Minggu, 03 April 2016

Antara Hasrat Berkuasa dan Melayani

Antara Hasrat Berkuasa dan Melayani

Restu Gunawan ; Sejarawan;
Penulis Buku: Gagalnya Sistem Kanal: Pengendalian Banjir Jakarta dari Masa ke Masa;
Sekarang bekerja di Ditjen Kebudayaan, Kemendikbud
                                              MEDIA INDONESIA, 01 April 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

KONTESTASI menuju kursi Gubernur DKI masih 2017, tetapi suhu politik di Jakarta sudah mulai memanas. Bahkan tidak jarang terjadi saling sindir tentang kekurangan masing-masing bakal calon. Situasi politik Jakarta ini, akan terus berkembang dan semakin keras sampai pelaksanaan pilkada serentak 2017. Namun, dari pengamatan selintas, upaya dan pendekatan berbagai bakal calon lebih menggambarkan hasrat ingin berkuasa ketimbang untuk melayani dan mengajukan program-program yang lebih bermutu untuk Jakarta.

Berdasarkan pengalaman, pemilihan umum legislatif di Jakarta sejak 1971 sampai 2014, selalu punya dinamika tersendiri. Bahkan sering kali menunjukkan kejutan-kejutan. Pada 1971 yang diikuti 9 partai politik dengan Golkar menjadi partai pemenang, sedangkan PNI dan PNU urutan kedua dan ketiga. Hal ini berubah ketika Pemilu 1977 dan 1982, yang diikuti 2 partai politik dan Golkar, PPP menjadi partai pesaing Golkar yang cukup andal, selisih suara PPP dan Golkar berbeda tipis. Bahkan pada 1977 jumlah anggota legislatif Golkar dan PPP sama, masing-masing 5 kursi. Pada Pemilu 1982, PPP memperoleh 5 kursi, Golkar 6 kursi, PDI 2 kursi di DPR. Baru setelah pada 1987 sampai Pemilu 1997 Golkar berhasil menguasai Jakarta secara penuh.

Kondisi berbeda terjadi ketika Pemilu 1999 sampai 2014. Hasil pemilu di Jakarta seolah sulit untuk diprediksi. Pemenang pemilu selalu berubah tergantung isu dan kemampuan partai mengelola isu. Pada Pemilu 1999, PDIP menjadi partai pemenang dengan raihan 39% suara. PDIP kala itu merupakan simbol partainya wong cilik dan simbol perlawanan terhadap Orde Baru. Pemilu 2004, PKS menjadi partai pemenang dengan perolehan suara sekitar 22%. PKS berhasil tampil sebagai partai rakyat dengan kader-kader muda dan langsung turun ke masyarakat. Pada Pemilu 2009, Partai Demokrat menjadi pemenang dengan memperoleh suara sekitar 35%. Tidak ada isu yang menonjol yang diusung Partai Demokrat.

Kemenangan Demokrat karena kemampuan SBY sebagai presiden yang dianggap berhasil pada periode pertama. Hal berbeda terjadi ketika Pemilu 2014, PDIP menjadi partai pemenang karena masyarakat berharap adanya partai yang bersih dari KKN. Sebagai partai di luar pemerintah, PDIP berhasil membangun citra partai bersih dibandingkan dengan partai pendukung pemerintah yang sebagian pejabatnya terlibat kasus korupsi.

Hal yang mirip juga terjadi pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Pada 2007, pemilihan dimenangi pasangan Fauzi Bowo-Prijanto yang mengalahkan Adang Dorodjatun-Dani Anwar. Koalisi partai gemuk berhasil mengalahkan koalisi ramping PKS yang mengusung Adang-Dani. Keberhasilan koalisi gemuk pada 2007 dicoba diulang pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli ketika melawan pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diusung PDIP dan Gerindra pada pemilihan gubernur tahap II 2012. Hasilnya Jokowi-Ahok memenangi pertarungan dengan memperoleh 53,8% suara. Kemenangan Jokowi-Ahok selain didukung kinerja mesin partai, tetapi yang tidak kalah penting adalah militansi relawan dalam mengelola berbagai isu dan mengelola media.

Dilihat dari program kedua pasangan tidak berbeda jauh, karena problem perkotaan sebenarnya sudah diketahui setiap calon gubernur. Keberanian untuk memutuskan dan memulai proyek-proyek yang sudah direncanakan itu yang diperlukan. Sementara yang jadi titik lemah Fauzi Bowo karena dianggap tidak berani memutuskan dan memulai pelaksanaan proyek-proyek yang sudah ditetapkan sejak lama. Jokowi-Ahok muncul sebagai simbol perubahan menuju Jakarta lebih baik.

Kekuatan Ahok

Ahok salah satu pemimpin yang fenomenal. Gaya bicara yang ceplas-ceplos, cenderung tanpa kompromi, bekerja keras dan berusaha berpegang teguh pada aturan. Ini menjadi salah satu kekuatan tetapi juga kelemahan Ahok. Sebagai Gubernur DKI yang melanjutkan kepemimpinan Jokowi, praktis Ahok baru memimpin Jakarta belum genap 2 tahun. Tetapi, masalah dan capaian sudah banyak ia dapatkan. Dari yang kontroversial ketika berani melawan DPRD, penggusuran warga, bongkar pasang pejabat DKI, menata sistem transportasi massal, dan pengendalian banjir Jakarta. Namun, semuanya masih berproses dan rencana.

Khusus mengenai penanganan banjir harus akui dari masa kepemimpinan Jokowi hingga Ahok, luasan wilayah banjir di Jakarta mengalami pengurangan yang sangat signifikan dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya.

Tetapi, itu belum bisa menjadi ukuran kesuksesan dalam menangani banjir Jakarta. Karena sejak 2012 sampai 2016, curah hujan di Jakarta tidak mengalami perubahan yang cukup berarti tetapi selama masa itu juga tidak terjadi rob di sekitar Jakarta. Jakarta akan mengalami banjir besar jika ada perpaduan tiga hal yaitu curah hujan di wilayah Jakarta yang tinggi, air dari wilayah atas yang cukup besar, dan terjadi rob dari air laut sehingga air tidak bisa mengalir secara gravitasi ke laut. Selama 2012 sampai 2016, ketiga hal tersebut tidak terjadi secara bersamaan. Jakarta masih terbantu cuaca sehingga tidak terjadi banjir besar.

Gaya kepemimpinan

Harus pula diakui bahwa sejak Jokowi menjadi Gubernur DKI, pelibatan masyarakat sangat besar. Ketika terjadi banjir 2012, Jokowi mencoba membagi tanggung jawab dengan masyarakat. Dengan mengatakan bahwa banjir di Jakarta tidak hanya kesalahan pemerintah dalam menata wilayah, tetapi masyarakat juga melakukan kesalahan besar. Misalnya dengan membuang sampah dalam jumlah besar ke sungai mulai dari kasur, kulkas, dan lain-lain.

Begitu juga ketika terjadi banjir di Jalan MH Thamrin, Jokowi turun dan langsung menginspeksi gorong-gorong. Pembangunan kampung deret dengan melibatkan warga dan komunitas untuk merancang sendiri sesuai dengan kondisi alamnya. Ini merupakan bentuk pelibatan publik yang sangat penting. Kelenturan gaya bicara dan penghargaan kepada peran serta masyarakat inilah yang membuat masyarakat bersimpati besar.

Hal ini berbeda dengan gaya kepemimpinan Ahok, yang terkesan tanpa kompromi dan tegas. Hal ini tampak pada sikapnya bahwa masyarakat yang menempati wilayah bantaran sungai dan ruang hijau harus dipindahkan. Sebagai bentuk tanggung jawab, pemerintah menyediakan rumah susun. Tipe kepemimpinan yang berani dan tegas memang sangat dibutuhkan di Jakarta, namun tetap manusiawi. Karena jika Jakarta dipimpin gubernur yang lembek, sulit bagi Jakarta menuju kota megapolitan yang sejajar dengan kota-kota lain di dunia.

Kini Ahok telah menyatakan diri akan maju sebagai Gubernur DKI melalui jalur independen, suatu pilihan yang berani dan dilematis. Pernyataan yang terlalu awal ini mengakibatkan Ahok harus bersiap-siap dikritik terus sampai masa kerjanya selesai. Artinya, bahwa dalam sisa masa jabatannya bisa saja Ahok akan disibukkan untuk menangkis serangan dari lawan-lawan politiknya, sehingga kinerjanya akan melemah. Kedua, jurus keroyok dari lawan-lawan politiknya. Meskipun sistem keroyokan tidak akan menjamin calon akan menang, untuk melawan Ahok maka harus dicarikan lawan yang sudah teruji kinerjanya sebagai pemimpin. Jika rekam jejaknya biasa-biasa saja, rakyat Jakarta yang sangat cerdas dan demokratis ini sulit untuk menerimanya.

Akhirnya jika dalam sisa masa jabatannya Ahok mampu menunjukkan hasrat melayaninya lebih tinggi ketimbang berkuasa, tidak ada alasan rakyat untuk tidak memilihnya. Kita masih harus menanti apakah Ahok tepat memilih 'bus kota' dengan jalur independen yang berisi relawan militan dan punya idealisme atau 'bus kota' harus didorong, karena mogok kelelahan melawan partai-partai yang sudah mapan.