Mewaspadai Ancaman Inflasi Candra Fajri Ananda ;   Dekan dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

                                                    KORAN SINDO, 30 Mei 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Perekonomian Indonesia tahun ini dimulai dengan capaian yang tidak menggembirakan, meski masih ada optimisme capaian lebih tinggi di periode berikutnya. Ekonomi Indonesia pada kuartal I 2016 hanya tumbuh 4,92%, lebih rendah dibanding kuartal IV 2015, 5,04%. Walaupun demikian, pemerintah masih optimistis pertumbuhan ekonomi di akhir tahun mencapai 5,1-5,3%. Hal ini juga didorong oleh keberhasilan pemerintah untuk mempertahankan tingkat inflasi pada kisaran 3,6%. Akan sangat tidak berarti pertumbuhan ekonomi yang dicapai, jika daya beli masyarakat turun drastis lantaran tingkat inflasi tidak terkendali. Oleh karena itu, selain mengeluarkan jurus untuk mendorong produksi melalui penurunan BI Rate, LVT (loan to value ) yang lebih rendah, paket-paket kebijakan, di mana lebih berorientasi pada sisi penawaran (produksi), sangat penting bagi pemerintah mempertahankan daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi. Gambaran inflasi di Indonesia saat ini, 79,85% sangat dipengaruhi oleh inflasi di daerah. Untuk itu pemerintah bersama Bank Indonesia membentuk TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) yang bertugas secara sinergis dengan pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi. Secara ringkas kenaikan harga tidak selalu merupakan inflasi. Dapat dikategorikan sebagai inflasi apabila memenuhi tiga syarat utama, yaitu: 1) terjadi kenaikan harga; 2) terjadi secara umum; dan 3) berlangsung terus menerus. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, kenaikan harga tidak dapat dikatakan inflasi. Terjadinya inflasi dapat bersumber dari beberapa hal, seperti sisi penawaran (cost push inflation), tingginya permintaan (demand pull inflation) maupun dua-duanya (mixed inflation). Dalam praktiknya Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga yang memiliki tugas utama mengendalikan inflasi berpedoman pada IHK (indeks harga konsumen) yang terdiri atas inflasi administrated prices, inflasi inti dan inflasi volatile foods. Inflasi administrated price secara umum adalah inflasi yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah. Selanjutnya inflasi volatile foods merupakan inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga di sisi penawaran, semisal tata niaga atau gagal panen. Yang terakhir, inflasi inti, yaitu inflasi yang disebabkan oleh output gap dan ekspektasi inflasi. Berdasarkan sumbernya, terdapat beberapa penelitian yang menyimpulkan, inflasi yang bersumber dari volatile food sangat besar pengaruhnya pada pembentukan inflasi. Inflasi ini lebih banyak disebabkan oleh lemahnya sisi penawaran, yang bisa jadi disebabkan oleh kegagalan panen, faktor cuaca, distribusi pangan dan lemahnya koneksitas antardaerah, struktur pasar yang cenderung olipolistik, serta ekspor impor antardaerah yang kadang tidak tercatat (kecuali yang melalui pelabuhan). Inflasi yang terjadi seperti ini, sangat sering direspons oleh pemerintah dengan kebijakan operasi pasar dan memperbaiki distribusi produk tersebut. Ramadan dan Meningkatnya Belanja Bulan suci umat Islam segera datang, bulan yang ditunggu-tunggu sebagai waktu bagi umat Muslim untuk meningkatkan sisi nilai spiritual kehidupannya. Sisi lain, bulan Ramadan merupakan puncak bagi para produsen dan konsumen untuk memproduksi serta memasarkan semua produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Fenomena meningkatnya belanja masyarakat ini memang tidak hanya terjadi di Indonesia. Di negara-negara Jazirah Arab, konsumsi rumah tangga meningkat hampir 30% selama Ramadan. Di Indonesia, inflasi pada Ramadan tahun ini bisa lebih tinggi karena momentumnya berdekatan dengan persiapan anak sekolah serta masuk perguruan tinggi. Kalau dilihat dari sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia, penyumbang utama masih dari sektor konsumsi, baik konsumsi masyarakat maupun pemerintah. Karena itu, peranan pemerintah untuk menjaga inflasi tetap rendah dan stabil demi menjaga daya beli sangat krusial. Jika inflasi lebih tinggi daripada kuartal I 2016, pertumbuhan ekonomi tidak akan mampu menyejahterakan masyarakat. Budaya masyarakat Indonesia, seperti menyediakan menu tambahan selama Ramadan, memborong baju dan sarung baru, bejibun hadiah bagi sanaksaudara, kegiatan buka bersama dan sebagainya, mendorong kenaikan belanja masyarakat dan munculnya aktivitas ekonomi baru. Tentu ini positif bagi perekonomian dan pertumbuhan ekonomi. Tetapi kenikmatan ini akan lenyap jika inflasi tidak terkontrol. Dari tiga komponen, inflasi dari volatile food yang paling dominan menentukan inflasi secara umum. Secara umum dan yang terjadi selama ini, inflasi jenis ini disebabkan oleh kendala produksi (dipengaruhi oleh cuaca, desakan alih fungsi lahan, infrastruktur dan irigasi) serta inefisiensi struktur pasar, mekanisme buffer (selain beras) yang belum optimal, dan lemahnya kelembagaan petani. Dengan demikian, kebijakan operasi pasar oleh pemerintah bisa jadi tidak efektif jika terlalu fokus kepada pengoptimalan keberadaan barang di pasar. Kebijakan tersebut perlu diimbangi oleh penertiban pasar yang cenderung oligopolistik, di mana penguasa pasar didominasi oleh beberapa pengusaha saja. Untuk itu, kebijakan operasi pasar perlu dibarengi dengan operasi tertib, yang dilakukan bersama-sama antara pemerintah, kepolisian, kejaksaan dan KPPU, yang secara langsung terjun ke pasar. Dari penelitian TPID Jawa Timur, perubahan harga di tingkat petani diperkirakan hanya 4% saja, sedangkan di tingkat distributor dan pengepul bisa jauh di atas angka tersebut. Melalui operasi bersama ini, diharapkan pasar komoditi pangan semakin efisien. Selain itu, sangat penting bagi pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan permintaan selama Ramadan dengan menjaga daya beli masyarakat. Presiden dan Menteri Keuangan sudah menjanjikan bahwa akan ada gaji ke-13 dan 14 bagi PNS. Tentu ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat tetap stabil. Di luar itu, belanja modal pemerintah terus membaik untuk tahun ini, meningkat dari kisaran 3,5% tahun 2015 menjadi 8,5%. Membaiknya belanja modal ini, termasuk dengan beroperasinya Dana Desa, yang difokuskan pada infrastruktur perdesaan, akan mendorong pencapaian inflasi yang terkendali dan stabil, lebih mudah. Dari uraian di atas, pemerintah pusat dan BI tidak bisa bekerja sendiri, perlu kerja sama yang erat dengan pemerintah daerah. Selama ini, gangguan produksi misalnya oleh perubahan cuaca tidak terlalu dramatis dibanding beberapa tahun lalu. Efisiensi pasar yang seharusnya terus dijaga dan diciptakan melalui regulasi yang baik. Selain permasalahan struktur pasar, petani juga memiliki hambatan di bidang aliran informasi. Sangat sering petani tidak tahu sama sekali informasi tentang harga pasar. Mereka menanam pangan lebih banyak disetir oleh lingkungannya atau ikut-ikutan saja. Jika petani tahu tentang harga pasar secara real time, bahkan salah satu BUMN nasional sudah menyiapkan applikasi di mobile phone yang bisa dioperasikan oleh petani, efisiensi pasar lebih mudah dicapai. Untuk inflasi inti, saat ini lebih banyak didorong oleh kandungan impor barang yang diproduksi di dalam negeri. Pada kurtal pertama, sumbangan inflasi inti ini sekitar 3,41% dan ini lebih rendah dari capaian tahun 2015. Untuk itu, BI sebagai penguasa kebijakan moneter akan sangat menentukan untuk menjaga stabilitas rupiah agar inflasi inti ini bisa dikendalikan. Koordinasi dan Tukar Informasi Uraian di atas menjelaskan betapa penanganan inflasi tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Pemerintah, BI serta komponen bangsa yang lain seperti kepolisian, kejaksaan, KPPU serta asosiasi, perlu bekerja sama untuk membangun perekonomian Indonesia. Sering sekali terjadi, potret pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, tetapi jumlah pengangguran dan kemiskinan masih tinggi. Salah satu sebab potret itu akibat terjadinya inflasi yang tinggi. Pertukaran informasi baik secara horisontal sesama kementerian/ lembaga dengan BI serta vertikal antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota, termasuk antarpetani dan pasar, perlu terus ditingkatkan frekuensi dan kualitasnya. Semakin transparan, cepat dan tepat informasi harga yang diterima oleh petani dan pelaku pasar, kualitas pasar akan semakin efisien. Petani dan para pelaku pasar tentu akan tersenyum riang menyambut Ramadan karena semua produknya laku dan terjangkau. ●