Benturan Antar-keyakinan di Indonesia Ahmad Suaedy ;   Wakil Ketua Lakpesdam PBNU; Anggota Ombudsman RI

                                                         KOMPAS, 10 Juni 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

                                                               

Banyak orang tidak menyadari sesungguhnya ada Wahabisme ala Indonesia. Setidaknya ia telah lahir sejak awal abad ke-20, dan berbenturan dengan Wahabisme yang lahir di Arab Saudi. Wahabisme Indonesia dinisbatkan kepada KH Wahab Chasbullah, salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama (NU) bersama dengan KH Hasyim Asy'ari. Boleh jadi karena kelemahan dalam tradisi intelektual di kalangan santri dan pesantren sendiri, mereka tidak tercatat secara tertulis dalam sejarah sebagai perintis ide nasionalisme di awal-awal abad ke-20. Namun, jika menengok naskah deklarasi atau Piagam Nahdlatul Wathon kalangan santri yang bertitel 1916 (Munim DZ, 2014), maka kalangan santri telah mendeklarasikan cinta Tanah Air berhadapan dengan penjajah Belanda untuk menuju kemerdekaan ketika itu. Piagam tersebut tidak lain merupakan reformulasi dan ringkasan dari syair ciptaan KH Wahab Chasbullah jauh sebelumnya yang berjudul "Ya Lal Wathon", yang artinya "Wahai Bangsa (Indonesia)". Beberapa bait dari syair itu perlu dikutip di sini, Ya lal wathon ya lal wathon ya lal wathon/hubbul wathon minal iman/wala takun minal hirman/inhadlu alal wathon (Wahai saudara sebangsa/cinta tanah air adalah bagian dari iman/jangan halangkan nasibmu/bangkitlah hai bangsaku). Jelaslah bahwa syair itu mendahului deklarasi piagam kebangsaan. Kalangan santri (ketika itu organisasi NU belum berdiri secara resmi) telah memiliki ide tentang nasionalisme Indonesia yang harus diperjuangkan. Ide ini jelas berbeda dengan ide nasionalisme Pan-Arabisme maupun Pan-Islamisme yang berkembang di Timur Tengah (Kahin, 1995), misalnya. Lebih-lebih dengan Wahabisme yang dinisbatkan pada Muhmmad Ibn Abdul Wahab (wafat 1206 H/1793 M), pendiri aliran Wahabi di Arab Saudi. Dua tahun sebelumnya, aliran itu menundukkan Hijaz, wilayah Saudi, dan melakukan pembersihan terhadap tradisi Islam yang hidup dan penghancuran terhadap berbagai warisan sejarah Islam dengan alasan pemurnian. Wahabisme Arab Saudi bukan saja berbasis pada pemurnian ajaran Islam dengan anti-tradisi dan intelektual, juga menjadi basis gerakan anti-nasionalisme atau kebangsaan modern. Justru berdirinya NU sebagai organisasi secara resmi dipicu oleh gerakan Wahabisme internasional dalam sebuah Kongres Islam internasional tahun 1926 yang diinisiasi oleh Raja Saudi. Kalangan santri tidak diundang dan diikutkan dalam kongres itu karena dianggap bukan bagian dari Islam versi mereka. Hanya kelompok yang dianggap sepaham dengan mereka yang diundang mewakili Islam kawasan Hindia-Belanda. KH Wahab Chasbullah dengan restu KH Hasyim Asy'ari ketika itu memelopori protes dengan membentuk Komite Hijaz untuk menemui Raja Saudi, inisiator pertemuan internasional tersebut, dengan tiga tuntutan. Yaitu, (1) tidak menghancurkan makam Nabi Muhammad SAW dan warisan kebudayaan Islam; (2) melindungi amalan agama yang telah menjadi tradisi dan paham klasik yang saat itu menjadi target serangan gerakan Wahabi; (3) perbaikan pelayanan ibadah haji secara tidak diskriminatif. Aswaja dan nasionalisme Pandangan Wahab Chasbullah tentang Islam, nasionalisme, dan dinamika politik internasional itulah yang kemudian jadi basis dan mendasari seluruh dinamika pemikiran dan gerakan NU dalam menghadapi perkembangan dan tantangan sejarah berikutnya. Sebelum lahirnya Resolusi Jihad untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari Belanda dan Inggris yang membonceng Sekutu pada peristiwa 10 November 1945 di Surabaya, yang mengilhami lahirnya Hari Pahlawan, NU telah mendeklarasikan Hindia-Belanda-yang kemudian jadi wilayah Republik Indonesia-sebagai negara Islam dengan segala tradisi, budaya, dan pluralitasnya pada Muktamar 1935 di Banjarmasin. Sikap ini diulang lagi pada Muktamar 1938 di Menes, Jawa Barat. Jelaslah bahwa ide nasionalisme dan rekognisi akan eksistensi Indonesia yang bineka dan plural bagi kalangan NU tak lahir setelah kemerdekaan, tapi jauh sebelumnya. Setidaknya di awal abad ke-20 bersamaan dengan bangkitnya nasionalisme di kelompok-kelompok lain. Dinamika tersebut ternyata bukan hanya mendasari dalam ideologi dan politik, juga dalam teologi. Sejauh penulis tahu, hanya NU kelompok Islam di seluruh dunia yang mengakomodasi empat mazhab fikih klasik (Maliki, Hanafi, Syafii, dan Hambali) sekaligus, meskipun dalam amalan individu diharuskan untuk memilih salah satu dan menghindari eklektisisme. NU juga mengakomodasi aliran-aliran pemikiran klasik, termasuk di dalamnya tasawuf dan teologi atau tauhid Islam. Basis dari akomodasi ini adalah metodologi Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja. Aswaja dalam versi NU adalah sebuah metodologi dan produk intelektual yang memberikan solusi dan mengeluarkan umat Islam dari konflik yang mendalam dan berkepanjangan, dengan melibatkan kekuasaan otoritarian untuk melegitimasi aliran dan paham tertentu dengan cara menindas dan menghabisi paham dan kelompok lain. Abu Hasan Al-Asyari (wafat 324 H/935 M) dan Abu Mansur Al Maturidi (wafat 333 H/944 M) adalah dua intelektual di balik lahirnya metodologi Aswaja tersebut. Abus Hasan Al Asy'ari yang semula pengikut Mu'tazilah tampil memberikan solusi intelektual dan metodologi baru dengan menghindari legitimasi dari kekuasaan tertentu dan membebaskan dari penindasan. Dan, dalam waktu yang sama, memberikan sanad atau rujukan yang kuat pada Al Quran dan Sunah di bawah kenabian Muhammad SAW. Salah satu ciri Aswaja model ini adalah penghargaan yang tinggi terhadap konteks dan dinamika tradisi di dalam ide maupun praktik Islam serta sumber Islam klasik. Jika bidah bagi kalangan puritan seluruhnya dianggap sesat dan diharamkan, maka bagi Aswaja, bidah ada yang dlolalah (sesat dan merugikan Islam karena itu haram) dan ada yang hasanah (baik) yang perlu terus dipelihara dan dikembangkan. Dalam hal ini, nasionalisme modern adalah bidah hasanah. Islam dan Pancasila Dalam argumen penerimaan Pancasila sebagai asas NU, 1984, Rois Am PBNU KH Ahmad Siddiq menyatakan, pengakuan Indonesia sebagai negara kesatuan dan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa Indonesia oleh NU adalah tanpa syarat dan didasarkan pada teologi yang jadi pegangan NU. Karena itu, ide tentang Islam Nusantara di dalam NU, misalnya, bukan hanya terbatas dinamika ideologi dan nasionalisme yang sering dipandang sekuler, melainkan melibatkan teologi. Dengan kata lain, tidak berlebihan untuk dikatakan bahwa NU adalah Islam Indonesia atau Islam Nusantara itu sendiri, tanpa mengabaikan penghargaan pada kelompok-kelompok Islam yang lain. Ketika dilema masih membuncah di kalangan gerakan-gerakan agama, bukan hanya Islam, di Indonesia tentang asas tunggal Pancasila, NU segera memberikan solusi dengan mengubah AD/ART-nya: menempatkan Islam sebagai akidah dan Pancasila sebagai asas (1984), yang kemudian terkenal dengan Khittah NU 1926. Tidak heran jika ketika Pancasila dan eksistensi negara RI diganggu oleh kelompok tertentu, NU akan selalu tergugah tampil membela dengan mendahului pemerintah, dan bahkan dilakukan oleh generasi muda yang lahir sangat belakangan. Kini pertarungan antar-Wahabisme itu-pertarungan harus dan selayaknya tidak diartikan sebagai kekerasan, apalagi fisik, melainkan diskursus dan gerakan-menapaki konteks internasional. Hasil dari International Summit of Moderate Islamic Leaders (ISOMIL), misalnya, yang diinisiasi oleh PBNU beberapa waktu lalu di Jakarta, menawarkan diskursus Islam yang moderat dan damai dalam lingkup internasional. Event itu telah mengilhami banyak delegasi dari negara-negara lain berkeinginan untuk mendirikan NU versi negara-negara tersebut. Agenda berikutnya, dengan demikian, adalah bagaimana menyatukan mereka dalam satu barisan untuk merealisasikan agenda perdamaian dan kemanusiaan. ●