Selasa, 12 April 2016

"Reshuffle"

"Reshuffle"

Budiarto Shambazy ;   Wartawan Senior KOMPAS
                                                        KOMPAS, 09 April 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Sejak merdeka, kultur kepemimpinan kita agak seperti kerajaan purbakala. Apa pun sistem politiknya, para pemimpin bertingkah seperti maharaja, lengkap dengan mahapatih, patih, dan penggawa.

Pemimpin doyan disanjung-sanjung dan suka gembar-gembor mengenai kehebatan dirinya. Mahapatih, patih, dan dayang-dayang hidup sejahtera karena rajin ikut sang maharaja beranjangsana ke mana-mana.

Rakyat praktis jadi hamba. Meski sudah merdeka dari penjajahan Jepang dan Belanda, rakyat dipaksa menyembah sang raja.

Dulu, para pemimpin mengajarkan rakyat untuk saling panggil "bung" atau cukup "saudara" saja. Belakangan rakyat menghamba menyebut maharaja "Bapak Pembangunan" atau "Paduka yang Mulia".

Maharaja pertama ahli merangkai kata-kata jadi cabang-cabang ideologi negara beraneka rupa. Maharaja pertama penemu Pancasila yang tak pernah diserap-apalagi dipraktikkan-dan menjadi pemanis bibir saja.

Maharaja pertama demokratis sekitar 14 tahun usia pertama republik kita. Ia berjuang untuk negaranya sejak mahasiswa sampai akhirnya lelah.

Setelah 1959, ia hidup ketika berada di podium dan di hadapan puluhan ribu warga. Sang maharaja tetap dihormati dan dijunjung tinggi walau selalu menjadi incaran musuh-musuh besar yang siap menggulingkannya.

Maharaja kedua kecanduan Pancasila. Ia bertahan sekuat tenaga untuk mengamankan kursi kebesarannya. Maharaja kedua di hadapan siapa saja menjaga wibawa sembari mengangguk-anggukkan kepala. Jabatannya oleh pers harus pakai huruf kapital di depan jadi "Kepala Negara".

Alamat maharaja kedua disebut "kediaman", tak boleh "rumah". Dia mesti disebut dengan "bapak" yang sering memberikan petunjuk dan hanya satu kali dalam lima tahun dipanggil dengan sebutan "saudara" ketika diwawancarai Ketua/Wakil Ketua MPR yang selalu setuju dengan pencalonannya.

Bukan cuma maharaja kedua yang berkuasa, melainkan juga para mahapatih, patih, dan penggawa yang setia. Jajaran kepemimpinan "eselon istimewa" itu bersikap dan bertindak seolah republik ini milik mereka.

Mereka menyedot habis dan menjual kekayaan tambang dan membabat sampai botak hutan rimba kita. Mereka menangkapi hamba-hamba yang tak terbukti bersalah, menculik aktivis dan mahasiswa.

Bagaimana dengan maharaja-maharaja selanjutnya? Untung, katanya, kita telah berubah berkat reformasi tahun 1998 yang dipelopori mahasiswa.

Ternyata, kinerja maharaja pasca reformasi berubah sedikit alias relatif sama saja. Mereka cuma berbeda rupa dan ideologi, selebihnya masih menganggap rakyat hamba bodoh.

Mereka memperbanyak jumlah mahapatih, patih, dan penggawa. Sebagian duduk di kabinet, sebagian di struktur tentara, sebagian lagi di legislatif ataupun yudikatif, dan banyak juga yang rajin mengipasi maharaja.

Pada dasarnya mereka pandai mengumbar janji belaka. Hamba-hamba terpukau dan memilih maharaja dengan harapan hidup akan sejahtera.

Eh, tak tahunya hamba salah duga. Maharaja menderita gejala delusion of grandeur karena merasa berdiri di atas semuanya.

Mereka gemar judul gombal seperti Kabinet Pembangunan, Pelangi, Bersatu, Ampera, atau Kerja. Tak laku lagi nama singkat Kabinet Sjahrir atau Kabinet Hatta.

Dulu ada kabinet yang 100 jumlah menterinya. Ada wakil perdana menteri, kementerian koordinator, kementerian negara, menteri negara, sampai menteri muda.

Jumlah kementerian penting tak sebanyak yang sia-sia. Ada Departemen Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga yang datang dan hilang, atau Sekretaris Kabinet yang entah apa bedanya dengan Sekretaris Negara.

Maharaja lupa prinsip terpenting: setiap menteri pembantu kepala negara. Apa yang dilakukan menteri itu semata-mata instruksi Istana Merdeka.

Seperti halnya PRT, kalau tidak becus, majikan tak perlu takut memecatnya. Pakailah peluang ini untuk memperbaiki Indonesia.

Ada yang layak jadi kementerian, ada yang tidak juga. Imigrasi serta Bea dan Cukai yang tugasnya menjangkau dari kepala sampai kaki negeri ini ada di bawah Kementerian Hukum dan HAM saja.

Ada yang gonta-ganti nama: Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan jadi Menteri Negara Urusan Peranan Wanita. Dan seperti biasanya, boros kata-kata perlu biaya.

Ada yang tumpang tindih, Ketua KONI Pusat dengan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga. Ada kementerian "kering" atau "basah" dan yang pasti parpol-parpol berebut minta jatah.

Begitulah gonjang-ganjing perombakan atau pembentukan kabinet menarik perhatian karena lebih bercerita soal orangnya-bukan karyanya. Walau kini beredar nama yang akan keluar-masuk, rakyat lebih suka bekerja saja.

Rakyat mendukung rencana Presiden Joko Widodo merombak Kabinet Kerja, yang sepenuhnya hak prerogatif kepala negara. Sudah keburu beredar lima nama menteri yang akan digantikan atau dimutasikan, yang akan diumumkan segera.

Ibarat PRT, menteri bisa bermental jongos yang suka nonggo-nonggo di pagar rumah. Biar semangat ayo nyanyi "Panjang Umurnya" ramai-ramai. "Tukar menteri R, buang menteri S, ganti menteri Y sekarang juga. Sekarang juga, sekarang juga.."