Golkar dan Ambiguitas Pemerintah Iding Rosyidin  ;   Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

                                                      REPUBLIKA, 19 Mei 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Nusa Dua Bali akhirnya menghasilkan duet kepemimpinan baru: Setya Novanto (Setnov) sebagai ketua umum dan Aburizal Bakrie (ARB) sebelumnya telah ditetapkan sebagai ketua dewan pembina. Terpilihnya Setnov sebagai nakhoda baru partai beringin dengan mengalahkan saingan terkuatnya, Ade Komaruddin (Akom), memang sudah diduga banyak kalangan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan kalau kemudian Setnov benar-benar mendominasi perolehan suara. Munaslub bahkan tidak perlu melakukan dua putaran pemilihan karena semua caketum mundur dari persaingan, termasuk Akom yang sebenarnya mampu meraih 30 persen suara sebagai syarat untuk melaju ke babak berikutnya. Bagi banyak kalangan, yang mengherankan justru mengapa Partai Golkar masih mau memilih Setnov sebagai ketua umum baru. Padahal, sudah menjadi rahasia umum bahwa Setnov adalah salah satu dari delapan caketum Golkar yang paling kontroversial. Ada banyak kasus yang membelit Setnov, baik sebelum, pada saat, dan setelah tidak menjabat lagi posisi ketua DPR. Ambiguitas pemerintah Salah satu hal yang ikut menentukan hasil Munaslub Golkar Bali adalah adanya "intervensi" pemerintah menjelang perhelatan acara yang digelar untuk rekonsilasi atau islah internal tersebut. Meskipun kerap ditepis, sulit dimungkiri adanya intervensi yang cukup kasatmata itu. Intervensi pemerintah, selain ikut "memperkeruh" suasana kebatinan partai beringin, juga sebenarnya bisa "memperkeruh" posisi politik pemerintah itu sendiri. Intervensi pemerintah paling kentara ketika Menkopolhukam Luhut B Panjaitan datang ke acara munaslub dan melakukan pertemuan dengan sejumlah caketum. Pertemuan itu sebenarnya tidak terlalu bermasalah karena Luhut juga termasuk senior Golkar, tetapi pernyataannya yang seolah menjadikan dirinya pembawa pesan pemerintah itulah yang membuat suasana munaslub memanas. Secara tegas, Luhut mengatakan bahwa pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menginginkan Ketua Umum Golkar dipegang oleh orang yang memiliki jabatan puncak lainnya di insitusi yang berbeda. Dengan kata lain, pemerintah tidak menghendaki adanya rangkap jabatan. Pesan ini jelas ditujukan kepada Akom yang saat ini menduduki posisi ketua DPR, sehingga tim sukses Akom sangat kecewa atas pernyataan Luhut tersebut. Intervensi pemerintah di atas, meski dibalut dengan argumentasi canggih, yakni menolak rangkap jabatan, pada saat yang sama juga memperlihatkan ambiguitas dan ketidakkonsistenan sikapnya. Pemerintah (baca: Jokowi) yang seolah diikonkan para pendukungnya sebagai orang yang bersih dan jujur, ternyata tidak diimplementasikan dalam konteks ini. Setnov yang di mata publik memiliki cacat moral justru didukung sepenuhnya oleh pemerintah. Dalam konteks ini, kita dapat memahami bahwa dukungan pemerintah terhadap Setnov untuk menjadi ketua umum Golkar lebih didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan politik. Jika Golkar berada di bawah kepemimpinan Setnov dengan segala macam kontroversi yang melilitnya, seperti kasus terhangat, papa minta saham, tentu pemerintah akan lebih mudah "mengendalikannya" dengan memainkan kartu trufnya tersebut. Salah satu bukti potensi mudah dikendalikannya Golkar adalah keputusan munaslub yang secara resmi menyatakan diri keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP). Hal ini berarti partai beringin akan mendukung pemerintah sepenuhnya. Dengan kata lain, Golkar memutuskan untuk kembali kepada khitah lamanya dengan doktrin kekaryaan dalam pembangunan. Tentu saja, situasi ini akan semakin mempermudah pemerintah untuk mengendalikan Golkar. Berbeda halnya jika Golkar dipimpin oleh Akom. Meskipun bukan termasuk kategori politikus yang agresif dan frontal, Akom dalam berbagai kasus kerap bersikap kritis pada pemerintah. Apalagi, Akom selama ini tidak pernah terjerat kasus-kasus moral atau hokum, sehingga relatif lebih berani bersikap. Oleh karena itu, akan sulit bagi pemerintah untuk mengendalikannya jika Akom yang kemudian terpilih menjadi nakhoda baru. Inilah sesungguhnya yang patut disayangkan. Pemerintah tampaknya lebih mengedepankan kepentingan pragmatis, yakni mendapatkan dukungan penuh dari partai politik besar. Padahal, karena sikapnya tersebut pemerintah mesti mengorbankan idealitasnya karena dianggap ikut mendukung sebuah partai yang dipimpin oleh orang yang bermasalah secara moral dan hukum. Jelas, citra pemerintah ikut dipertaruhkan di sini. Namun demikian, kecenderungan di atas tidak akan terjadi jika tidak ada hubungan simbiosis mutualisme antara pemerintah dan Golkar. Realitas politik di internal Golkar yang masih lekat dengan tradisi transaksionalismenya seolah bergayung sambut dengan uluran tangan pemerintah. Setnov yang didukung pemerintah dan memiliki dana politik paling besar di antara para caketum lainnya begitu mudah "menundukkan" hati para kader Golkar yang memiliki hak pilih. Kenyataan ini jelas semakin mempertegas keyakinan publik bahwa partai beringin seolah tidak pernah bisa melepaskan diri dari jeratan politik transaksional. Sudah bukan rahasia lagi bahwa acara-acara semacam munas atau munaslub selalu menjadi ajang "mengais rizki", terutama bagi para anggota DPD. Dalam konteks ini, caketum yang paling kuat dukungan finansialnya, seperti Setnov memiliki peluang paling besar. Dengan kenyataan di atas, sulit bagi Golkar untuk mendapatkan apresiasi yang tinggi dari publik. Eksistensi partai ini akan dipertaruhkan, justru bukan karena potensi pembelahan, seperti pada kasus-kasus munas sebelumnya, melainkan pada citranya, dipimpin oleh orang yang dianggap bermasalah dan berpotensi dikendalikan pemerintah. Secara politik, hal ini merupakan investasi politik yang kurang menguntungkan. ●