WAWANCARA

Konsolidasi Masih Belum Selesai Joko Widodo  ;  Presiden RI

KOMPAS, 30 Januari 2015

                                                                                                                                     

                                                

SELASA (27/1), sebenarnya, genap 100 hari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Meski demikian, Presiden Jokowi tak mau menggunakan waktu itu sebagai ukuran untuk menilai kinerja. Bagi keduanya, setelah dilantik MPR pada 20 Oktober 2014 hingga lima tahun mendatang merupakan waktu penuh bekerja untuk rakyat. Di tengah ketegangan politik akibat perseteruan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri menyusul pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kepala Polri serta penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Jokowi justru blusukan meninjau bakal kawasan ekonomi khusus Sei Mangkei, Pelabuhan Kuala Tanjung, dan Inalum di Sumatera Utara. Ditemui Kompas, Sabtu (24/1), di Kantor Kepresidenan, Presiden tak ingin mandat yang diterimanya dinilai terbatas dalam waktu 100 hari. Alasannya, konsolidasi di kementerian dan daerah masih belum selesai. ”Konsolidasi organisasi kita, baik di kementerian maupun daerah, masih berjalan,” kata Presiden. Karena itu, Presiden secara bertahap mengumpulkan gubernur, bupati, wali kota, serta pimpinan militer, kepolisian, dan kejaksaan semua daerah. ”Kami menjelaskan apa visi serta target yang ingin dicapai lima tahun mendatang,” ujar Jokowi. Berikut petikan wawancara Kompas dengan Presiden. Sudah 100 hari bekerja. Apa yang membedakan Pak Jokowi saat menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta? Sama saja. Dulu di Solo cakupannya kecil, juga DKI. Sekarang presiden cakupannya besar. Dulu di Solo hanya 5 kecamatan dan di DKI ada 5 kota. Sekarang ada 500 lebih kabupaten/kota dan 34 provinsi. Bedanya itu, tapi manajemen sama saja. Adakah yang berubah dari pola kepemimpinan? Tidak, ini bawaan dari kecil, dari bayi. Biasanya, awal-awal seperti ini, ada masa orientasi, masa pengenalan, identifikasi masalah, konsolidasi organisasi, perencanaan, dan pelaksanaan setelah diputuskan. Karena memang itu yang paling penting. Sekarang konsolidasi sudah berakhir? Belum. Berapa lama? Ini tergantung menterinya, tergantung masalah di kementerian. Berdasarkan pengalaman, konsolidasi di wali kota dan gubernur, paling tidak enam bulan untuk betul-betul mengerti persoalan. Apakah menteri mampu menerapkan visi-misi Presiden? Banyak yang sudah bisa menerjemahkan, tetapi ada yang belum. Jadi, inilah yang namanya konsolidasi organisasi. Kami dengan bupati kemarin baru dua kali, rencana lima kali pertemuan. Kami kemarin hanya mengumpulkan 100 orang dari sekitar 500 bupati karena kami ingin diskusi dari hati ke hati dua arah sehingga masalah di daerah betul-betul tertampung, teridentifikasi secara rinci agar keputusannya menjadi kebijakan yang dibutuhkan di lapangan. Itulah mengapa kita banyak pergi ke lapangan. Kadang-kadang yang dibaca hanya kunjungannya. Bukan itu, tapi tahu dan bisa mengidentifikasi masalahnya. Pada saatnya ada evaluasi terhadap anggota kabinet? Biasanya seperti itu, ada target jika bekerja. Ada evaluasi, ada usaha memperbarui. Biasanya enam bulan baru kita lihat. Konsentrasi kita nanti akan ke pangan, energi, dan infrastruktur. Khusus pangan, kami identifikasi semuanya. Problemnya sudah kelihatan semua. Distribusi benih dan pupuk yang terlambat serta irigasi yang rusak. Begitu juga suplai air waduk. Sekarang tinggal merancang kapan dikirim. Problemnya hanya distribusi karena benih dan pupuk harus dilelang. Lelang itu butuh waktu 45-65 hari. Saya pelajari masalahnya, ternyata ada di pengadaan dan jasa. Itulah yang saya potong. Sekarang benih dan pupuk tak dilelang. Apa yang dilakukan sepertinya ideal, mulai dari perencanaan hingga kontrol berada di tangan Presiden, termasuk blusukan, apakah memang seperti itu? Kami terapkan manajemen perencanaan dan konsolidasi organisasi yang terus berjalan. Manajemen kontrol kami siapkan. BPKP langsung di bawah Presiden. Di situ ada 6.000 auditor untuk mengecek proyek sehingga saya harapkan kualitas, jumlah, dan realisasi bisa diikuti tiap hari, minggu, dan bulan. Begitu juga kalau ada proyek macet bisa ditangani. Inilah yang akan terus kami lakukan, baik dengan menteri, kepala daerah, maupun dengan rakyat. Karena apa pun kami perlu banyak mendengar dan baru kemudian memutuskan. Enggak usah sok pinter. Ada ruang fiskal tahun 2015 Rp 230 triliun. Apakah ada proyek masterpeace yang disiapkan? Kalau dari Rp 230 triliun, kemarin, kami arahkan Rp 48 triliun ke BUMN, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur. Termasuk PT KAI dan infrastruktur di laut, udara, dan darat. Saya perintahkan tahun ini penyertaan modal negara harus sudah dimulai. Untuk jalan tol Trans-Sumatera, perkiraan saya Maret atau April bisa dimulai. Kami buat jalan itu lebar 100 meter. Di sebelah kiri ada transmisi listrik, tengahnya dua jalur tol. Sebelah kanannya kereta api. Diharapkan 3-4 tahun selesai. Bagaimana mengatasi proses hukum yang kadang menjebak? Memang, kalau kita lihat, yang menyulitkan kami kalau tercantum di undang-undang, itu harus revisi di Dewan. Tapi, yang berhubungan dengan perpres dan PP, kami sederhanakan agar tak menyulitkan pelaku lapangan, baik dinas, kementerian, maupun badan. Jangan sampai payung hukum tak jelas sehingga tafsir bisa bermacam-macam. Saya sampaikan kepada KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri agar ikut mendorong proses pengadaan berjalan. Pelaksananya tidak takut menjadi pimpinan proyek dan tidak takut melakukan proses pengadaan. Ada spekulasi, Presiden di bawah pengaruh pihak tertentu sehingga tidak otonom. Dalam kasus KPK-Polri, sebetulnya apa yang terjadi? Kalau saya minta pendapat seseorang, bukan berarti orang itu memengaruhi saya. Sebab, tipikal saya memang mendengar banyak orang. Dengan siapa pun-lah. Coba tanya ajudan (menunjuk ajudan dinasnya), sering saya minta pendapat atau tidak? Betul, kan? Apalagi jika ada yang senior. Tapi, keputusan akhir, kan, tetap di saya, mana yang masuk logika, mana yang masuk kalkulasi, dan mana yang tidak. Kalau dibaca saya dipengaruhi, ya, silakan melihat dan menafsirkan. Kalau rapat pun, saya lebih banyak mendengarkan menteri daripada ngomong. Di antara orang yang banyak datang, siapa yang paling berpengaruh? Biasa saja. Kalau urusannya politik, ya, tentu saya dengar dengan yang berhubungan dengan politik. Kalau berhubungan dengan ekonomi, masa saya tanya ke yang politik, kan, tidak ada logikanya. Setelah 100 hari dilalui, Presiden optimistis melihat masa depan bangsa? Kalau ke lapangan, kelihatan semuanya. Masalahnya terang benderang. Sekarang tinggal konsolidasi organisasi, terutama di birokrasi agar mereka mengerti apa yang kita inginkan sehingga mereka beri dukungan agar menjadi visi bersama. Koalisi Merah Putih yang semula bakal jadi hambatan di DPR ternyata mulus? Kalau melihat kondisi politik seperti ini, saya kira DPR mendukung. Saya sudah bicara dengan beliau-beliau. Komunikasi dengan pimpinan DPR sangat baik. Terkait perseteruan KPK versus Polri, apa yang Presiden sarankan kepada pimpinan kedua lembaga itu untuk mengakhiri kegaduhan politik? Kemarin sudah saya sampaikan. Kan, sudah ada pertemuan di Istana Bogor (menghela napas dan mengambil catatan). Saya sampaikan bahwa KPK dan Polri harus bahu-membahu berantas korupsi. Kita lihat, dan banyak juga yang melihat, secara institusi, kedewasaan kita belum sampai ke sana. Jadi, menurut saya, kita harus beri ruang kepada KPK dan Polri untuk membuktikan mereka bertindak benar dan tidak sok di atas hukum. Itu akan memakan waktu. Apakah situasinya akan dibiarkan seperti itu? Kalau kita mengintervensi proses hukum, nanti diteriaki. Sudah, kita sepakat saja, tegas dan menyatakan institusi KPK dan Polri harus diselamatkan. Kita juga sepakat, KPK dan Polri harus bersih sehingga bisa menjaga kewibawaan hukum. Polri, KPK, Kejagung, semuanya harus bisa berikan cerminan itu. MA juga harus jaga kewibawaan institusi penegak hukum. KPK dan Polri harus berani membuat itu terang benderang dan tuntas agar bacaan masyarakat itu benar. Posisi calon Kapolri apakah akan tetap status quo? Ada waktunya. Presiden punya target waktu? Tidak bisa saya sampaikan. Tetapi, agar prosesnya berjalan dengan baik, jangan ada intervensi dari siapa pun, baik dari LSM, parpol, pejabat, maupun dari saya sendiri. Jadi, KPK dan Polri dibiarkan selesaikan sendiri? Tentu tidak, kalau sudah masuk kewenangan saya, pasti akan saya pakai, dong. Tapi, kalau kita mengintervensi proses hukum, kan, itu tidak bisa. Proses hukum di kedua lembaga sudah berjalan. Apakah anggota Polri diminta ikuti panggilan KPK agar prosesnya cepat? Itu proses hukum yang harus dijalani. ●