Kamis, 23 Juni 2016

Perintah Presiden

Perintah Presiden

M Subhan SD ;   Wartawan Senior KOMPAS
                                                         KOMPAS, 23 Juni 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Pilihan Presiden Joko Widodo atas Komisaris Jenderal (Pol) Tito Karnavian-Kepala BNPT-sebagai calon tunggal Kapolri pengganti Jenderal (Pol) Badrodin Haiti, seperti biasanya, terus menjadi buah bibir. Bedanya, jika waktu-waktu sebelumnya pembicaraan hampir selalu diwarnai polemik, kontroversi, atau penolakan; kali ini mulus. Resistensi nyaris tidak ada. DPR pun bersuara bulat mendukung Tito.

Biasanya pergantian Kapolri cuma tradisi rutin. Artinya jenderal-jenderal bintang tiga (komjen) senior yang menduduki posisi-posisi strategis dianggap paling punya kans menerima estafet kepemimpinan puncak Polri. Kalau logika dan kebiasaan itu yang terus ditradisikan, Tito tentu tak masuk nominasi karena dianggap paling "yunior" dibanding jenderal-jenderal lain yang lebih senior. Namun, kategori yunior Tito itu sirna dikalahkan kapasitas Tito yang diakui banyak kalangan.

Tidak mengherankan, penunjukan calon Kapolri kali ini bisa dicatat sebagai sejarah baru. Presiden Jokowi tampaknya ingin membangun tradisi baru yang lebih segar, bukan sekadar ritual rutin. Kapolri bukanlah jatah buat para jenderal sebelum masa pensiun. Selama ini, Kapolri memang dipilih di antara jenderal bintang tiga senior. Meskipun di pundak Tito ada bintang tiga, ia dinilai paling yunior. Maka, begitu ditunjuk Presiden, Tito pun melompati sekitar enam angkatan di atasnya.

Tentu saja, Presiden Jokowi tampaknya telah belajar dari pengalaman. Ketika menunjuk calon tunggal Komjen Budi Gunawan untuk menggantikan Jenderal (Pol) Sutarman, awal tahun 2015, justru terjebak polemik berkepanjangan yang menguras energi bangsa. Barangkali karena posisinya yang sangat strategis, setiap pergantian Kapolri selalu menjadi berita besar dan membuat gaduh. Hampir selalu ada kepentingan politik dan titipan partai politik. Sampai akhirnya, Wakil Kapolri Komjen (Pol) Badrodin Haiti ditunjuk sebagai Kapolri.

Setelah tahun kedua masa jabatannya, Presiden Jokowi mampu keluar dari kekisruhan rutin tersebut. Tidak seperti tahun lalu saat Presiden begitu sulit keluar dari dekapan parpol. Kini, Presiden Jokowi sudah makin leluasa. Walaupun pada awalnya basis kekuasaan (power base) Jokowi kurang kuat, karena di PDI-P dianggap sebagai "petugas partai", sekarang ini telah berubah drastis.

Pada awal pemerintahannya tahun 2014, Presiden Jokowi ditopang PDI-P, Nasdem, PKB, Hanura, dan PKPI yang dikenal dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Anehnya, relasi politik Jokowi dan PDI-P justru terlihat kurang mesra. PPP kemudian merapat ke Istana, PKS juga berkunjung ke Istana. Dan, kini posisi Presiden Jokowi kian kuat setelah pentolan Koalisi Merah Putih (KMP), yaitu PAN dan Golkar, mendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Golkar malah sudah mewacanakan mendukung Jokowi pada 2019. Tidak ada lagi KIH. KMP pun mrotol satu per satu. Sekarang yang gemuk adalah Koalisi Kerja Sama Partai Politik Pendukung Pemerintah (KP4).

Dengan basis kekuasaan terus menguat itu, langkah Presiden Jokowi pun kian mantap. Penunjukan Tito bisa jadi contoh. Presiden bisa saja memberikan posisi untuk jenderal-jenderal senior yang dilampaui Tito. Namun, pastinya tradisi pergantian Kapolri sudah dijauhkan dari kepentingan politik. Dengan begitu, Presiden Jokowi telah mengembalikan wibawa presiden yang punya kuasa dalam penunjukan calon Kapolri. Dan, perintah Presiden Jokowi jelas agar Tito menyuntikkan "darah segar" ke seluruh aliran darah di tubuh Polri.