Subaltern Goenawan Mohamad  ;  Esais; Mantan Pemimpin Redaksi Majalah TEMPO

                                                      TEMPO.CO, 18 April 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Orang-orang miskin terkadang mirip dewa-dewa yang malang: suara mereka perlu disimak, tapi sering kali dunia mendengarnya melalui perantara. Umumnya perantara merasa punya kewajiban mewakili mereka—dan tak jarang, merasa punya hak untuk itu. Pejabat publik. Anggota parlemen. Partai politik. Calon gubernur yang serius dan pura-pura serius. Pengisi yang rajin Twitter dan Facebook. LSM. Aktivis dengan rasa keadilan yang kuat atau hanya kadang-kadang kuat. Atau para kiai, padri, dan pendeta. Atau media—juga stasiun televisi yang dimiliki bisnis besar dengan komentatornya yang mengumumkan, "Saya dulu pernah melarat." Tapi tiap kali, kita sebenarnya berjumpa dengan pertanyaan ini: benarkah mereka berhak? Apa artinya "mewakili"? Seberapa jauh dan dekatkah mereka dengan kaum miskin, yang selama ini tak berdaya, mereka yang berada di luar hitungan—kaum yang disebut (mengikuti Gramsci) "subaltern"? Pada 1994 Gayatri Spivak menulis satu risalah yang judulnya menggugah dan persoalannya penting untuk dikaji, juga di hari ini: Can the Subaltern Speak?. Tulisan itu sulit dibaca. Yang bisa saya tangkap adalah teguran Spivak: kita perlu melihat lebih jauh yang terkandung dalam kata "representasi"—kata yang lebih tajam ketimbang "perwakilan". Dalam kata "perwakilan", seperti dalam kata "representasi", memang tersirat ada sesuatu yang tak hadir namun beroleh penggantinya yang seakan-akan menghadirkan dia. Tapi kata "representasi" tak hanya itu. Spivak mengemukakan ada dua kata Jerman yang tercakup dalam kata "representasi": Vertretung dan Darstellung. Yang pertama berarti "bicara atas nama" si X, sebagaimana partai politik, atau Negara, atau cendekiawan atau LSM berbicara atas nama si miskin. Yang kedua berarti penggambaran seperti dalam pentas—sebuah cerminan kenyataan dan juga sebuah kreasi. Darstellung bisa mempengaruhi yang Vertretung. Penderitaan, suka-duka, suara, dan kebisuan si miskin yang dipaparkan di sebuah panggung lengkap dengan dramaturginya dapat mendorong munculnya perwakilan politik bagi kaum papa itu. Tapi bagaimanapun narasi dan dramaturgi itu memerlukan bentuk, dengan format yang pas, dengan tokoh-tokoh yang mengemuka. Pada akhirnya, kita akan mendapatkan penggambaran "makro-logis", yang mengabaikan karut-marut, liku-liku, nuansa, dan apa saja yang samar dan rinci. Pada saat yang sama, dari pementasan itu biasanya muncul para "pahlawan", para juru bicara atau pembela, yang lazimnya lebih besar, lebih seru, ketimbang para subaltern sendiri. Dan tak kurang dari itu, kaum miskin pun cenderung ditampilkan seperti satu identitas dengan hakikat yang sama dan tak berubah-ubah—sebuah pendekatan "esensialis". Kaum miskin hanya muncul sebagai bagian sebuah taksonomi. Saya kira Spivak tak berniat mengatakan bahwa kaum subaltern tak boleh diwakili. Pada umumnya kaum papa ini tak punya akses ke percakapan yang lebih luas dan diabaikan percaturan kekuasaan para elite. Maka kaum subaltern perlu disiapkan, dididik, buat mengartikulasikan hasrat dan kepentingan mereka sendiri. Namun persoalannya kembali: siapa yang akan mendidik? Pemikir politik Rancière pernah menulis sebuah buku dengan judul Le Maître ignorant, "kepala sekolah yang tak tahu apa-apa". Rancière menampilkan pengalaman Joseph Jacotot, seorang guru di abad ke-19 yang menunjukkan bahwa mengajar adalah konsep yang salah: tak ada guru yang lebih pandai ketimbang murid. Tak mengherankan bila baginya, gagasan "mendidik" kaum papa, bahkan "mewakili" mereka, adalah agenda yang hanya melanjutkan ketimpangan kekuasaan. Pada 16 Oktober 2012, di Universitas San Martin di ibu kota Argentina, Rancière mengemukakan teorinya tentang demokrasi—dan keyakinannya bahwa asas perwakilan yang kini dipraktekkan di negeri-negeri demokrasi "sepenuhnya berintegrasi dengan mekanisme oligarki". Yang diperlukan sekarang, katanya, adalah "sebuah gerakan aksi yang kuat yang merupakan wujud kekuasaan, yang merupakan kekuasaan setiap orang dan siapa saja". Ada semangat anarki yang sehat dalam pemikiran ini—tapi juga ada pertanyaan yang membuat lubang di dalamnya: bagaimana "aksi yang kuat" itu dapat jadi mekanisme kekuasaan, jika tanpa organisasi, tanpa  struktur, tanpa pemimpin yang mewakilinya? Pada akhirnya, kita kembali ke problem klasik yang tak mudah diselesaikan. Konon Gramsci, tokoh komunis Italia yang dipenjara kaum Fasis itu, berbicara tentang subaltern lantaran ia lihat ketimpangan garis yang dipilih Lenin, ketika membentuk organisasi Partai yang berbicara atas nama proletariat. Proletariat tak serta-merta mewakili yang miskin. Dan Partai Komunis tak serta-merta mewakili proletariat. Pada akhirnya pandangan itu terbukti. Tapi hanya sesekali kaum miskin lepas dari posisi seperti dewa-dewa yang malang, yang suaranya hanya terdengar dalam gema. ●