Setelah Ahok dan "Teman Ahok" Menyilakan Parpol Wisnu Nugroho ;   Pemimpin Redaksi Kompas.com

                                                         KOMPAS, 20 Juni 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Seperti sudah diduga sebelumnya, ada kompromi antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang ingin kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta melalui Pilkada 2017 dengan "Teman Ahok" yang mempersiapkan syarat untuk menempuh jalur independen. Dugaan akan adanya kompromi itu dapat ditilik pada pernyataan-pernyataan Ahok berkali-kali bahwa dirinya tidak akan meninggalkan "Teman Ahok". Sebaliknya, pernyataan-pernyataan senada juga kerap dikemukan pihak "Teman Ahok". Posisi "Teman Ahok" yang tidak akan meninggalkan Ahok sudah ditulis di "Mukadimah" dan dijadikan pijakan hingga saat ini. Dituliskan, "Teman Ahok" didirikan untuk membantu dan "menemani" Ahok mewujudkan Jakarta Baru yang lebih bersih, maju, dan manusiawi. "Teman Ahok" didirikan dengan visi dan misi. Setelah misi utama mengumpulkan sejuta Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga DKI Jakarta sebagai syarat pencalonan Ahok di jalur independen terpenuhi, Minggu (19/6/2016) malam, kompromi sebagai hasil kesepakatan Ahok dan "Teman Ahok" dikemukakan.  Dalam kompromi itu, Ahok dan "Teman Ahok" sepakat membuka pintu bagi partai politik untuk pencalonan Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta. Kompromi ini melawan keyakinan dasar "Teman Ahok" tentang partai politik. "Teman Ahok" yang didirikan Maret 2015 berinisiatif mengajukan Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta melalui jalur independen didasari penilaian kaku dan tidak berubahnya partai politik. Dengan gaya kepemimpinan Ahok yang memancing kontroversi dan konflik dengan para elite politik, "Teman Ahok" melihat ada sandungan atas keinginan mereka memajukan Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta. Dalam perjalanan mengumpulkan dukungan untuk Ahok, penilaian "Teman Ahok" terhadap partai politik yang kaku dan tidak berubah gugur. Bukan menjadi sandungan seperti yang diduga, partai politik justru menjadi pemulus jalan. Ini keliatan partai politik (untuk tidak mengatakan oportunis) yang tidak diperkirakan "Teman Ahok".  Tiga partai politik menjelang Pilkada DKI Jakarta, Februari 2017 memberi dukungan. Pertama Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dengan Ketua Umum Surya Paloh. Kedua Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dengan Ketua Umum Wiranto. Ketiga Partai Golongan Karya (Golkar) dengan Ketua Umum Setya Novanto. Tentang tiga partai politik ini, kita semua tahu bahwa Golkar adalah asal muasal mereka. Golkar adalah pendukung utama Presiden ke-2 RI Soeharto saat jaya dan berkuasa di era Orde Baru. Kejelian Golkar melihat dan menempeli kekuasaan semasa Orde Baru tampaknya masih diwarisi ketiga partai ini. Bagi Ahok, tidak sulit untuk menyatu dengan ketiga partai ini. Sebelum bergabung dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan meninggalkan partai sempalan Golkar ini, Ahok adalah kader Partai Golkar. Bergaul dan berbaur dengan ketiganya, Ahok tidak akan terlihat canggung. Masa lalu Ahok ada di sana. Bahkan jika Partai Gerindra ada di kumpulan itu. Canggung yang akan berlalu Kesulitan bersikap yang akan menimbulkan kecanggungan justru akan dialami mereka yang ada dalam kumpulan "Teman Ahok" dengan jumlah KTP sejuta. Terlebih, ada kebanggaan dan heroisme kumpulan "Teman Ahok" di jalur independen yang ditunjukkan dengan mencela perilaku elite dan partai politik yang memang kerap memuakkan. Sulit membayangkan kumpulan "Teman Ahok" ini akan tenang dan nyaman mendapati partai politik-partai politik memuluskan jalan Ahok dan bukan menjadi sandungan. Namun tenang. Kepada mereka, Ahok dan "Teman Ahok" pasti akan turun tangan membuat "pembenaran" yang bisa diterima nalar. Tidak akan mudah, tetapi tidak tersedia banyak pilihan. Jalur independen yang semula diperjuangkan menemui sejumlah rintangan di tahap verifikasi faktual dan bisa mengagalkan pencalonan. Di sisi lain, kumpulan "Teman Ahok" ini sudah mematok agar kekuasaan di Jakarta saat ini dilanjutkan. Partai politik akan membantu memudahkan jalan. Jatuh hati mereka kepada Ahok tidak bisa ditawar. Berdasarkan pengalaman, canggung dalam sikap politik ini biasanya tidak bertahan lama juga. Kita tidak kekurangan contoh tentang partai politik atau pihak yang sebelumnya bermusuhan lantas bergandengan tangan. Penyebab utamanya adalah samanya kepentingan dan gairah akan kekuasaan. Sebab lainnya adalah pendeknya ingatan kita di tengah mudahnya kita berpindah-pindah dari terpesona dan kemudian membenci dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama. Para pendiri "Teman Ahok" sudah bisa mengatasi kecanggungan ini pada hari terkumpulnya sejuta KTP untuk Ahok. Tips cepatnya mereka hilang canggung melihat partai politik bukan sebagai sandungan tetapi pemulus jalan bagi Ahok mungkin bisa dibagi-bagikan. Bagi para penantang Ahok, kepastian majunya Ahok bersama "Teman Ahok" dan partai politik menambah kejelasan peta pertarungan. Jika jadi didukung dan dicalonkan oleh gabungan tiga partai politik pewaris Golkar yaitu Partai Nasdem, Partai Hanura, dan Partai Golkar, secara matematis bisa muncul empat penantang Ahok. Untuk mengajukan calon dalam Pilkada DKI Jakarta, partai politik atau gabungan partai politik sekurang-kurangnya memiliki 20 persen kursi atau 25 persen suara sah Pemilu 2014. Dengan jumlah kursi di DPRD DKI Jakarta 106 kursi, maka syarat minimalnya adalah 21 kursi. Komposisi kursi di DPRD DKI Jakarta adalah PDI-P 28 kursi, Gerindra 15 kursi, PKS 11 kursi, PPP 10 kursi, Demokrat 10 kursi, Hanura 10 kursi, Golkar 9 kursi, PKB 6 kursi, Nasdem 5 kursi, dan PAN 2 kursi. Berdasarkan komposisi ini, hanya PDI-P yang bisa mengajukan calon sendiri. Sambil menunggu canggung "Teman Ahok", mari kita tunggu partai politik dan gabungan partai politik lain menyiapkan lawan Ahok yang sepadan. Waktu tidak banyak karena canggung "Teman Ahok" yang akan bahu membahu bersama partai politik pendukung itu akan cepat hilang. Di tengah beragamnya gaya kepemimpinan yang melayani rakyat khususnya mereka yang terpinggirkan, warga Jakarta berhak dan senang juga jika punya alternatif untuk ditimbang sebelum dijatuhkannya pilihan. ●