Jumat, 15 April 2016

Mencari Kebijakan untuk Daya Saing

Mencari Kebijakan untuk Daya Saing

Sutarjo  ;   Kandidat Doktor Unpad, Bandung
                                              MEDIA INDONESIA, 15 April 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

INSTITUSI pemerintah mempunyai pengaruh signifikan pada daya saing ekonomi dan pengembangan ekonomi negara agar pertumbuhan pembangunan berkesinambungan. Boon Seong Neo dan Geraldine Chen dalam Dynamic Governance (2007) menguraikan institusi pemerintah umumnya tidak dinamis dalam memberikan output dan layanan kepada masyarakat karena tidak menghadapi persaingan. Singapura berhasil dalam konstruksi kebijakan untuk meningkatkan daya saing, industri berbasis sumber daya alam sangat maju, dan pendapatan per kapita US$48.595 meski tidak memiliki sumber daya alam, sedangkan Indonesia, yang kaya sumber daya alam berpendapatan per kapita US$3.452.

Saat pendapatan per kapita Singapura melampaui beberapa negara maju, Pemerintah Singapura tidak berhenti dan memikirkan strategi baru agar daya saing tetap terjaga dalam ekonomi global. Pendekatan baru dilakukan agar kesejahteraan warga tetap berkesinambungan. Tahap awal pendekatan ialah mengambil paradigma bahwa pengalaman dan keahlian warga sudah cukup untuk memasuki dunia kerja. Jika mereka tidak bekerja, mereka dianggap kurang motivasi. Namun, saat ekonomi berkembang, terdapat kesenjangan antara keahlian dan kebutuhan angkatan kerja sehingga perlu pendekatan berbeda. Target Singapura ialah menarik rakyat agar aktif berpartisipasi dalam pembangunan dan agar Singapura menjadi tujuan investasi.

Tiongkok memiliki sumber daya alam sangat besar. Namun, mereka mengimpor sumber daya dari negeri luar dan mengolahnya menjadi produk unggulan dan mengekspornya kembali. Pada 1978, Tiongkok merupakan salah satu negara miskin dengan pendapatan per kapita hanya seperempat belas pendapatan per kapita AS. Pada 2013, nilai manufaktur Tiongkok 35% lebih tinggi daripada AS. Nilai manufaktur Tiongkok hampir 29% dari produk domestik bruto, di AS hanya 12% dan Jepang 19%. Menurut indeks daya saing manufaktur yang dibuat Deloitte (2013), manufaktur Tiongkok menduduki peringkat pertama di dunia, sedangkan AS di peringkat tiga dan Indonesia di peringkat 17.

Tiongkok unggul dari segi indikator input maupun output yang didukung kebijakan pemerintah yang kondusif dalam mendorong pembiayaan dalam investasi di dalam ilmu dan teknologi, pelatihan karyawan, serta pembangunan infrastruktur. Terdapat transformasi struktural dan realokasi tenaga kerja secara masif dari pertanian ke industri. Yang menarik ialah pekerja yang di realokasikan ke sektor industri tidak melakukan urbanisasi ke pusat kota sebagaimana di Indonesia. Mereka bekerja di pusat industrialisasi di wilayah yang dibentuk pemerintah berupa kota kecil atau pemerintahan tingkat desa yang mereka sebut 'township and village enterprises'.

Indonesia masih di peringkat 37 dalam hal daya saing sesuai dengan rilis Forum Ekonomi Dunia berdasar 12 pilar sebagai ukuran, yaitu institusi, infrastruktur, lingkungan ekonomi makro, kesehatan dan pendidikan, pendidikan lanjutan dan pelatihan, efisiensi pasar, efisiensi tenaga kerja, perkembangan pasar keuangan, kesiapan teknologi, besaran pasar, lingkungan bisnis, serta inovasi. Berkaca dari Singapura dan Tiongkok, untuk meningkatkan daya saing, Indonesia perlu perubahan pendekatan.
Diperlukan pembaharuan yang mencakup berbagai aspek kehidupan bangsa.

Kabinet kerja perlu lebih berorientasi output dalam kebijakan strategis.
Koordinasi antardepartemen perlu ditingkatkan karena ibarat mesin raksasa. Tiap-tiap kementerian merupakan bagian dari mesin yang harus sama-sama berputar agar mesin bergerak ke arah depan. Ketidakharmonisan komunikasi dan kebijakan antarkementrian perlu diperbaiki.

Ketidakharmonisan kebijakan itu bisa dibaca calon investor di industri lain dan memengaruhi keputusan mereka dan mempertimbangkan negara lain untuk investasi sehingga daya saing Indonesia menjadi kurang menarik. Kabinet yang pernah dirombak pada 2015 ternyata masih gaduh dan belum efektif. Tidak semua menteri mampu mengikuti irama kerja Presiden Jokowi. Sebagian masih menggunakan paradigma menunggu petunjuk, kurang inisiatif, serta sibuk pada kegiatan seremonial tanpa menghasilkan output nyata agar visi Presiden Jokowi terealisasi.

Terdapat kegamangan sebagian pejabat kementerian untuk berinisiatif dalam membuat kebijakan dan keputusan karena banyaknya kepentingan politik dan tekanan golongan tertentu. Kebijakan dan regulasi antara kementerian dan lembaga yang saling mendukung akan mendorong iklim investasi dan meningkatkan daya saing Indonesia.

Infrastruktur sudah bertahun-tahun dikeluhkan pelaku usaha karena menyebabkan tingginya biaya logistik. Kebijakan yang memastikan percepatan dalam pembebasan lahan demi kepentingan infrastruktur perlu lebih ditingkatkan karena masih banyak pelaksanaan proyek infrastruktur yang terganjal karena sulitnya pembebasan lahan.
Pihak yang memberikan kritik bahwa porsi proyek infrastruktur perlu dikurangi perlu melihat kenyataan di lapangan, mengingat secara infrastruktur Indonesia tertinggal jauh daripada negara lain.

Rencana kerja pemerintah dalam membuka pasar ekspor baru dan mengurangi hambatan perdagangan membutuhkan implementasi nyata dan bantuan dalam efisiensi manufaktur agar mampu memanfaatkan peluang pasar Masyarakat Ekonomi ASEAN, Trans-Pacific Partnership, dan perlu dukungan agar ekspor diperluas ke negara-negara yang menjadi mesin pertumbuhan baru seperti Afrika dan Timur Tengah, termasuk Iran.

Kebijakan dengan sudut pandang baru perlu dilakukan secara proaktif untuk mendorong industri kreatif dan e-commerce dalam perizinan, legalitas, pembiayaan, dan kepastian usaha, terutama apabila terdapat benturan dengan industri konvensional karena industri kreatif menjadi salah satu penggerak ekonomi masa depan.

Pengembangan industri pengolahan yang ditargetkan tumbuh 5,9%-6,4% perlu didukung dalam penurunan suku bunga pinjaman yang saat ini masih tinggi. Perlu pengembangan gugus industri yang sesuai dengan karakter wilayah agar ekonomi daerah berkembang dan gelombang urbanisasi terkendali. Apabila kebijakan tersebut dapat direalisasikan, daya saing Indonesia niscaya akan meningkat dengan pesat pada tahun mendatang.