Efek Jokowi? Arya Budi  ;   Peneliti pada Pol-Tracking Institute

TEMPO.CO, 11 April 2014

                                      

                                                                                         

                                                             

Pada awalnya, elektabilitas Jokowi dalam survei menembus 30 persen. Bahkan, sejauh riwayat survei, pengolahan simulasi "Pencapresan Jokowi" terhadap pilihan partai berhasil mendongkrak PDIP menembus angka elektabilitas 30 persen, termasuk pada survei Pol-Tracking bulan Desember 2013. Namun PDIP hanya sampai pada angka 19 persen suara di berbagai hitung cepat (quick count). Pengolahan simulasi inilah yang kemudian menjadi pembicaraan publik secara luas dan elite politik soal efek Jokowi terhadap pilihan pemilih yang didominasi swing voters sebesar 70-80 persen dari total 186 juta pemilih. Hasilnya, prediksi dan ekspektasi publik/elite atas Jokowi terhadap PDIP melalui hasil beberapa survei berbeda dengan hasil hitung cepat yang bahkan masih kalah dibanding SBY Effect yang menaikkan PD menembus 20 persen walaupun tipis. Jika dibandingkan antara partai dan rentang pemilu, PD naik hampir tiga kali lipat dari 7 persen pada 2004 menjadi 20,8 persen pada 2009. Sedangkan PDIP naik tak sampai setengah (50 persen) kali lipat dari 14 persen pada 2009 menjadi 19 persen pada 2014. Ada beberapa alasan yang menjelaskan efek Jokowi sangat lemah bagi PDIP. Pertama, survei versus pemungutan suara. Harus diketahui bahwa ada alasan metodologis kenapa Jokowi seolah-olah berefek besar bagi PDIP dalam berbagai survei. Dalam survei, pemilih (responden) didatangi oleh surveyor. Sedangkan dalam pemungutan suara, pemilih datang ke TPS. Artinya, ada angka pemilih yang memilih PDIP pada saat survei, tapi tidak datang ke TPS alias tidak memberikan suara. Pada pertanyaan survei untuk menguji faktor Jokowi, orang menjawab pilihan partai (PDIP) karena ada pertanyaan "Jika Jokowi menjadi capres…". Sedangkan dalam pemungutan suara, pemilih hanya dihadapkan pada lembar surat suara partai dengan daftar caleg. Tidak ada variabel Jokowi sama sekali, baik verbal maupun tertulis/cetak. Terakhir survei dilaksanakan beberapa hari atau minggu sebelum pemilihan legislatif, sementara banyak pemilih yang belum menentukan pilihan dengan kisaran angka "tidak tahu/tidak jawab" 20-30 persen. Artinya, ada potensi distribusi sumbangan suara ke beberapa partai dari jumlah respons yang belum menentukan pilihan (undecided voters). Kedua, ambiguitas internal PDIP soal deklarasi Jokowi sebagai capres. Jokowi "dideklarasikan" atau dimandatkan oleh partai (baca: Megawati) dua hari sebelum kampanye terbuka pada 16 Maret 2014 di tengah-tengah kesimpangsiuran capres PDIP yang masih belum pasti antara Mega atau Jokowi. Hal ini berbeda dengan Aburizal dan Prabowo yang, seolah, tanpa deklarasi pun, publik sudah tahu mereka capres dari Golkar dan Gerindra. Ada ambiguitas politik mengenai waktu atau timing deklarasi Jokowi oleh Mega. Deklarasi pada dua hari menjelang kampanye terbuka bisa dilihat sebagai sebuah keterlambatan ketika partai lain secara jelas "mendeklarasikan" atau menyatakan capres masing-masing. Tentu karena PDIP juga mempunyai dualisme politik di tengah status quo yang kuat oleh Mega dan Jokowi sebagai emerging figure. Di sisi lain, pencapresan Jokowi disambut setengah hati oleh segenap kepengurusan PDIP, bahkan bisa jadi oleh Megawati sendiri. Akhirnya Jokowi tidak tereksplorasi sebagai capres PDIP dengan karakteristik platform partai dan karakter personalnya. Yang muncul kemudian di berbagai iklan kampanye adalah penguatan figur Puan Maharani dan Megawati sendiri. Ketiga, gempuran politik terhadap Jokowi dan Megawati. Deklarasi Jokowi tiga minggu sebelum pileg juga mengakibatkan blunder politik tersendiri bagi PDIP, karena PDIP-Jokowi seolah menjadi musuh bersama. Hasilnya, serangan muncul dari banyak sudut terhadap figur Jokowi dengan mengasosiasikannya sebagai pelaksana tugas/mandat, bukan capres-kalau tidak disebut "capres boneka". Serangan juga akhirnya menyasar Megawati selama kepemimpinannya sebagai presiden soal aset negara. Keempat, kerja mesin partai. Mesin partai meliputi skill atau strategi, jaringan (links), dan sumber daya logistis (resource) partai. Sebagai perbandingan, meroketnya PD dari 7 persen pada 2004 menjadi 20,8 persen (hampir tiga kali lipat) pada 2009 terjadi karena terciptanya banyak jaringan, seperti aktivis (sebagai misal bergabungnya AU sebagai mantan Ketum PB HMI), purnawirawan militer yang terhimpun ke dalam tim-tim kerja kampanye, serta pengusaha sebagai pengepul logistik partai. Kini kemewahan itu tidak lagi dinikmati PD. Adapun PDIP sebagai partai senior mempunyai sejarah politik yang kurang "akrab" dengan militer dan beberapa pengusaha, sehingga hal ini tidak bisa memaksimalkan link dan resource dari pembilahan elite-sosial itu. Tidak maksimalnya efek Jokowi terhadap PDIP juga terjadi lantaran Jokowi adiktif bagi para caleg PDIP, sehingga caleg merasa cukup aman hanya dengan "memasang gambar" Jokowi. Terakhir, sejauh ini Jokowi belum mengeluarkan gagasan kebangsaannya atau rumusan platform kebijakan yang disusun partai, seperti Enam Agenda Pokok oleh Prabowo-Gerindra atau Negara Kesejahteraan 2045 oleh ARB-Golkar. Kita tunggu apakah ada gagasan dan program kebijakan Jokowi-PDIP untuk negeri ini? ●