Daffa dan Pemimpin Kita M Subhan SD  ;    Wartawan Senior KOMPAS

                                                        KOMPAS, 21 April 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Mohon dicatat: namanya Daffa Farros Oktoviarto, usia 9 tahun, kelas III SD. Namun, bocah ini sangat bernyali dan pemberani: menghalau pengendara sepeda motor yang ngawur melewati trotoar di Jalan Sudirman di dekat tempat tinggalnya di Kelurahan Gisikdrono, Semarang, Jawa Tengah. Dia tak takut walaupun tubuh pengendara sepeda motor lebih besar. Sebulan ini, ia menegakkan aturan dengan caranya sendiri. Rupanya tidak perlu menunggu tua untuk berbuat baik demi kemaslahatan publik. Tidak perlu menjadi pejabat tinggi dengan menggenggam kekuasaan besar untuk bisa menegakkan aturan. Jadi, tak perlu berpikir menjadi presiden, politisi DPR, menteri, gubernur, kapolri, jaksa agung lebih dulu untuk berbakti kepada masyarakat dan negeri ini. Daffa yang anak kecil itu ternyata berjiwa besar. Tidak seperti orang-orang tua yang telah menjadi petinggi negeri ini yang selalu bertengkar dan ribut dengan korupsi. Ketika Daffa sendirian menghadapi pelanggar lalu lintas di Semarang, pucuk-pucuk pimpinan institusi negara di ibu kota Jakarta justru bertengkar hebat. Kasus RS Sumber Waras Jakarta bisa menjadi sumber ketidakwarasan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pemeriksa Keuangan berantem. Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Ketua BPK Harry Azhar Azis saling teriak. Sama-sama punya alasan. Ahok menyikapi kritis audit investigasi yang dianggap ngawur, tetapi Harry merasa sudah benar. Ah, biarlah KPK yang bekerja. Makin runyam setelah banyak institusi lain nimbrung. Secara personal tidak sedikit politisi menyerang Ahok. Sampai-sampai Komisi III DPR pun turun langsung. Kalau dikaitkan dengan fungsi pengawasan, mungkin benar; tetapi rasanya tidak perlu maksain bangetlah. Biarlah DPRD DKI yang turun tangan menangani problem di wilayahnya. Bukankah DPRD DKI tidak vakum? Ataukah ini momentum untuk mengeroyok Ahok karena sering membuat kuping merah banyak pihak. Mengapa para pemimpin di negeri ini senang sekali berantem, ya? Apakah mereka tak tahu "jika gajah berkelahi, pelanduklah yang mati di tengah-tengah". Selama ini kita-rakyat-selalu percaya kepada para pemimpin dan institusi negara. Namun, berapa kali pula mereka mengkhianati atau menipu rakyat. Ketika rakyat bertekad berjuang memberantas korupsi, mereka tetap saja menggarong uang rakyat. Misalnya, kasus korupsi Damayanti Wisnu Putranti dalam proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Pulau Seram, Maluku; membuka permainan bagi-bagi fee di Komisi V DPR, walaupun kemudian dibantah koleganya di komisi tersebut. Di persidangan kasus suap yang melibatkan Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho dan istrinya, Evy Susanti, juga terbongkar bahwa uang suap mengalir ke mana-mana: Kejaksaan Agung, DPR, dan PTUN. Ketika rakyat menuntut transparansi dan menolak kolusi, ternyata pimpinan DPRD DKI (Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi, Wakil Ketua Mohamad Taufik, anggota Badan Legislasi Muhammad Sangaji, dan Ketua Panitia Khusus Reklamasi Selamat Nurdin, juga Ketua Komisi D Mohamad Sanusi) bersama-sama bertemu bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan) di Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Sepekan ini negeri ini terasa makin menggelap. Menyimpang jauh dari pencerahan Kartini, yakni "habis gelap terbitlah terang". Mungkin para pemimpin kita belum membaca kisah Daffa. ●