Jokowi dan Kebangkitan Bangsa Maritim Yussuf Solichien M  ;   Ketua Umum DPP HNSI

SINAR HARAPAN,  02 Oktober 2014

                                                                                                                       

Visi presiden terpilih Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat dan mandiri, serta menjadi poros maritim dunia, telah menjadi pembicaraan dan diskusi di semua kalangan; termasuk para akademikus, pakar, dan praktisi di bidang kelautan, juga lebih spesifik lagi di bidang maritim. Alfred Thayer Mahan (1890) mengatakan, kekuatan maritim merupakan unsur yang sangat penting bagi kejayaan suatu bangsa. Ia juga menegaskan, “Siapa yang dapat menguasai lautan, dia akan menguasai Dunia.” Apa yang dikatakan Mahan sebenarnya bukan hal yang baru bagi bangsa Indonesia. Nenek moyang kita telah memahami makna dan kegunaan laut sebagai tempat dan sarana bagi kepentingan antarbangsa, terutama untuk kepentingan perhubungan dan perdagangan. Kerajaan Sriwijaya (683-1030 M) dan Kerajaan Majapahit (1293-1478 M) merupakan kerajaan maritim terkuat di Asia Tenggara pada zamannya. Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit mampu membangun kebesaran dan kejayaannya karena ketajaman visi maritim, serta kesadaran terhadap konfigurasi wilayah kerajaan yang sebagian besar lautan. Untuk mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia, yang paling utama dilakukan adalah membangun Indonesia sebagai negara maritim yang kuat, mandiri, sejahtera, dan berwibawa di dunia internasional. Dalam dunia internasional yang anarkistis, hanya negara-negara kuat saja yang dipandang dan disegani negara-negara seklilingnya. Untuk menjadi negara maritim yang kuat dan berwibawa, ada beberapa persyaratan utama, di antaranya adalah memiliki kepemimpinan nasional, visi maritim, politik maritim, ekonomi dan budaya maritim yang kuat, serta memiliki angkatan laut yang kuat, profesional, dan berwibawa. Kepemimpinan yang Kuat Untuk menjadi menjadi negara maritim yang kuat dan mandiri serta menjadi poros maritim dunia, Indonesia harus memiliki pemimpin yang kuat dengan visi maritim yang jelas dan menjangkau jauh ke depan. Dari berbagai penampilan dan rekam jejak presiden terpilih Jokowi, kita dapat melihat ia adalah seorang pemimpin kuat, tegas, dan berani. Visi maritim Jokowi merupakan modal bagi bangsa Indonesia untuk bangkit menjadi sebuah bangsa maritim yang besar, kuat, sejahtera, dan disegani di dunia internasional. Politik Maritim yang Kuat Politik negara hingga kini lebih berorientasi ke darat. Padahal, Indonesia adalah negara maritim. Hal ini dapat dilihat dari pardigma pembangunan nasional lebih berorientasi ke darat. Akibatnya, pembangunan sektor kelautan terabaikan. Demikian juga politik anggaran negara, lebih mengutamakan pembangunan sektor daratan. Anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan sektor kelautan dan perikanan jauh lebih kecil ketimbang sektor pertanian, kehutanan, dan sektor darat lainnya. Oleh karena itu, pemerintahan Jokowi ke depan harus memiliki politik maritim yang kuat dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan publik dan politik anggaran yang berorientasi kepada pembangunan sektor maritim yang berkesinambungan. Ekonomi Maritim yang Kuat Untuk menjadi negara maritim yang kuat, Indonesia harus memiliki ekonomi yang kuat dan khususnya ekonomi maritim yang kuat. Total potensi ekonomi kelautan Indonesia mencapai US$ 1,2 triliun (setara PDB nasional saat ini), yaitu dari usaha perikanan tangkap dan budi daya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi, pertambangan dan energi, pariwisata bahari, transportasi laut, industri maritim, sumber daya wilayah pulau-pulau kecil, hutan mangrove, dan sumber daya nonkonvensional. Namun, semua itu belum dikelola dengan baik. Kontribusi sektor ekonomi kelautan terhadap PDB Indonesia hanya 22 persen. Visi maritim Presiden Jokowi merupakan landasan kuat bagi seluruh stakeholders pembangunan sektor maritim, untuk bahu-membahu dan bergotong-royong membangkitkan industri maritim sebagai prime mover dalam pembangunan nasional Indonesia. Pemerintah hendaknya turun tangan mendukung industri maritim. Perbankan nasional harus memberikan kemudahan dan keringanan bagi pelaku usaha industri maritim. Perguruan tinggi dan lembaga riset terus melakukan pengembangan dan inovasi teknologi maritim. Pengalaman negara-negara ekonomi maju, seperti Jepang, Korea Selatan, dan sekarang Tiongkok, menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah, perbankan nasional, perguruan tinggi, dan dunia usahanya mengakibatkan kemajuan yang pesat dalam pembangunan industrinya. Di samping itu, visi industri maritim yang kuat mengakibatkan mereka bekerja cerdas dan keras untuk mewujudkan visinya. Contohnya Korea Selatan, pada 1980-an industri maritimnya yang dimotori Hyundai, Samsung, dan Daewoo, mencanangkan visi mereka bahwa Industri galangan kapal Korea dalam 20 tahun ke depan harus mengalahkan industri galangan kapal Jepang. Dengan visi yang jelas itu, pemerintah, perbankan, perguruan tinggi, dan industri galangan kapal bahu-membahu mewujudkannya. Konsep Tol Laut yang dicanangkan Presiden Jokowi harus segera diwujudkan dengan melakukan pembenahan-pembenahan pelabuhan niaga, dengan semua sarana prasarana dan fasilitasnya. Pembangunan kapal-kapal niaga yang modern oleh galangan kapal dalam negeri, pengembangan industri galangan kapal yang ditopang dukungan pemerintah, dan perbankan nasional serta penggunaan teknologi mutakhir dalam pengelolaan sistem transportasi dan sistem logistik nasional. Budaya Maritim yang Kuat Bagi masyarakat Indonesia, dewasa ini laut dipandang sebagai beranda belakang rumah dan menjadi “jamban” bagi semua limbah dari aktivitas industri dan individu manusia Indonesia. Sebagai bangsa maritim, seharusnya laut dijadikan beranda depan rumah yang indah dan menawan, yang dipelihara kelestariannya karena laut adalah harapan dan masa depan bangsa Indonesia. Namun, sayangnya budaya maritim bangsa Indonesia masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari rumah-rumah di tepi pantai masih menghadap ke darat. Pembangunan infrastruktur lebih diutamakan pembangunan infrastruktur darat, sehingga pembangunan infrastruktur laut diabaikan. Oleh karena itu, tidak pilihan lain bagi pemerintahan Jokowi, untuk melakukan gerakan nasional membangkitkan budaya maritim bangsa Indonesia, di seluruh lapisan sosial masyarakat Indonesia tingkat pusat maupun daerah. Hal tidak kalah penting adalah adanya hukum yang jelas dan penegakan hukum yang kuat di laut. Angkatan Laut yang Kuat Sebagai negara maritim, semua akses masuk ke wilayah Negara Indonesia sebagian besar melalui laut. Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memiliki Angkatan Laut yang kuat, profesional, dan berwibawa merupakan keniscayaan, bukan sebuah kemewahan. Oleh karena itu, pengembangan dan pembangunan TNI harus terus dilanjutkan. TNI yang kuat, profesional, dan berwibawa merupakan faktor penangkal agar negara-negara lain berpikir beberapa kali untuk menggangu dan melaksanakan intervensi terhadap Indonesia. Dengan dimilikinya kepemimpinan nasional, visi maritim, politik maritim, ekonomi maritim, dan budaya maritim yang kuat serta TNI Angkatan Laut yang kuat, profesional, dan berwibawa, tidak dapat diragukan lagi Indonesia kelak akan menjadi Poros Maritim Dunia, seperti yang dicanangkan Presiden Jokowi. Semoga! ●