Kamis, 09 Juni 2016

Kelola Harga Pangan

Kelola Harga Pangan

Dwi Andreas Santosa ;   Guru Besar IPB; Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia; Penasihat Persaudaraan Mitra Tani Nelayan Indonesia
                                                         KOMPAS, 08 Mei 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Siklus tahunan harga pangan jelang hari raya dimulai. Siklus tersebut seolah-olah menjadi penyakit menahun yang sulit disembuhkan. Berkaitan dengan hal tersebut, Presiden Jokowi bertekad dan memerintahkan para pembantunya untuk membalikkan siklus tahunan tersebut sehingga harga diharapkan turun selama bulan Ramadhan. Apakah fakta yang terjadi sesuai harapan Presiden?

Harga beberapa komoditas pangan sudah mulai merangkak naik sejak awal 2016. Harga daging sapi rata-rata nasional terus naik sejak Januari dan mencetak rekor baru di minggu pertama bulan Juni ini sebesar Rp 113.823 per kilogram. Harga daging ayam, setelah turun cukup tajam sejak bulan Januari 2016 dan mencapai harga terendah di bulan April, mulai bergerak naik dengan kemiringan yang cukup tajam dan mulai mendekati rekor tertingginya pada tahun 2015.

Pola kenaikan harga yang cukup tinggi juga terjadi pada gula pasir, minyak goreng, dan telor ayam ras yang masing-masing sudah naik sebesar 18,9 persen; 10,9 persen; dan 7,7 persen dibandingkan harga terendahnya tahun 2016. Harga bawang merah tercatat sangat tinggi di bulan April 2016, yaitu Rp 43.547 per kilogram atau naik sebesar 40,6 persen dibandingkan Februari 2016. Harga bawang merah itu mengkhawatirkan banyak pihak, termasuk pemerintah, karena mencetak rekor harga baru yang jauh lebih tinggi dibandingkan rekor harga tertinggi tahun 2015.

Komoditas pangan yang harganya relatif stabil hanya beras, tepung terigu, dan kedelai. Harga beras sudah mulai turun setelah mencapai rekor tertingginya pada Februari 2016, yaitu Rp 10.894 per kilogram (harga beras medium rata-rata nasional). Harga beras di minggu pertama bulan Juni ini sudah turun 3,0 persen dibandingkan Februari. Penurunan harga beras ini lebih disebabkan panen raya yang berlangsung sejak April. Hal lain yang ikut menyumbang turunnya harga beras yang lepas dari pantauan masyarakat adalah impor beras. Impor beras pada triwulan pertama (Januari-Maret 2016, Kementerian Pertanian) sudah mencapai 0,982 juta ton, yang lebih tinggi dibandingkan total impor beras tahun 2015 sebesar 0,862 juta ton dan 2014 (0,844 juta ton). Diperkirakan impor beras pada 2016 ini di atas 2 juta ton.

Impor tepung terigu melonjak sangat tinggi sebesar 3,0 juta ton hanya di triwulan pertama atau meningkat 72,2 persen dibandingkan triwulan pertama tahun 2015 (Kementerian Pertanian 2015; 2016). Peningkatan impor tepung terigu yang tajam ini kemungkinan digunakan sebagai antisipasi peralihan konsumsi beras ke pangan berbahan baku terigu akibat mahalnya harga beras dan perkiraan produksi padi yang lebih rendah di tahun 2016 serta wacana peningkatan ekspor produk pangan berbasis terigu ke luar negeri.

Harga kedelai juga relatif stabil sehingga harga produk turunannya terutama tahu dan tempe diperkirakan juga stabil selama puasa dan Lebaran. Produksi dalam negeri hanya menyusun 13,3 persen total kebutuhan kedelai di Indonesia, sedangkan sisanya (86,7 persen) impor. Dengan demikian, tepung terigu dan kedelai sudah terintegrasi sempurna dengan pasar internasional sehingga perilaku pasar domestik tidak berpengaruh signifikan pada pembentukan harga kedua komoditas tersebut dan produk turunannya.

Tidak demikian halnya dengan gula dan jagung. Meskipun impor kedua produk tersebut sangat tinggi dan terus meningkat tiap tahun (pada 2015 untuk gula sebesar 3,47 juta ton dan jagung 3,50 juta ton), proporsi produksi dalam negeri terhadap total konsumsi masih cukup besar, yaitu 41,8 persen untuk gula dan 85,0 persen untuk jagung. Sebagai catatan, untuk jagung kemungkinan produksi dalam negeri hanya sekitar 45 persen dari yang dilaporkan selama ini dengan proporsi produksi dalam negeri dibandingkan konsumsi mencapai 73,8 persen. Dengan demikian, dinamika produksi dan pasar dalam negeri masih signifikan berpengaruh terhadap pembentukan harga di tingkat konsumen.

Tata kelola harga

Melihat dinamika harga pangan tersebut, cukup naif jika kemudian disimpulkan bahwa untuk mencapai stabilitas harga pangan dalam negeri, maka serahkan pembentukan harga domestik ke pasar internasional melalui pembukaan impor pangan besar-besaran. Hal itu pernah disarankan Deputi Dirjen Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang menyatakan, ketahanan pangan nasional harus diletakkan dalam kerangka perdagangan internasional sebagaimana diatur oleh WTO. Selain itu, banyak literatur terkait kebijakan pangan yang juga menyampaikan pendapat yang sama.

Indonesia pernah menerapkan kebijakan tersebut pada Januari 1999 hingga Januari 2004, terutama untuk beras. Pada periode tersebut, Indonesia menerapkan kebijakan impor terbuka dan monopoli impor oleh Bulog dihapus. Harga beras stabil dan praktis tidak mengalami kenaikan selama lima tahun. Perbedaan harga beras domestik dengan internasional juga relatif kecil. Periode tersebut juga ditandai dengan impor beras rata-rata di atas 1 juta ton tiap tahun serta menjadi penanda hancurnya produksi kedelai dan petani kedelai nasional. Menyerahkan total sistem pangan nasional ke perdagangan pangan dunia sungguh sangat berisiko dan memiliki dampak jangka panjang yang tidak dapat balik.

Musim Semi Arab (Arab Spring) memberi pelajaran yang sangat berharga untuk dunia. Kajian New England Complex Systems Institute, Cambridge, Amerika Serikat, menyimpulkan bahwa dari berbagai faktor yang ada, peningkatan harga pangan internasional yang tajam merupakan penyebab utama kerusuhan sosial dan hancurnya beberapa negara di Afrika Utara dan Timur Tengah di tahun 2011 (Lagi dkk, 2011). Kehancuran yang hingga hari ini belum tersembuhkan dan menyebabkan krisis kemanusiaan dan pengungsi terbesar pada abad ini.

Hal kedua yang penting adalah perencanaan pangan berlandaskan data yang akurat. Pola produksi, stok, dan konsumsi pangan sesungguhnya tidak banyak berubah setiap tahun. Ketiganya dapat dipelajari dan dikaji dengan tepat sehingga kebijakan yang diambil juga tepat sasaran. Sayangnya, data produksi dan stok sering kali dikaitkan dengan kinerja kementerian terkait dan besaran anggaran. Hal ini berpotensi menghasilkan kebijakan yang bias dan tidak akurat. Berkaitan dengan hal ini, penulis pernah mengusulkan agar Presiden membentuk Unit Intelijen Data yang bisa memberikan masukan kepada Presiden untuk memutuskan kebijakan pangan (DA Santosa, ”Waspada Pangan 2016”, Kompas, 3/5/2016).

Dalam skala internasional, institusi yang sama pernah diusulkan oleh Dirjen dan Direktur International Food Policy Research Institute (IFPRI) untuk mengantisipasi krisis pangan dunia yang terus berulang. Joachim von Braun dan Maximo Torero mengusulkan dibentuknya The Global Intelligence Unit yang memiliki kapasitas memprediksi harga pangan dunia dalam jangka pendek maupun panjang berdasarkan data produksi dan konsumsi yang akurat, mendesain sistem rentang harga pangan yang dinamis, serta melakukan intervensi ketika harga melampaui rentang yang ada.

Pasar liberal dan peran swasta

Ketiga, sistem pangan di Indonesia saat ini tergolong liberal. Pemerintah praktis hanya memiliki kapasitas untuk melakukan intervensi terhadap beras. Kapasitas tersebut juga sangat terbatas karena hanya menguasai 6-9 persen dari total produksi. Sebagian besar beras dan hampir seluruh pangan lainnya dikuasai oleh pelaku usaha, produsen, dan masyarakat. Dengan demikian, semua upaya pemerintah untuk mengintervensi pasar hanya akan berdampak kecil.

Dalam kondisi seperti ini, sektor swasta memainkan peran penting dalam upaya merespons harga yang tinggi dan menghindari krisis pangan (Gilbert, University of Trento, Italia, 2012). Dengan demikian, upaya menjalin komunikasi dan konsultasi antara pemerintah dan sektor swasta perlu diperbaiki. Hampir 1,5 tahun terakhir ini yang dilakukan justru sebaliknya, yaitu memperbesar saling ketidakpercayaan dan mencari ”kambing hitam” ketika gejolak harga pangan terjadi yang justru membikin situasi semakin runyam.

Keempat, saat ini yang paling memungkinkan dilakukan dalam jangka pendek adalah melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan terkena dampak kenaikan harga pangan menjelang Lebaran. Operasi pasar untuk kelompok masyarakat rentan merupakan langkah taktis yang bisa lebih masif dilakukan, selain juga mewujudkan ide ”Voucher Pangan”.

Sesungguhnya masyarakat Indonesia dalam batas tertentu cukup pejal menghadapi situasi ini, yaitu melalui gerakan gotong royong yang biasanya muncul di saat-saat kritis mendekati hari raya, baik melalui pembagian makanan pada saat buka puasa, kenduri, pasar murah yang diselenggarakan berbagai kalangan, maupun upaya-upaya charity lainnya. Semoga kita bisa melewati Ramadhan dan Lebaran ini dengan damai dan penuh berkah. ●