Perombakan Kabinet Y Ari Nurcahyo ;   Direktur Eksekutif PARA Syndicate

                                                        KOMPAS, 16 April 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Presiden Joko Widodo beralasan akan merombak kabinetnya jika hal itu ditimbang lebih membawa manfaat daripada mudarat. Mempercepat kerja pemerintahan menjadi kunci dari alasan tersebut. Presiden perlu memastikan, program kerja prioritas dan target pembangunan bisa segera tercapai di tengah sisa waktu ke depan. Telah lama isu perombakan (reshuffle) kabinet jilid dua merebak. Sejak Oktober tahun lalu, menginjak setahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, wacana ini berembus ke publik, tetapi isunya perlahan surut ke belakang. Baru memasuki April ini, isu reshuffle kembali mencuat lebih kencang jadi perbincangan luas di publik dan diskusi ramai di media sosial, bahkan beredar nama-nama baru anggota kabinet. Boleh jadi publik memang sedang antusias mencermati kinerja kabinet Jokowi. Namun, di balik itu, yang sebenarnya tengah terjadi adalah sedang berlangsung tarik-menarik kepentingan politik dengan menggunakan kekuatan luar mendesakkan agenda reshuffle demi merepresentasi kepentingan kelompok mereka. Kategori ”kelompok mereka” ini bisa jadi partai politik, relawan, organisasi, atau sejenisnya. Karena itu, Presiden perlu menakar dan menimbang matang semua masukan dan saran terkait rencana reshuffle. Keseimbangan baru Di tengah kontestasi kepentingan yang menghampiri Presiden, perlu ditegaskan bahwa reshuffle adalah hak prerogatif presiden dalam sistem pemerintahan presidensial. Aturan main ini harus mampu ditunjukkan kepada publik sehingga Presiden sungguh menggunakan hak prerogatifnya secara otonom. Saat membuka rapat paripurna kabinet (Kamis, 7/4), bahasa tubuh dan mimik wajah Presiden Jokowi tampak muram ketika mengatakan kepada para menterinya; ”Politik kita adalah politik kerja, bukan politik rencana, bukan politik wacana…!” Pernyataan ini terbilang sangat keras untuk model presiden seperti Jokowi yang berlatar budaya Jawa. Dalam perspektif budaya politik Jawa, gerak tubuh dan bahasa verbal yang lugas seperti itu mengirimkan pesan kuat adanya kehendak Presiden mencari keseimbangan baru. Dalam filsafat Jawa ada ungkapan ”hamemayu hayuning bawana”, yang secara harfiah berarti menjaga keseimbangan kehidupan dan keselarasan dunia. Secara kosmologis, keseimbangan ini diwujudkan dalam perilaku manusia yang selalu menjunjung moral dan keutamaan. Jika diciutkan dalam praksis politik, filsafat Jawa itu dapat diartikan sebagai keseimbangan antara jagat kekuasaan besar (presiden) dengan kekuasaan kecil (menteri dan pembantu presiden). Dalam relasi kekuasaan di pemerintahan, makna itu berarti hubungan kerja dan fungsi kerja yang efektif dalam menjalankan pemerintahan. Karena itu, perlu dipahami bahwa Presiden Jokowi beralasan kuat untuk menciptakan keseimbangan baru dalam kabinet pemerintahannya. Setelah berjalan memasuki tahun kedua pemerintahan, kegaduhan kabinet akibat ulah ”nakal” beberapa menterinya tidak saja telah mengacaukan tatanan keseimbangan kerja di kabinet, tetapi juga sudah menggerus kewibawaan Presiden. Bahkan, ada sikap nyentrik menterinya yang sudah sampai membuat malu Presiden Jokowi di depan publik. Dalam perspektif budaya politik Jawa, hal-hal ”nakal” di luar pakem seperti itu sering kali merusak keseimbangan kerja. Terganggunya keseimbangan kerja tim kabinet dan tergerusnya kewibawaan Presiden akibat sikap sengaja ”nakal” beberapa menteri, disadari Presiden Jokowi: menyerang langsung tepat di jantung kekuasaan Jokowi sebagai Presiden. Meminjam Ben Anderson (1972), dalam budaya politik Jawa, konsep kekuasaan itu bersifat konkret, homogen, konstan, dan memusat. Karena itu, perilaku beberapa menteri yang mbalelo dan bikin gaduh di publik, dalam perspektif ini, sama saja menggeser atau mengacaukan sentralitas jagat kekuasaan besar seorang presiden. Seperti nyala lampu pijar, terang cahayanya jangan sekali-kali diterpa distorsi cahaya lain yang mengganggu. Kabinet efektif Karena itu, keputusan Presiden Jokowi merombak kabinet adalah tepat jika langkah itu merupakan jawaban Presiden menciptakan keseimbangan baru untuk mempercepat kerja pemerintahan. Presiden perlu menjaga semangat tim kerja kabinet tetap di jalur the dream team yang andal dan produktif bekerja. Perombakan kabinet ini jadi hal sangat penting bagi pertaruhan Presiden untuk membumikan Nawacita sebagaivisi besar merealisasikan program kerja prioritas dan target pembangunan. Kabinet Kerja, sesuai namanya, harus membuktikan sebagai kabinet kerja yang efektif, tim kerja yang berkinerja optimal, berdaya kerja dan berhasil guna menjalankan target kerja pembangunan yang sudah direncanakan. Kabinet efektif itu akan menampilkan resume power baru dengan menguatnya kekuasaan presidensial. Kondisi ini juga akan menciptakan stabilitas politik yang terjaga, baik di parlemen maupun relasi antarpartai politik pendukung pemerintah. Dan, terutama, kabinet menjadi efektif, tidak lagi menuai gaduh karena orientasi utama setiap menteri adalah kecepatan kerja kabinet. Dengan perombakan kabinet yang terukur tersebut, arah resume power yang memusat ke Presiden ini secara pasti menguatkan posisi politik Presiden Jokowi: ia adalah the real president yang tak pernah berhenti bekerja untuk rakyat, bukan mengabdi partai atau kelompok relawan. Ya, semua itu karena kita mencintai Indonesia. ●