Senin, 18 April 2016

Perpustakaan di DPR

Perpustakaan di DPR

Baharuddin Aritonang ;   Anggota DPR 1999-2004
                                                    REPUBLIKA, 31 Maret 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Saya ingin bercerita apa adanya. Keinginan untuk membangun sebuah perpustakaan terbesar di ASEAN oleh DPR di Kompleks Perlemen Senayan lebih baik ditangguhkan sampai segala sesuatunya memungkinkan.

Yang pertama soal kemanfaatannya. Yang kedua, keadaan keuangan negara yang terasa belum memungkinkan. Selanjutnya, situasi kurang kondusif untuk melengkapi sarana dan prasarana bagi DPR (serta dua lembaga lainnya) yang berada di kompleks lembaga perwakilan di Senayan.

Tentang hubungan dengan keuangan negara, di kala sulitnya sumber keuangan negara seperti sekarang ini, yang perlu diutamakan tentu kepentingan rakyat banyak, termasuk infrastruktur sebagaimana yang diprioritaskan pemerintah.

Lebih dari itu, yang jauh lebih utama di kalangan DPR dan lingkungan masyarakat Senayan adalah bagaimana mengembangkan suasana kehidupan yang lebih ilmiah. Artinya, dalam setiap pembahasan di lembaga itu perlu didukung argumentasi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jika suasana seperti itu berlangsung, niscaya akan muncul kehidupan yang membutuhkan bahan bacaan. Tradisi membaca akan berkembang. Perpustakaan pun niscaya akan ramai.

Yang terjadi justru sebaliknya. Jarang ada wacana argumentatif dalam segala hal. Lihatlah di dalam pembahasan undang-undang atau anggaran. Juga, pengawasan atas jalannya pemerintahan.

Tak heran bila sepanjang pengalaman saya menjadi anggota DPR, amat jarang "masyarakat" Senayan mengunjungj perpustakaan di DPR. Memang, saya menjadi penghuni kompleks tersebut pada 1999-2004, tapi saya mengunjunginya secara teratur sampai sekarang. Kalau saya mengunjungi perpustakaan DPR yang terletak di lantai 5 Gedung Nusantara 1, hanya ada beberapa staf yang membaca koran. Tidak ada seorang anggota dewan pun yang mampir di situ. Dilihat dari buku tamu dan daftar nama peminjam buku, jika ada satu dua orang terasa sudah bersyukur.

Ketika mengakhiri masa tugas di DPR, sebagian dari perpustakaan itu ditempatkan di lantai 1. Jadi, di situlah saya menyerahkan beberapa buku yang saya tulis dan buku lain untuk disumbangkan ke Perpustakaan DPR. Penyerahan itu diterima langsung oleh Ketua DPR dan dihadiri banyak wartawan.

Tidak lama setelah itu, perpustakaan kembali ke lantai 5, sehingga tidak terlihat oleh khalayak ramai. Kalau perpustakaan itu ditempatkan di lantai dasar, katakanlah di pintu masuk dekat "Pressroom", tentulah akan banyak pengunjungnya. Kalau bukan anggota DPR dan para staf ahli yang mengunjungi, setidaknya para wartawan atau pengunjung umum.

Sesungguhnya, itu pulalah yang terjadi di Library of Congress di Washington DC yang dijadikan sebagai rujukan ketika konferensi pers tentang pembangunan perpustakaan ini bahwa perpustakaan itu tidak hanya dimanfaatkan anggota kongres, tapi juga para ahli dan pengunjung luar. Sebagaimana perpustakaan di seantero Amerika Serikat, di dekat pintu masuk selalu disediakan lemari atau rak tempat pamer buku koleksi terbaru atau buku-buku unik. Buku yang dapat dipinjam dengan izin khusus.

Terkait hal ini, saya pernah mendapat cerita berkesan. Ketika Pak Agung Laksono (di saat itu ketua DPR) berkunjung ke Library of Congress yang dikenal sebagai perpustakaan terbesar di dunia, di pintu masuk pun beliau melihat pajangan buku baru yang dipamerkan. Salah satu yang dipajang di lemari kaca itu adalah buku Ketawa Ngakak di Senayan, Humor-Humor Anggota DPR yang saya tulis.

Apakah Anda kirim? Tanya beliau kepada saya yang sudah menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Sama sekali tidak. Bisa jadi, dikirim oleh Kedubesnya di sini!" balas saya. Ketika baru terbit, buku itu memang banyak diulas. Bahkan, dijadikan bonus oleh majalah Reader's Digest Indonesia.

Begitulah perpustakaan dibangun. Dan, itu sejalan dengan kebiasaan hidup masyarakatnya yang suka membaca. Lihatlah kehidupan di sana, di berbagai tempat akan tampak orang membaca. Kehidupan di sini justru sebaliknya. Amat jarang orang membaca.

Tradisi diskusi pun tidak berkembang. Padahal, itulah jalan untuk beradu argumentasi, mengasah pikiran, serta mencari titik temu dari beragam pendapat yang berbeda. Kebiasaan ini juga tidak berlangsung di kalangan anggota DPR dan penghuni Senayan lainnya.
Pada 17 Maret 2016 saya diundang oleh Pusat Kajian Akuntablilitas Keuangan Negara dalam acara Diskusi Pakar tentang peningkatan dukungan keahlian bagi anggota dewan. Kata Kepala Pusat yang mengundang, seyogianya peserta diskusi adalah para staf di lingkungan pusat yang dibentuk setelah Badan Akuntabalitas Keuangan Negara (BAKN) yang menjadi alat kelengkapan dewan itu dibubarkan serta para tenaga ahli anggota dewan dan komisi di lingkungan DPR.

Jika staf pusat itu sekitar 10, tenaga ahli dewan adalah lima orang untuk setiap satu anggota DPR (berarti tenaga ahli anggota DPR mencapai 500 dikai lima orang) serta tenaga ahli di komisi yang jumlahnya sekurang-kurangnya 80 orang. Tapi, Anda tahu berapa orang yang hadir? Dari kalangan tenaga ahli yang mestinya ratusan itu, hanya hadir tiga orang. Yang aktif berdiskusi hanya seorang, sedangkan dua orang lagi asyik mengobrol sendiri.

Diskusi dengan topik yang penting dan menarik begitu saja hanya datang tiga orang, berapalah yang rajin ke perpustakaan? Padahal, ke perpustakaan bersifat pasif alias sukarela. Jika anggota DPR dan tenaga ahli tidak tertarik untuk hal-hal yang menyangkut ilmu pengetahuan, bagaimana mungkin perpustakaan akan dikunjungi?

Sesungguhnya, di dalam buku saya Dari Uang Rakyat sampai Pasien Politik, Kisah-kisah anggota DPR sudah saya tulis, bila langkah penting yang harus ditempuh anggota DPR (yang kemudian niscaya akan menular kepada para staf ahli dan staf sekretariat DPR) adalah memperbaiki sikap dan perilaku, khususnya dalam memandang posisisnya sebagai wakil rakyat yang memiliki rasa tanggung jawab.

Kerangka berpikir begitu yang membuat anggota DPR merupakan pekerjaan yang harus dilakukan di dalam hidup keseharian. Kerjanya adalah membaca dan berpikir, menghadiri rapat dan berdiskusi, untuk menyusun legislasi, membahas anggaran, dan mengawasai jalannya pemerintahan. Aspeknya teramat luas, menjangkau seluruh daerah dan rakyat di nusantara ini.

Dengan begitu, perhatian akan terfokus ke Senayan. Di situlah titik sentral kehidupan mereka di saat menjabat sebagai wakil rakyat. Kalaupun ada kunjungan kerja (kunker) tetaplah menjadi bahan untuk dibahas di Senayan. Kompleks lembaga perwakilan di Senayan itu akan menjadi rumah utama di saat menjabat.

Dengan dasar berpikir seperti itulah akan menghargai segala sarana dan prasarana yang tersedia. Termasuk, ruang rapat, ruang kerja, kantin, poliklinik, dan perpustakaan. Jika Kompleks Senayan ini hanya dijadikan sebagai "tempat singgah" secara fisik, tapi menjadi tambang penghasilan maka niscaya hasil kerja mereka tidak akan dirasakan rakyat. Dengan begitu, rakyat akan melihat bahwa perpustakaan megah itu tidak perlu dibangun. Karena, yang ada saja tidak dimanfaatkan.