Minggu, 03 April 2016

Membaca Pikiran Politik Jokowi

Membaca Pikiran Politik Jokowi

M Subhan SD ;  Wartawan Senior Kompas
KOMPAS, 02 April 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Isu perombakan (reshuffle) kabinet berembus lagi, tetapi Presiden Joko Widodo bergeming. Memang unik, karena semua orang ingin ikut campur mengurusi reshuffle. Partai politik merasa paling mengerti, bahkan parpol yang bukan pendukung pemerintah sekalipun. Padahal berulang kali Presiden Jokowi menegaskan, reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. Tetapi, namanya parpol, suka sekali mendorong-dorong atau memancing-mancing. Sebaliknya, Presiden Jokowi sudah pasang kuda-kuda: tidak bisa ditekan-tekan, didikte-dikte, atau didesak-desak.

Sikap tegas Jokowi makin kelihatan di banding tahun 2014 saat mulai masuk Istana. Pasca Pilpres 2014, di tengah ingar bingar euforia kemenangan pasangan Jokowi-Kalla, ada rumor bernada subversif. Skenarionya pemerintahan Jokowi-Kalla tidak bertahan lama. Pemerintahan akan jatuh atau persisnya dijatuhkan dalam waktu dua tahun. Namun, baru menjelang 1,5 tahun, bukannya tanda-tanda kejatuhan yang terjadi, Jokowi justru mengacaukan "skenario" itu. Bahkan, lawan-lawan politiknya yang garang, satu per satu rontok.

Tidak sedikit politisi, yang pernah berhubungan dengan Jokowi, mengakui bahwa Jokowi memang tangguh, ulet, sulit ditaklukkan (dipengaruhi). Ibaratnya, petarung dari Solo itu menaklukkan kerasnya panggung politik nasional, justru tidak dengan kekerasan atau penggunaan kekuasaan.

Kini, hampir tak terdengar lagi galaknya Koalisi Merah Putih (KMP), yang berlawanan dengan pendukung pemerintah, Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Bahkan KIH sudah berubah menjadi Kerja Sama Partai Politik Pendukung Pemerintah (KP3). Di seberang lain, satu per satu parpol di KMP terlepas, merapat ke pemerintah. PAN sudah bergabung dengan pemerintah sejak September 2015. PAN tinggal menunggu jatah kursi saja jika terjadi perombakan kabinet.

PKS juga sudah bersilaturahim pada Presiden Jokowi. Partai Golkar yang sepanjang 2015 ribut terus, juga telah merapat ke Istana. Bahkan, pemerintah aktif membangun rekonsiliasi di antara dua kubu (Aburizal Bakrie dan Agung Laksono) tersebut. PPP yang juga berkonflik sudah pergi pula ke Istana. Meskipun para petinggi KMP bertemu pada Kamis (31/3) malam lalu, pertentangan KMP versus KIH pun sudah tidak relevan lagi. Sudah meleleh, lalu mencair.

Bagaimana membaca perubahan politik tersebut? Pertama, Jokowi boleh dikata dapat memecah kekuatan KMP yang awalnya begitu merepotkan Jokowi dan partai koalisi pendukungnya. Bayangkan posisi strategis di DPR dikuasai KMP. KIH dapat sisa-sisanya. Waktu itu sampai muncul sindiran nyinyir "salam dua jari" menjadi "salam gigit jari". Kedua, ini jadi persoalan kemudian, bahwa pendukung pemerintah menjadi gemuk. Bisa kurang sehat dan tidak lincah.

Ketiga, dengan begitu, kekuasaan politik Jokowi makin menguat karena gangguan oposisi berkurang drastis. Keempat, ini tak kalah pentingnya, sebagai pesan untuk PDI-P bahwa Jokowi makin banyak kawan, bukan cuma PDI-P dan koalisinya. Masa awal-awal menjadi presiden, kentara sekali Jokowi diperlakukan sebagai "petugas partai". Saat dicalonkan menjadi presiden, Jokowi memang cuma kader. Ia bukan petinggi partai, apalagi ketua umum. Dan, di PDI-P genealoginya jelas ada trah biologis Soekarno, bukan cuma ideologis.

Dengan posisi bukan tokoh puncak partai, Jokowi kelihatan agak sulit pada masa awal-awal pindah ke Istana. Dosen saya di Universitas Indonesia yang ahli sosiologi politik, Profesor Iwan Gardono Sujatmiko, kerap mengingatkan bahwa seorang pemimpin (presiden) tidak cukup dengan faktor figur dan leadership saja. Ia mesti memiliki basis kekuasaan (power base) yang cukup kuat. Tanpa basis kekuasaan yang kuat, ia akan mudah terayun-ayun seperti bandul.

Situasi kini telah berubah. Mungkin cerita Jokowi tanpa kuasa yang cukup mulai sama-samar menghilang. Kalau mengikuti Moises Naim (The End of Power, 2013), ilmuwan dari Carnegie Endowment for International Peace, kekuasaan Presiden Jokowi telah mampu mengarahkan, mengontrol, atau juga mencegah tindakan kelompok atau pihak lain.

Jokowi memang tidak seflamboyan Soekarno atau sedingin Soeharto, tetapi Jokowi justru mampu membawa keluar dari jebakan bahwa pemimpin nasional adalah tokoh pusat dan suka pencitraan. Ia menjadi antitesis tipikal pemimpin nasional selama ini. Dengan gayanya sendiri, Jokowi bisa mengikuti irama politik nasional dan perlahan justru bisa mengubahnya. Saat situasi panas, ia tak harus menuangkan bensin. Sewaktu menteri-menterinya ribut, sampai batas-batas tertentu kegaduhan kabinet itu dibiarkan. Namun pada satu titik, ia bisa mengunci mulut para menterinya. Namun, publik pun akhirnya tahu siapa-siapa menteri yang suka ribut. Jadi, kalau reshuffle, gampang memilahnya. Dan, bisa kapan saja. Sebab, kendali presiden sudah lebih kuat.

Alhasil tidak sampai dua tahun, Jokowi telah mengubah peta politik di negeri ini. Tampaknya makin kuat, apalagi kinerjanya yang tiada henti. Wakil Presiden Jusuf Kalla saja yang di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dulu kerap dijuluki the real president, kini sulit menandingi kegesitan Jokowi. Kira-kira begitulah pembacaan politik yang samar-samar dibaca dari luar Istana. Jika saja pembacaan pikiran politik ini kurang tepat, mohon dimaafkan, ya, Pak Presiden.... ●