Kamis, 07 April 2016

Jokowi ”Berbalas Pantun” dengan SBY

Jokowi ”Berbalas Pantun” dengan SBY

M Bambang Pranowo ;   Guru Besar UIN Ciputat;
Rektor Universitas Mathla’ul Anwar, Banten
                                                  KORAN SINDO, 30 Maret 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Johan Budi, juru bicara (jubir) Presiden Jokowi, dalam sebuah wawancara di sebuah televisi swasta Rabu (23/3/016) menyatakan, Jokowi dan SBY ”tidak pernah berbalas pantun”.

Pernyataan Johan Budi ini—dalam idiom Jawa memang ”bener ning ora pener”. Artinya benar dalam permukaan, tapi tidak dalam esensinya. Publik kadung sudah menangkap esensi dari laku-lisan Jokowi dan SBY dalam beberapa hari terakhir sehingga muncul komentar kedua tokoh besar itu sedang berbalas pantun.

Sejatinya, apa yang disebut berbalas pantun tersebut adalah ”berbalas kritik” dalam gaya Jawa. SBY pernah melontarkan kritik, negara harus patuh hukum dan jangan mengintervensi partai politik (kasus Partai Golkar dan PPP); pemerintah perlu membangun sesuatu berdasarkan pertimbangan untung-rugi (kasus KA cepat Jakarta- Bandung), dan pemerintah dalam melaksanakan program perlu mempertimbangkan dampak lingkungan (KA cepat, reklamasi pantai utara, dan tol luar Jawa).

SBY juga mengkritik kegaduhan Kabinet Kerja Jokowi, yang katanya tidak terkoordinasi dengan baik. Gaya kritik SBY tersebut jelas masih kental Jawanya. Kritiknya tidak to the point, halus, dan tidak menyebut nama Jokowi langsung. Meski kritik tersebut halus sebagai lazimnya kritik gaya Jawa, SBY rupanya lupa, bahwa Jokowi juga orang Jawa tulen. Bahkan dari aspek sosiokultural, Jokowi yang lahir dan besar di Solo sebetulnya jauh ”lebih Jawa” ketimbang SBY yang lahir dan besar di Pacitan.

Kita tahu, Solo adalah pusat kebudayaan Jawa (Mataram), sedangkan Pacitan hanya ”pinggiran” dari pusat budaya Jawa. Sebagai orang Jawa, Jokowi niscaya tahu apa yang dimaksud dengan beberapa pernyataan SBY tersebut. Meski gaya kritikan model Pacitan lebih kentara, sebagai orang Jawa yang sikapnya penuh simbolis, Jokowi tak akan menanggapinya dengan gaya Pacitan. Tapi sebaliknya, Jokowi akan menanggapinya dengan gaya Jawa Solo yang penuh simbolis.

Budaya Jawa adalah budaya yang penuh simbol. Bagi orang Jawa, simbol merupakan suatu bentuk komunikasi yang tidak langsung. Ini artinya di dalam komunikasi tersebut terdapat pesan-pesan tersembunyi sehingga makna suatu simbol sangat bergantung pada interpretasi individu.

Dalam hal mengkritik seseorang, orang Jawa pun menggunakan simbol-simbol. Begitu pula dalam menjawab kritik tersebut. Bila orang-orang Melayu Deli, menggunakan istilah berbalas pantun untuk saling komunikasi dan saling kritik, maka orang Jawa menggunakan istilah berbalas simbol.

Orang Jawa, misalnya, saling mengirim ”kueh apem” menjelang bulan Puasa (Ramadan). Ini terjadi karena apem— berasal dari kata afwun dalam bahasa Arab yang artinya memaafkan— merupakan simbol permintaan maaf. Jadi saling kirim apem maksudnya saling memaafkan.

Dalam konteks simbol inilah kita melihat tanggapan Jokowi terhadap kritik SBY. Ketika SBY memberikan berbagai kritik terhadap kebijakan-kebijakan Jokowi yang dipaparkan di atas, tiba-tiba Sang Presiden melakukan kunjungan mendadak ke proyek mangkrak Hambalang. Jubir Jokowi, Johan Budi, menyatakan Hambalang adalah proyek mangkrak.

Kata mangkrak artinya bukan sekadar proyek yang tidak berlanjut, tapi lebih dari itu, proyek yang tidak berlanjut karena ada masalah kekisruhan yang bersifat politik, korupsi, dan lain-lain— beda dengan proyek yang berhenti karena dananya lambat turun. Secara tepat sekali, Johan Budi—entah disuruh oleh Jokowi atau tidak—menyatakan bahwa Hambalang adalah proyek mangkrak.

Jokowi kemudian mengembalikan kritik SBY tersebut—apakah proyek ini dilanjutkan atau tidak, pemerintah akan melihat untung ruginya. Persis seperti ketika SBY mengkritik proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, apakah pemerintah sudah mengkaji untung ruginya. Jawaban Jokowi terhadap kritik SBY dengan berkunjung ke Hambalang, jelas merupakan tanggapan keras Jokowi terhadap kritik SBY.

Orang Jawa yang menganggap simbol sebagai media komunikasi memahami apa makna di balik kunjungan Jokowi ke Hambalang. Publik tahu, Hambalang adalah proyek yang menimbulkan kegaduhan politik yang amat besar dalam Kabinet SBY. Hambalang adalah simbol kegagalan SBY dalam mengoordinasi para pembantunya di kabinet dan kader-kader politiknya.

Proyek Diklat Olahraga Hambalang ini telah menjungkalkan salah seorang menteri yang dekat dengan SBY, yaitu Menpora Andi Mallarangeng dan menjatuhkan tiga kader politik Partai Demokrat (Anas Urbaningrum, Muhamad Nazarudin, dan Angelina Sondakh). Dengan menunjuk Hambalang, Jokowi seakan menyatakan:

Ini lho, kabinet Pak SBY&—bukan hanya ada kegaduhan karena perbedaan pendapat antarmenteri, tapi kegaduhan karena kasus korupsi yang menjatuhkan orang kepercayaan presiden di kabinet dan partai politik pimpinan SBY. Pendek kata sekali tepuk, tanggapan Jokowi langsung meninju tiga sasaran.

Buruknya pengawasan menteri, kader partai, dan transparansi ekonomi pada era pemerintahan SBY. Dari perspektif inilah, kenapa Roy Suryo—mantan menpora era SBY pengganti Andi Mallarangeng—meradang ketika Jokowi datang ke Hambalang. Maklumlah, Roy Suryo sebagai orang Jawa tulen yang lahir di pusat kebudayaan Jawa (Yogyakarta) tahu betul apa maksud di balik kedatangan Jokowi ke Hambalang.

Akhirnya kita sebagai rakyat biasa cukup prihatin melihat fenomena saling kritik antara ”dua presiden” tersebut. Pak Harto, presiden kedua RI yang sangat njawani, pernah mengungkapkan filsafat hidup orang Jawa yang amat bagus. Yaitu mikul dhuwur mendem jero. Artinya, kita harus menjunjung tinggi kebaikan atau kehormatan seseorang, tapi harus menutupi kesalahan atau keburukannya.

Betapa indahnya jika SBY dan Jokowi meresapi filsafat hidup orang Jawa tersebut. Jikapun mau mengkritik sebaiknya menggunakan simbolsimbol yang halus dan kitiknya dipendem jero— tidak diekspos ke publik. Kenapa? SBY dan Jokowi adalah dua tokoh besar di Republik ini yang masing-masing punya jutaan pengikut setia.

Jika keduanya tampak akrab dan saling membantu, niscaya pengikut-pengikut setianya juga akan makin bersahabat dan saling membantu untuk kebaikan negeri ini. Alangkah indahnya persatuan dan persahabatan! SBY dan Jokowi tampaknya perlu meniru model pemerintahan Amerika Serikat. Di sana tidak ada presiden yang mengkritik pemerintahan presiden sebelumnya.

Barack Obama, misalnya, tak pernah mengkritik kebijakan Presiden George Bush yang mengobarkan Perang Teluk yang menghabiskan dana sampai 3 triliun dolar sehingga ekonomi Amerika nyaris terpuruk. Sebaliknya Presiden Bush juga tidak pernah mengkritik kebijakan Obama yang terlibat dalam krisis Suriah.

Tampaknya, di Amerika ada pakem politik: antarpresiden tidak boleh saling mengkritik. Kita tidak tahu, apakah mereka juga saling mengkritik di belakang publik. Tapi satu hal jelas, media massa dan publik tak pernah tahu kritik antarpresiden AS. Bahwa kemudian kebijakan Obama dalam beberapa hal berbeda dengan Bush, misalnya, tidak menjadi masalah dan hal itu tidak diekspos ke publik.

Dalam hal ini, perbedaan kebijakan antara presiden yang satu dengan yang lain terhadap suatu kasus atau masalah, merupakan hal yang biasa. Jadi di AS, filsafat Jawa ”mikul dhuwur mendem jero” sudah benar-benar berlaku. Di Indonesia, anehnya, meski presidennya orang Jawa, tapi filsafat mikul dhuwur mendem jero kadang dilupakan.