Rabu, 13 April 2016

Perombakan Kabinet

Perombakan Kabinet

Yudi Latif ;   Steering Committee, Konvensi Nasional tentang Haluan Negara
                                                        KOMPAS, 12 April 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Salah satu isu politik terhangat yang menyedot perhatian publik dalam beberapa pekan terakhir adalah rencana perombakan kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dimensi perombakan kabinet kali ini mengandung bobot konfliktual yang menegangkan, menyusul perselisihan internal dalam kabinet.

Saling serang antarmenteri, bahkan antara menteri dan ”atasannya”, membuka watak dasar kabinet koalisi pemerintahan ini, yakni koalisi kepentingan tanpa kesamaan visi ideologis.

Kendati pada titik keberangkatannya, pasangan ini menjanjikan koalisi ramping tanpa syarat dengan konsepsi ideologis yang kental dalam sesanti Trisakti dan Nawacita, dalam perjalanannya telah tercegat di berbagai tikungan. Pemerintahan ini seperti menanggung beban utang politik yang besar untuk segera dilunasi kepada para ”investornya” dengan mengakomodasi kaki-tangannya di kabinet.

Akibatnya, yang muncul adalah kabinet gado-gado yang dipersatukan oleh kepentingan pragmatis. Sejak itu, konsepsi ideologi Nawacita tidak menemukan basis institusional dan agen sosialnya dan lekas menjelma menjadi slogan kosong. Menteri-menteri berhaluan liberal yang ramah kepentingan asing dan korporatokrasi lokal bersanding dengan menteri-menteri berhaluan kedaulatan nasional/rakyat. Dalam era kebebasan berpendapat dan kebebasan informasi, konflik laten dalam kabinet ini meledak keluar memanifestasikan konflik terbuka yang membingungkan nalar publik.

Dimensi lain yang menambah potensi konflik dalam kabinet ini adalah kehausan menteri-menterinya untuk berlomba mengembangkan politik pencitraan. Obsesi besar untuk merekayasa pencitraan ini merupakan overkompensasi atas mediokritas rerata kualitas menteri, yang bersejalan/paralel dengan kelangkaan ”nama-nama besar” di panggung politik.

Ketika banyak orang mulai kehilangan kekaguman pada ”nama-nama besar”, secara naluriah mereka mengalihkan kekagumannya kepada diri sendiri. Banyak menteri yang mematut-matut dirinya sebagai pemimpin besar. Masalahnya, gejala pemujaan terhadap diri sendiri itu tidaklah didukung oleh kerangka sosialitas yang dapat mengembangkan otonomi dan karakter individu. Dalam lemahnya kepastian hukum dan ekosistem kreativitas, ruang otonomi individu dipersempit oleh keharusan keguyuban. Kebanyakan individu tumbuh dengan mentalitas konformis, bukan subyek berdaulat yang bisa mengambil jarak dari tradisi buruk.

Kumpulan individu-individu guyub tak dapat melahirkan masyarakat kreatif. Kreativitas sosial memerlukan tumbuhnya eksentrisitas. ”The amount of eccentricity in a society,” ujar John Stuart Mill, ”has generally been proportional to the amount of genius, mental vigor and moral courage it contained.”

Bahwa saat ini, Indonesia mengalami defisit orang-orang eksentrik berkarakter yang memiliki kekuatan mental, kebernasan gagasan dan keberanian moral untuk mengambil pilihan sendiri di luar kelatahan dan tekanan luar, merupakan pertanda kegagalan sistem kaderisasi dan desain institusi demokrasi yang mengandalkan kekuatan uang dan popularitas.

Dalam lemahnya kekuatan karakter, imajinasi dan orisinalitas, obsesi politik sebagai ekspresi pemujaan diri lebih menguatkan semangat komodifikasi yang reseptif dan konsumtif, ketimbang sebagai ekspresi subyek kreatif dan produktif. Dunia politik dan kabinet disesaki onggokan politikus plastik, kehebohan aksi selebritas, dan jorjoran pencitraan, tetapi miskin isi, miskin visi, hampa darma.

Perilaku elite politik dan menteri tersebut sangat menggelisahkan. Berdasarkan pengalaman sejumlah negara, yang paling bertanggung jawab atas keruntuhan suatu demokrasi bukanlah orang-orang biasa, melainkan perilaku elite politik (Bermeo, 2003). Sumber utama krisis politik di negeri ini tidaklah terletak pada ”sisi permintaan” (rakyat di akar rumput). Sebaliknya, sumber krisis politik itu berasal dari kelemahan ”sisi penawaran”; dari ketidakmampuan aktor politik untuk membangkitkan kepercayaan rakyat. Dengan meminjam ungkapan Bung Karno, para pemimpin kita gagal membangkitkan spirit, kehendak, dan perbuatan rakyat.

Politik dan pemerintahan tanpa visi ideologis tak menyediakan basis nilai dan harapan. Tanpa kejelasan visi, politik kehilangan peta jalan ke arah mana masyarakat akan diarahkan, prioritas nasional apa yang akan dipilih, fokus pembangunan apa yang akan disasar, dan akhirnya pengorbanan apa yang dituntut dari rakyat. Politik tanpa visi sekadar kemeriahan pesta pora yang menyesatkan; memberi harapan semu dengan biaya mahal, tanpa arah ke depan, tanpa perenungan mendalam, dan tanpa komitmen pada penyelesaian masalah-masalah mendasar.

Reaksi balik kejenuhan banyak orang terhadap politik permukaan mulai terlihat dari bangkitnya kesadaran publik terhadap segi-segi substantif. Salah satu indikasi dari kesadaran ini adalah mencuatnya kehendak publik untuk memulihkan Garis-garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan oleh seluruh kekuatan rakyat melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat. Gelombang kesadaran publik pada segi-segi substatif ini pada gilirannya akan mengempaskan pemerintahan pencitraan ke tepian.

Jika pemerintahan Jokowi masih ingin menyelamatkan kewibawaannya dan kepercayaan publik, maka komitmen pemerintah pada visi Trisakti dan Nawacita harus dipulihkan dengan mengganti menteri-menteri yang tidak sejalan dengan visi ideologis tersebut. Jika perombakan kabinet hanya sekadar untuk mempertahankan kekuasaan, pemerintah yang naik dengan tingginya harapan publik akan turun dengan tingginya frustrasi sosial.