Selasa, 19 April 2016

Kegagalan Kelola Informasi

Kegagalan Kelola Informasi

Asrinaldi A ;   Dosen Ilmu Politik Universitas Andalas
  KOMPAS, 19 April 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Kondisi bangsa ini kian mengkhawatirkan. Tak hanya silang-sengkarut politik yang kian tak menentu ujungnya, tetapi masyarakat juga kehilangan pegangan siapa pemimpin yang bisa diikuti. Bahkan muncul pertanyaan, apakah pemimpin politik yang saat ini berkuasa memikirkan bangsa ini?

Pertanyaannya ini mencuat karena begitu banyaknya persoalan yang berkelindan, tetapi tak jelas bagaimana penyelesaiannya. Belum habis satu masalah yang coba dipahami publik, muncul lagi masalah lain yang tidak kalah hebat. Tidak ada dari pemerintah yang memberikan penjelasan, apa sesungguhnya yang sedang terjadi dan bagaimana seharusnya masyarakat bersikap.

Lemahnya negara

Lihat saja polemik di antara elite negara yang sering kali berbeda dalam memandang kasus yang melibatkan institusi masing-masing.  Misalnya, perbedaan pendapat antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan BPK terkait dengan hasil audit pembelian RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI. Juga adanya perbedaan pendapat KPK dengan Kejaksaan Agung terkait kasus suap yang melibatkan petinggi di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Bersamaan dengan itu muncul pula kasus suap yang melibatkan pengusaha dan anggota DPRD DKI dalam pembahasan kasus reklamasi Teluk Jakarta. Di ranah politik lebih dahsyat lagi melibatkan mantan Ketua DPR Setya Novanto terkait kasus "papa minta saham" yang tak jelas akhirnya. Belum lagi sengkarut pejabat meminta fasilitas negara dalam urusan pribadi ke luar negeri. Yang terbaru, mencuatnya nama-nama pengusaha dan petinggi negara dalam skandal Dokumen Panama. Isu tak kalah sensitif adalah tentang etnis Tionghoa yang mulai melakukan konsolidasi kekuatan untuk mewujudkan kepentingan mereka di Indonesia.  Banyak lagi isu lain yang berkembang di masyarakat.  Apa sesungguhnya yang sedang terjadi dengan negara ini?

Pemerintah sebagai penyelenggara kekuasaan negara tentu memiliki peran yang penting dalam mengelola isu yang berkembang, terutama menyangkut kekuasaan negara yang dilaksanakan pejabatnya.  Tak mungkin masyarakat dibiarkan dengan ketidakjelasan dan menyimpulkan sendiri apa yang sesungguhnya sedang terjadi.  Apalagi dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi saat ini, tak ada data yang bisa ditutupi sehingga masyarakat juga memiliki data pembanding untuk memahami apa yang terjadi.  Sayangnya dalam konteks ini pemerintah terlihat belum mampu berperan mengendalikan informasi yang simpang siur di ranah publik.

Keadaan ini dikhawatirkan akan menurunkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.  Silang-sengkarut masalah yang tak jelas ujung pangkalnya menimbulkan kebingungan publik, yang dapat saja bermuara pada kesimpulan bahwa semua masalah yang muncul adalah bentuk ketidakmampuan pemerintah mengurus negara.

Dalam konteks bernegara, kegagalan pemerintahnya mengendalikan informasi adalah ciri lemahnya negara melaksanakan fungsinya, sebab beredarnya isu dan pemberitaan yang tak jelas tujuannya akan berdampak pada keresahan publik. Bahkan publik hidup dengan rasa cemas yang berlebihan dan bahkan memunculkan sikap paranoid terhadap apa yang sedang terjadi. Ini jelas merugikan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Idealnya, pemerintah harus bisa memainkan peran aktif dalam mengendalikan setiap isu yang beredar sehingga tak terjadi akumulasi isu negatif di tengah masyarakat.  Apalagi banyaknya isu yang mencuat ke publik malah terkait dengan korupsi yang melibatkan elite dan ketidamampuan hukum negara menegakkan keadilan kepada publik.

Robert I Rotberg dalam bukunya, State Failure and State Weakness in a Time of Terror (2003), menjelaskan kondisi negara yang tinggi angka korupsinya, begitu juga masyarakat yang semakin sulit mendapatkan akses terhadap barang dan jasa yang disediakan pemerintah serta tingginya tensi hubungan politik antarelite, antaretnis, komunal dan agama, dapat mendorong negara menjadi negara lemah.

Jika diperhatikan keadaan ini, Indonesia masuk dalam kategori negara lemah yang bahkan dikhawatirkan sedang mengarah pada negara gagal karena ketidakmampuannya mengendalikan isu-isu yang berkembang dalam masyarakat.  Ini ibarat bom waktu yang dapat memicu eskalasi konflik setiap saat.  Di sinilah dituntut adanya peran pemerintah untuk menguatkan kembali peran dan fungsi negara dalam masyarakat.

Mengendalikan informasi

Langkah utama yang perlu dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi adalah kembali menjadikan pemerintah berperan sebagai pengendali informasi, khususnya menyangkut kasus yang melibatkan pejabat negara. Selama ini terkesan bahwa kasus yang menimpa pejabatnya dibiarkan bergulir liar ke mana-mana. Akibatnya menyentuh isu-isu lain yang tidak relevan dan merugikan pemerintah itu sendiri.

Melaksanakan fungsi kontrol terhadap informasi yang beredar bukan berarti pemerintah menjadi hegemoni dan mendominasi informasi untuk publik. Justru yang perlu dilakukan adalah bagaimana informasi yang beredar dalam masyarakat benar adanya dan tidak disusupi isu-isu lain yang justru meresahkan masyarakat. Sebenarnya kekhawatiran seperti ini sudah diindikasikan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tentang berubahnya model perang modern yang menggunakan proxy war.

Inilah buktinya, disadari atau tidak informasi yang berkembang di tengah publik telah memengaruhi cara pikir masyarakat untuk bersikap sinis, penuh kebencian, permusuhan, dan intimidasi terhadap kelompok lain yang berseberangan.

Pemerintah tak mungkin tinggal diam menghadapi kondisi ini karena dampaknya adalah pada masa depan negara. Harus ada upaya nyata dari pemerintah untuk mengontrol informasi yang berisi isu-isu yang tak jelas sumbernya. Padahal, Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki kewenangan yang besar untuk mengendalikannya.  Sayangnya, elite kita masih sibuk dengan kekuasaan masing-masing dan memikirkan bagaimana mempertahankannya. Akibatnya mereka lupa bahwa banyak masalah krusial yang sedang dihadapi bangsa ini.