Puasa Subsidi BBM Susilo Siswoutomo  ;   Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

KOMPAS, 19 April 2014

                                      

                                                                                         

                                                             

SEBUAH kekeliruan apabila ada anggapan bahwa kita masih kaya raya akan sumber energi fosil. Secara obyektif, sumber energi fosil yang dimiliki Indonesia, terutama minyak, yang apabila tak ditemukan sumber baru dan dikelola dengan bijak sejatinya sudah masuk di ambang krisis. Cadangan terbukti minyak bumi Indonesia tinggal 3,7 miliar barrel (bandingkan dengan Venezuela 300 miliar barrel), gas 104 triliun kaki kubik (tcf) (Qatar lebih dari 1.000 tcf), dan batubara 55 miliar ton (Tiongkok 120 miliar ton). Singkatnya, dalam energi fosil, republik ini boleh disebut sudah mulai rapuh, lebih-lebih kalau usaha eksplorasi untuk menemukan cadangan baru diabaikan. Puasa subsidi Pada 2013 konsumsi bahan bakar minyak (BBM) kita adalah 1,4 juta barrel per hari (bph). Ini dipasok dari hasil pengilangan minyak mentah produksi dalam negeri sebesar 650.000 bph (dari produksi pada 2013 rata-rata 825.000 bph), hasil proses pengilangan minyak mentah impor rata-rata 350.000 bph (kapasitas kilang dalam negeri 1 juta bph) dan impor BBM sebesar 400.000 bph. Artinya, setiap hari kita harus mengimpor rata-rata 350.000 bph minyak mentah plus 400.000-500.000 bph BBM. Dengan harga rata-rata minyak mentah 106 dollar AS per barel dan BBM impor 120 dollar AS per barel, devisa yang harus diusahakan negara sekitar 95 juta dollar AS per hari. Kebutuhan BBM tersebut tumbuh dan bertambah rata-rata 120.000 bph per tahun, seiring dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 persen dan pertambahan penduduk 1,1 persen. Pada 2014 konsumsi BBM akan meningkat menjadi sekitar 1,5 juta bph lebih, impor BBM akan terus meningkat, demikian juga jumlah devisa yang dibutuhkan. Konklusinya adalah kita sudah terseok- seok memenuhi konsumsi BBM domestik sehingga harus dikendalikan. Oleh sebab itu, kalau gerak pembangunan nasional berjalan linier, secara rasional Indonesia perlu waktu lama untuk bisa mengejar dan masuk ke jajaran negara-negara yang tergabung dalam BRIC (Brasil, Rusia, India, Tiongkok). Tanpa ketersediaan energi yang memadai, sulit bagi kita bersaing dengan negara-negara tersebut. Namun, potensi ke arah sana terbuka lebar. Mendorong akselerasi pemanfaatan gas bumi dan pengembangan secara bertahap dan komprehensif energi baru dan terbarukan akan menjadi katalisator pembangunan nasional. Sekarang saja produk domestik bruto Indonesia sudah mencapai hampir 1.000 miliar dollar AS. Posisi kita berada di peringkat ke-16 dari negara-negara anggota G-20. Pada 2040 mimpi kita Indonesia bisa menjadi empat negara besar dunia. Salah satu kunci agar mimpi menjadi negara adidaya itu bisa diraih terletak pada pengurangan subsidi BBM, apalagi kalau penghapusan subsidi. Jumlah kuota BBM subsidi pada 2014 yang sudah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat adalah 48 juta kiloliter (atau 48 miliar liter) dan subsidi yang disetujui Rp 200 triliun. Berarti lebih dari Rp 500 miliar per hari. Jumlah ini besar sekali sehingga harus dikurangi secara bertahap dan pada saatnya nanti dihapuskan seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Terkait ini, saya melontarkan ide tentang gerakan nasional ”puasa subsidi BBM”. Apabila dua hari dalam satu minggu, katakanlah setiap Senin dan Kamis, konsumen BBM ”berpuasa” membeli BBM bersubsidi dan membeli BBM sesuai dengan harga keekonomian (harga nirsubsidi), setiap minggu akan ada efisiensi lebih dari Rp 1 triliun. Dengan demikian, sebulan akan terkumpul Rp 4 triliun dan setahun Rp 48 triliun. Dengan dana sebesar itu, banyak infrastruktur bisa dibangun di seluruh Tanah Air dan pertumbuhan ekonomi bisa dijaga. Ini pasti akan mempercepat integrasi ekonomi nasional sehingga Indonesia tidak saja bisa mengejar BRIC, tetapi juga menjadi negara adidaya. Langkah simultan Agar mimpi Indonesia menjadi negara adidaya terwujud, pemerintah membutuhkan dukungan mutlak para pemangku kepentingan, terutama DPR, mengambil risiko politik bersama guna menghentikan subsidi premium yang sebenarnya justru memiskinkan masyarakat; salah satunya karena kurang tepat sasaran. Seiring dengan itu, secara simultan pemerintah juga akan mendorong restrukturisasi dan pembangunan kilang minyak, pembangunan infrastruktur distribusi gas sesuai dengan pertumbuhan kebutuhan konsumen domestik, mengoptimalkan kapasitas produksi sumber energi primer guna mengamankan pasokan dalam negeri, pengembangan secara masif energi baru dan terbarukan sekaligus menggiatkan penghematan energi secara keseluruhan. Langkah tersebut akan diperkuat oleh langkah pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mendorong para pelaku industri kontrak kerja sama melakukan eksplorasi secara masif di area masing-masing. Eksplorasi dimaksud adalah mencari ladang-ladang minyak di belahan dunia lain, cekungan-cekungan di frontiers, memfasilitasi para investor dengan berbagai terobosan kebijakan yang memadai, dan, sekali lagi, jangan lupa ”puasa subsidi bahan bakar minyak” secara nasional. Semoga. ●