasional dari serangan berbasis SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Pengaruhnya masih ada, tetapi bisa dinetralisasi oleh sikap inklusif aktor politik dan rekam jejaknya dalam melayani kepentingan umum secara berkeadilan. Pemilu legislatif kali ini relatif lancar dan damai. Semoga situasi ini terus terjaga hingga pilpres usai. Betapapun sengitnya persaingan, kemenangan sejati adalah kemenangan bangsa seluruhnya. Politik tak menghalalkan segala cara demi kepentingan perorangan dan golongan tertentu dengan mengorbankan kebaikan dan kebahagiaan hidup bersama. ●