Kembalikan Irian pada Bangsa Indonesia Asvi Warman Adam  ;   Sejarawan LIPI

TEMPO.CO, 10 April 2014

                                      

                                                                                         

                                                             

Tanggal 1 Desember 1961, 70 figur politik Papua mengibarkan bendera Bintang Kejora (disebut juga Bintang Fajar, Sampari, atau The Morning Star) bersanding dengan bendera Belanda Merah-Putih-Biru. Para elite Papua pengikut Belanda itu juga menyepakati nama Papua Barat untuk bangsa mereka, lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua, lambang negara "Burung Mambruk" dan semboyan "Satu Rakyat, Satu Jiwa (One People, One Soul)". Peristiwa ini dipandang pemerintah Indonesia sebagai percobaan membuat negara boneka Papua oleh pihak Belanda. Nieuw Guinea memang termasuk bagian Hindia-Belanda, yang status wilayahnya belum selesai dengan Konferensi Meja Bundar pada 1949. Setelah itu, dilakukan beberapa kali perundingan, baik bilateral maupun di PBB, namun tidak membuahkan hasil. Sebagai penolakan terhadap pembentukan negara boneka Papua itu, Presiden Sukarno mencanangkan Trikora (Tri Komando Rakyat) di Yogyakarta pada 19 Desember 1961. Tanggal 19 Desember dipilih untuk mengingatkan tanggal agresi militer Belanda ke ibu kota Yogyakarta pada 1948. Salah satu komando adalah mengibarkan bendera Merah Putih di Irian Barat. Jadi, yang akan direbut dari penjajah Belanda adalah Irian Barat, bukan Papua. Nama Irian (ada pula yang mengeja "iryan") diusulkan Frans Kaisiepo (sumber lain menyebutkan sepupunya Marcus Kaisiepo) dalam Konferensi Malino pada 1946. Dalam bahasa Biak, kata "irian" berarti "negeri yang panas hawanya" atau juga "mentari yang menghalau kabut". Ini bermula dari kisah nelayan Biak yang naik sampan menuju Pulau Besar (daratan Papua). Jika melihat sebersit sinar mentari pagi, mereka berteriak "irian", artinya, mentari akan menghalau kabut dan harapan mencapai pulau besar akan tercapai. Kaisiepo menegaskan, dia tidak sudi lagi disebut "Papua", karena nama itu di Nieuw Guinea identik dengan "bodoh, malas, kotor". Residen van Eechoud tidak senang dengan usul Kaisiepo tadi. Tapi apa lacur? Jawatan Penerangan Belanda (RVD) di Batavia, di mana J.H. Ritman mantan pemred Bataviaasch Niuesblad dan H. Van Goudoever mantan pemred De Locomotif bekerja, sudah telanjur menggunakan nama Irian. Bahkan di tengah masyarakat Biak beredar ungkapan bahwa Irian ialah singkatan dari "Ikut Republik Indonesia Anti-Nederland". Kelak Presiden Sukarno juga menggunakan sebutan Irian. Setelah Trikora diumumkan, segera dibentuk Komando Mandala yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Infiltrasi dilakukan oleh tentara Indonesia. Komodor Jos Sudarso gugur dalam pertempuran di laut Arafuru. Sementara itu, di sisi lain, diplomasi Indonesia sangat menentukan. Sukarno melakukan perundingan dengan Presiden Amerika Serikat J.F. Kennedy. Menteri Luar Negeri Soebandrio berpidato di PBB. Jenderal Nasution bermanuver dengan rencana pembelian senjata kepada Uni Soviet. Akhirnya AS mendukung Indonesia dan memojokkan Belanda. Irian Barat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi pada 1 Mei 1963 dan pada 1969 dilakukan Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat), yang walaupun dilakukan tidak dengan sistem one man one vote, sudah diakui sah oleh PBB. Sejak 1969 telah dilakukan pembangunan fisik di bumi Irian yang sayangnya disertai dengan kekerasan dan tidak luput dari pelanggaran HAM berat. Ini menjadi memoria passionis (masa kelam) masyarakat Irian. Karena itu, menurut saya, berbagai pelanggaran HAM berat yang terjadi di sana sepanjang Orde Baru sampai era Reformasi harus diusut tuntas. Kasus pembunuhan Theys Eluai hanya mengadili pelaku lapangan, bukan aktor intelektualnya. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Irian perlu pula dibentuk. Pada tanggal 1 Januari 2000, Presiden Abdurrachman Wahid menyampaikan bahwa kata Irian Jaya diganti dengan Papua. Ini katanya untuk meredam konflik. Menurut saya, penggantian kata tersebut tidak menyelesaikan masalah mendasar. Persoalan orang Papua yang utama adalah menyangkut sumber daya alam dan kewenangan daerah. Otonomi khusus harus dilakukan secara efektif demi kesejahteraan rakyat Irian, bukan elitenya saja. Dewasa ini, pemekaran kabupaten dan kota di Irian lebih banyak menjadi masalah ketimbang solusi. Sementara itu, pemerintah Indonesia tidak berdaya menekan Freeport agar membangun smelter yang jelas membuka lapangan kerja di daerah. Penggantian nama Papua itu menghilangkan sejarah perjuangan merebut Irian Barat dari penjajah Belanda. Padahal perjuangan itu dapat disambungkan dengan benih persemaian nasionalisme di bumi Irian melalui para Digulis sejak tahun 1926-1927. Dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, para tokoh Irian juga turut serta. Frans Kaisiepo, Martin Indhey, Silas Papare, dan Abraham Dimara telah diangkat menjadi pahlawan nasional karena jasa-jasa dan pengorbanan mereka untuk negara dan bangsa Indonesia. Gus Dur tidak mengeluarkan Keputusan Presiden, namun penggantian nama tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Bergantung pada parlemen yang baru dipilih 9 April 2014 untuk merevisi Undang-Undang tentang Otonomi Khusus, sehingga Papua kembali menjadi Irian. ●