Selasa, 12 April 2016

Tantangan Diplomasi Indonesia

Tantangan Diplomasi Indonesia

Beginda Pakpahan ;  Analis Politik dan Ekonomi Urusan Global
dari Universitas Indonesia
                                                        KOMPAS, 11 April 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Diplomasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama kebijakan luar negeri Presiden Joko Widodo. Kementerian Luar Negeri memberdayakan para duta besar dan diplomatnya untuk mengidentifikasi dan mengoptimalisasi pelbagai potensi ekonomi nasional untuk masuk dunia internasional.

Tujuannya adalah memberdayakan diplomasi ekonomi untuk menopang kemandirian ekonomi Indonesia melalui perdagangan, investasi, pariwisata, dan kerja sama pembangunan. Lalu, komunitas bisnis serta usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM) nasional memanfaatkan momentum tersebut untuk mendukung aktivitasnya dan penciptaan lapangan kerja. Apa pelbagai tantangan krusial dari diplomasi ekonomi Indonesia? Bagaimana cara Indonesia mengoptimalisasi diplomasi ekonominya?

Indonesia memiliki pelbagai tantangan internal dan eksternal dalam mengupayakan pelaksanaan diplomasi ekonominya. Pelbagai tantangan internal Indonesia adalah peningkatan daya saing produk-produk unggulan Indonesia, pembangunan infrastruktur domestik, internasionalisasi aktor-aktor bukan negara (perusahaan nasional, UMKM atau pengusaha/entrepreneur muda), penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), penegakan hukum dan tata pemerintahan yang baik serta penguatan koordinasi antarinstitusi pemerintah dan non-pemerintah.

Tantangan eksternal Indonesia adalah berkembangnya model kerja sama ekonomi antarnegara dan non-negara di tingkat regional dan global. Pemerintah dan aktor bukan pemerintah perlu bersinergi dalam melakukan konsolidasi internal dalam rangka memperkuat Indonesia untuk memanfaatkan pelbagai bentuk kerja sama ekonomi berkeadilan di tingkat bilateral, regional, dan global. Konsolidasi internal Indonesia akan mendukung optimalisasi diplomasi ekonominya dalam rangka mendukung kemandirian ekonomi bangsa dan kesejahteraan rakyat.

Tantangan internal

Diplomasi ekonomi bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia. Pemerintah Indonesia perlu mengidentifikasi dan meningkatkan kualitas produk-produk unggulannya agar bisa dipasarkan ke luar negeri. Kementerian Perdagangan mengidentifikasi 10 produk utama nasional: udang, kopi, minyak kelapa sawit, kakao, karet, tekstil, alas kaki, elektronika, komponen kendaraan bermotor, dan furnitur. Produk-produk tersebut adalah bahan-bahan dasar yang perlu diolah agar memiliki nilai tambah serta kompetitif dalam harga dan kualitas produk.

Perkembangan ekonomi Indonesia masih belum optimal karena infrastruktur yang belum sepenuhnya terkoneksi dan belum terbangun. Presiden Joko Widodo sedang berupaya membangun konektivitas maritim yang baik di antara pulau-pulau di Indonesia, realisasi tol laut, pembangunan dan perbaikan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia, serta perbaikan jalan-jalan yang menghubungkan pusat-pusat industri dan pelabuhan di wilayah barat, tengah, dan timur.

Diplomasi ekonomi Indonesia perlu memberdayakan diplomasi swasta yang dilakukan oleh perusahaan swasta Indonesia dan UMKM, serta-tentu saja-para entrepreneur muda yang memperluas pasar dan membuat pelbagai inisiatif ekonomi politik regional dan global. Diharapkan, perusahaan-perusahaan Indonesia dan para entrepreneur muda yang kreatif bisa mendukung pemerintah dalam diplomasi ekonomi untuk mempromosikan produk-produk unggulan Indonesia dalam rangka mendorong pengembangan operasi mereka ke luar negeri dan penciptaan lapangan kerja di dalam negeri.

Peningkatan kapasitas dan keahlian SDM Indonesia juga penting. Pemberdayaan SDM masih berbasis padat karya dan belum optimal menjadi intensif bagi pekerja. Penciptaan pasar SDM yang kompetitif seiring berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan pelbagai kerja sama perdagangan bebas lainnya perlu disiasati dengan cermat karena adanya peningkatan jumlah pengangguran dan penduduk miskin. Dari data BPS tahun 2015, jumlah pengangguran 7,56 juta orang dan jumlah penduduk miskin 28,59 juta orang. Pembuatan jaring pengaman sosial bagi penduduk miskin dan peningkatan keterampilan dengan pendidikan kejuruan dan optimalisasi balai latihan kerja bagi pengangguran adalah beberapa kebijakan yang perlu dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia.

Penegakan hukum dan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik akan meningkatkan pelayanan kegiatan ekonomi karena minimnya korupsi dan adanya kepastian hukum. Situasi yang kondusif mendorong pembuatan produk-produk nasional yang dapat bersaing secara harga dan kualitas dengan produk-produk luar negeri.

Dari semua itu, pemerintahan Joko Widodo perlu menguatkan koordinasi di antara pelbagai institusi pemerintah. Adanya kerja sama dan koordinasi yang efektif dalam tubuh pemerintahan akan mengoptimalisasikan diplomasi ekonomi.

Tantangan eksternal

 Kerja sama bilateral, regional, dan global mengalami peningkatan dalam jumlah dan model yang bervariasi. Kerja sama bilateral ditingkatkan pada kemitraan strategis dan komprehensif antara Indonesia dan negara-negara sahabat dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Indonesia perlu berupaya menjajaki pasar-pasar non-tradisionalnya (seperti kawasan Asia Tengah, Afrika, dan Amerika Latin) karena melesunya ekonomi di beberapa pasar tradisional Indonesia, seperti Uni Eropa, dan melambatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok.

 Perkembangan kerja sama regional bergerak dinamis yang ditandai dengan implementasi MEA dan menjamurnya kerja sama perdagangan bebas (free trade agreements) di pelbagai kawasan, termasuk di Asia Tenggara dan Timur. Contohnya: FTA ASEAN dan para mitra eksternalnya, Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Kemitraan Trans-Pasifik.

 Ditambah lagi, penguatan kerja sama plurilateral dan multilateral yang bersifat informal dan fleksibel dengan menyatukan kepentingan yang lintas sektoral dan mengupayakan solusi atas pelbagai tantangan ekonomi global. Contohnya: G-20 serta Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan (BRICS).

 Situasi tersebut berimplikasi pada pembangunan tata pemerintahan politik ekonomi regional dan global. Diharapkan, diplomasi ekonomi Indonesia berupaya mendorong ekonomi berkeadilan antara negara maju dan berkembang; serta mengoptimalisasi manfaat langsung dan tak langsung dari evolusi arsitektur regional dan global tersebut.

 Pelbagai tantangan internal dan eksternal perlu dijawab dengan baik oleh Indonesia. Pelbagai kerja sama perdagangan bilateral, regional, dan global yang berkembang membuat Indonesia perlu memiliki strategi politik ekonomi yang tepat dan efektif dalam mengoptimalkan diplomasi ekonominya. Forum ekonomi politik yang efektif antara pemerintah dan aktor-aktor bukan negara (komunitas bisnis dan organisasi non-pemerintah) adalah keharusan. Tujuannya adalah mempromosikan produk-produk unggulan Indonesia (dengan menambah nilai dari produk tersebut) ke luar negeri dan peningkatan investasi domestik dan asing ke Indonesia, yang memanfaatkan pelbagai kerja sama kemitraan strategis/komprehensif antara Indonesia dan negara-negara sahabatnya, pelaksanaan dari MEA, pelbagai kerja sama ekonomi regional ASEAN dan mitra eksternalnya, dan juga penguatan dari pelbagai forum dunia.

 Pemerintah dan aktor-aktor bukan negara perlu bahu-membahu dalam menjawab pelbagai tantangan internal, seperti: (1) pembangunan infrastruktur untuk mendukung konektivitas antara pelbagai sentra ekonomi dan transportasi antarpulau di Indonesia (pemanfaatan konektivitas maritim); (2) penguatan koordinasi di antara institusi pemerintah (pusat dan daerah) serta antara pemerintah dan aktor bukan negara dalam bidang ekonomi dan politik; (3) internasionalisasi bagi BUMN, perusahaan swasta, UMKM, dan para entrepreneur muda Indonesia; (4) penegakan hukum dan tata pemerintahan yang baik; serta (5) peningkatan kapasitas dan daya saing SDM Indonesia serta pemberdayaan jaring pengaman sosial dengan optimal.