Sikap
Netral Presiden dan Objektivitas Hukum
Mirza Satria Buana ; Dosen
Hukum Tata Negara,
Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkura;
PhD Candidate dari TC.Beirne School of Law, University of
Queensland, Australia
|
INDOPROGRESS,
30 Januari 2015
ISU TERPANAS dalam jagat politik dan hukum di Indonesia
saat ini adalah konflik KPK vis-a-vis Polri Jilid II. Konflik dimulai dari
penunjukan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri pilihan Presiden Joko
Widodo (Jokowi). Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah
mewanti-wanti Presiden bahwa yang bersangkutan disinyalir kuat terlibat kasus
korupsi. Merasa rekomendasinya diabaikan oleh Presiden, KPK segera menetapkan
Budi Gunawan sebagai tersangka. Sejurus kemudian, Bareskrim Polri menangkap
sekaligus menetapkan Bambang Widjojanto, salah satu unsur pimpinan KPK,
sebagai tersangka atas dugaan menyuruh saksi menyampaikan keterangan palsu
dalam sidang sengketa Pemilukada Kotawaringin Barat pada tahun 2010 silam (Kompas, 23/1/2015).
Aksi saling sandera antara KPK dengan Kapolri tersebut
menegaskan bahwa konflik kewenangan dan juga ego institusi di antara dua
lembaga tersebut masih menyala dalam sekam. Presiden Jokowi didesak untuk
menjadi penengah sekaligus mengambil sikap tegas dan konkrit, guna
menyelamatkan kedua lembaga dari besarnya pengaruh politik kepentingan yang
berkeinginan melemahkan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di
Indonesia.
Alih-alih memberi sinyal ketegasan dan keberpihakan
terhadap aksi penggerogotan institusi KPK, Presiden Jokowi dalam pidato
singkatnya selepas bertemu dengan unsur pimpinan kedua lembaga malah terkesan
bermain aman (DetikNews, 24/1/2015).
Presiden hanya memberi penegasan tentang penghormatan terhadap proses hukum
yang sudah berjalan baik oleh KPK dan juga oleh Polri. Presiden menghendaki
kedua belah pihak untuk menyelesaikan proses hukum secara objektif dan taat
asas. Pernyataan normatif tersebut dapat ditafsirkan bahwa Presiden Jokowi
bersikap netral dalam kemelut sengketa antara KPK dengan Polri. Pertanyaan
kritis muncul dari sikap tersebut. Apakah dengan bersikap netral dan dengan
mengedepankan pendekatan normatif-legalistik konflik KPK dengan Polri dapat
diselesaikan? Lebih jauh dalam konteks hukum, apakah benar hukum negara
(positif) dapat dijalankan secara objektif?
Telaah Hukum Kritis
Dalam paradigma hukum kritis (critical legal studies), hukum positif baik dalam konteks
perundang-undangan maupun dalam konteks penegakan/prosedural hukum dimaknai
tidak semata dalam tafsir tekstual namun juga substansial. Hukum positif
tidak berdiri di ruang hampa, namun terletak di ruang penuh nilai dan
dinamika. Hukum positif dimaknai tidak sebagai teks-teks ‘kosong’ semata,
namun sebagai entitas yang dinamis. Hukum kritis dengan jujur mengakui (sesuai
dengan kenyataan empiris) bahwa hukum sejatinya lebih bernuansa pragmatis
ketimbang semantik. Hukum positif dibuat dan dijalankan berdasar pada rasio
kepentingan sosial, ekonomi maupun politik yang berkelindan mesra dengan
dinamika hukum.
Fernando Coelho (2002) menegaskan bahwa awal mula
(ontologi) dari hukum positif adalah pengalaman sosial yang tentu kaya akan
nilai-nilai subjektivitas, emosional, intuitif dan terkadang praktikal.
Sejatinya, hukum positif tidaklah objektif, namun inter-subjektif. Hukum positif
lahir dari afirmasi-afirmasi subjek kepentingan terhadap sesuatu yang akan
dianggap benar sebagai hukum. Hukum positif sebagai sebuah sistem nilai
tidaklah selalu berisi nilai-nilai kebaikan, namun juga kerap berisi
nilai-nilai tipu daya politik. Lebih jauh, Michel Foucault (1983) menyebut
netralitas dan objektivitas hukum semata sebagai kesadaran palsu (false consciousness), yang merupakan
hasil dari narasi besar kekuasaan negara yang bertujuan untuk menggerus nalar
masyarakat akan banalnya hukum negara.
Dalam konteks konflik kelembagaan di atas, hukum positif
yang normatif-legalistik tidaklah dapat menjamin pemenuhan rasa keadilan dan
jaminan akan kesetaraan dalam proses penyidikan (equal treatment in due process of law). Kedua institusi memiliki
posisi tawar dan akses terhadap kekuasaan yang tidak seimbang. Polri sebagai
institusi yang lebih mapan dan berada dekat dengan spektrum kekuasaan,
pastilah memiliki nilai tawar dan akses politik elit yang lebih besar
ketimbang KPK. Sedangkan KPK hanyalah lembaga ad hoc yang tentu kedudukannya lebih inferior. Bersikap netral
dan mempercayai proses hukum yang dianggap ‘objektif’ dalam konteks kekuasaan
yang timpang justru dapat berimbas pada diskriminasi terhadap entitas yang
secara politik lebih lemah.
Hukum positif yang normatif hanya dapat memberi keadilan
dan juga kepastian, bila diaplikasikan dalam keadaan atau konteks berlakunya
hukum yang seimbang. Hal yang tentu dirasa mustahil dapat terjadi.
Kenyataannya, realitas hukum dan politik selalu banal dan diskriminatif.
Realitas yang sudah digambarkan dengan jujur oleh Thomas Hobbes dalam
Leviathan (1651), sebagai “homo homini
lupus”, keadaan ketika manusia menjadi serigala bagi manusia lain.
Bersikap netral dalam kondisi yang timpang sama halnya dengan membiarkan
‘serigala’ menjadi-jadi.
Strategi Jalan Memutar
Presiden Jokowi memang terkesan sangat berhati-hati dalam
berpihak, dikarenakan konstelasi politik di sekitar Istana yang sangat kuat
menekan. Tidak bisa dinafikan bahwa Presiden adalah jabatan politik, dan
politik memiliki logikanya sendiri. Walau tidak secara tersurat menyatakan
keberpihakan, tindakan Presiden Jokowi membentuk tim independen guna
mengawasi proses penyidikan KPK dan Polri patut diapresiasi sebagai wujud hadirnya
negara dalam konflik dua lembaga tersebut.
Presiden memang tidak bisa secara langsung dan
terang-terangan melakukan intervensi, semisal dengan meminta penyidik
menerbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3), baik bagi Budi
Gunawan maupun Bambang Widjojanto. Namun Presiden Jokowi dapat membuat
kebijakan-kebijakan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membuka
akses keadilan kepada lembaga yang termarginalkan. Strategi jalan memutar (detour strategy) ini dapat
menyelamatkan Presiden Jokowi dari tekanan kelompok-kelompok kepentingan (pressure groups) di sekitar Istana.
Presiden Jokowi juga harus bertindak hati-hati untuk menghindari ancaman
pemakzulan. Kebijakan yang diambil Presiden Jokowi bisa dimaknai sebagai
wujud antisipasi terhadap proses hukum normatif-legalistik. Konteks kebijakan
Presiden Jokowi mengafirmasi perkataan hakim agung Amerika Serikat, Richard
Posner yang berkata; “keadilan dan kesetaraan hanya bisa dicapai lewat
kebijakan.”
Walhasil, rakyat Indonesia sudah muak dengan praktik kotor
koruptor di negeri ini. Presiden Jokowi dituntun untuk selalu ingat akan
salah satu janji kampanye Pilpres silam, untuk menjadi panglima pemberantasan
korupsi di Indonesia. Komitmen terhadap rakyat haruslah menjadi ‘hukum’ tertinggi
bagi Presiden Jokowi. Bilamana kepentingan koalisi politik bertentangan
secara diametral dengan suara rakyat dan hati nurani, Presiden tentu harus
berani keluar dan berontak dari pusaran arus politik kepentingan. Apakah
Presiden Jokowi cukup bernyali untuk melawan titah kebijakan koalisi parpol?
Sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Gubernur Jakarta, Basuki ‘Ahok’ Tjahaja
Purnama. Rakyat yang akan menilai sendiri nyali pemimpinnya. ●
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar