Skandal Petrobras dan Rousseff Dedi Haryadi ;   Deputi Sekjen Transparansi Internasional Indonesia

                                                         KOMPAS, 11 Juni 2016

.

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

                                                               

Alberto Youssef (47) punya insting politik yang tajam. Ketika ditanya pengacara dan  penyidik, pertengahan 2013, ia sesumbar: "Kalau saya ngomong, republik ini akan jatuh." Apa yang dikatakannya  kini jadi  kenyataan.  Lanskap sosial politik dan ekonomi Brasil kini terguncang hebat. Puluhan politisi dari berbagai partai politik, manajer puncak dari Petrobras dan berbagai perusahaan konstruksi dipenjarakan. Reputasi dan citra  mantan Presiden Luiz Inacio Lula tercoreng.  Yang paling tragis, Presiden Dilma  Rousseff pun dimakzulkan. Siapa  Youssef? Sudah sembilan kali ia ditangkap  karena berbagai kejahatannya: penyelundupan, pencucian uang, dan konspirasi. Pada  penangkapannya yang ke-10 itulah ia bernyanyi: "ngaku" tahu banyak  tentang mega skandal Petrobras. Kartel usaha konstruksi Petrobras itu semacam  Pertamina di sini, atau Petronas di Malaysia. Bagaimana Petrobras dibobol? Begini. Kalangan eksekutif dari berbagai perusahaan  konstruksi diam-diam membentuk kartel  untuk mengatur  tender berbagai kontrak dengan Petrobras. Petrobras adalah korporasi terbesar di Brasil dan juga salah satu korporasi terbesar di dunia. Secara sistematik harga-harga kontrak itu digelembungkan. Mereka bersekongkol  dengan orang dalam, petinggi Petrobras, sehingga BUMN ini harus membayar semua kontraknya 3 persen lebih tinggi daripada seharusnya kepada 27 perusahaan konstruksi. Dana hasil korupsi  ini selain dinikmati kalangan eksekutif anggota kartel juga dipakai menyuap petinggi Petrobras dan para politisi Partai Buruh yang berkuasa, dan lima parpol lainnya. Para politisi menerima dana hasil korupsi ini dalam bentuk hadiah pribadi atau sumbangan dana kampanye. Mereka itu berperan penting dalam  merekrut jajaran direksi Petrobras. Hasil audit memperlihatkan, selama 2004-2012 Petrobras  dirugikan  2,1 miliar dollar AS dari praktik koruptif ini. Ini skandal korupsi terbesar dalam sejarah Brasil.  Dampak skandal pada perusahaan langsung terasa. Nilai pasar Petrobras jatuh dari 300 miliar dollar AS pada 2008 menjadi  sekitar  56 miliar dollar AS sekarang ini. Demikian juga harga sahamnya  turun dari 11 dollar AS pada September 2014 jadi 2,2 dollar AS pada Maret 2016. Skandal ini merusak reputasi Lula-yang juga mentor politik Rousseff-sebagai mantan presiden (2002-2011) yang dianggap paling sukses memimpin Brasil.    Ia  dan lembaga filantropisnya, Lula Institute,  dituduh kecipratan 8 juta dollar AS.  Bagi Presiden Rousseff skandal ini juga merupakan bencana politik. Poling menunjukkan hampir dua pertiga  orang Brasil menginginkan dia dilengserkan. Testimoni Youssef menyebutkan Rousseff terlibat dalam skandal Petrobras. Publik juga mempertanyakan kompetensi dan expertise judgment-nya karena praktik koruptif itu terjadi di antaranya  pada saat Rousseff jadi Ketua Dewan Petrobras (2003-2010).  Dugaan keterlibatan dia dalam skandal ini juga terkait posisinya sebagai elite dalam Partai Buruh. Sebuah komisi parlemen yang ditugasi menyelidiki keterlibatan Rousseff menyimpulkan ia bersih, tidak terlibat dalam skandal ini.  Bebasnya Rousseff dari tuduhan dalam skandal ini tak dapat mencegah ambruknnya reputasi dan citra Partai Buruh.   Selama ini Partai Buruh getol membangun reputasi sebagai parpol yang bersih, membela kepentingan publik memerangi korupsi. Tentu saja keterlibatan sebagian elite Partai Buruh-termasuk bendahara partai , Joao Vaccari,-dalam skandal ini menimbulkan kekecewaan dan frustrasi publik. Skandal ini muncul di tengah resesi ekonomi yang dihadapi Brasil sehingga tuntutan pelengseran terhadap Rousseff sebenarnya lebih berkaitan juga  dengan kemampuannya  mengelola ekonomi Brasil. Kombinasi skandal Petrobras dan resesi membuat masyarakat Brasil marah besar.  Minggu kedua Maret lalu, lebih sejuta orang Brasil berdemonstrasi menuntut Rousseff mundur. Memburuknya keadaan dan kinerja ekonomi Brasil, ditandai dengan mengkerutnya besaran ekonomi, laju pertumbuhan yang lebih rendah, inflasi tinggi, kemiskinan bertambah, dan membengkaknya penggangguran, tak serta merta menjadikan Rousseff dimakzulkan. Problem hukum yang dihadapi Rousseff adalah ia dituduh melakukan pembohongan publik dengan merekayasa data keuangan  untuk menutup-nutupi  terjadinya defisit anggaran. Ditengarai ia melakukan itu  sebagai strategi kampanye untuk memenangi pemilihan presiden yang kedua kalinya (2014). Pengadilan federal yang menelisik hasil audit memutuskan Rousseff melanggar UU keuangan negara. Brasil termasuk negara korup.  Pada 2015, skor indeks persepsi korupsi (IPK)-nya  38 (dari skala 0-100), dan berada pada urutan ke-78 dari 176 negara. Bandingkan dengan Indonesia yang IPK- nya 36 dengan urutan ke-88. Nilai uang yang dikorup diperkirakan  3-5 persen dari  produk domestik bruto  yang pada 2014 mencapai 2,34 triliun dollar AS. Asimetri relasi kekuasaan antara elite (ekonomi dan politik) telah menyuburkan risiko korupsi dalam banyak segi kehidupan. Mengakhiri impunitas Di balik kekecewaan dan frustrasi publik, ada rasa suka dan harap yang tumbuh di benak sebagian besar orang Brasil. Pengungkapan dan pengadilan skandal korupsi  ini dianggap pertanda berakhirnya rezim impunitas. Berpuluh tahun institusi peradilan tak mampu mengadili elite politik dan ekonomi yang diduga melakukan praktik korupsi dan kejahatan finansial lainnya. Impunitas Youssef jadi contoh lumpuhnya penegakan hukum. Berkali-kali ditahan dan diadili   untuk berbagai kejahatan, ia hanya meringkuk  sekitar satu tahun di penjara. Ia mampu membeli penegak hukum sehingga selalu lolos dari jeratan hukum. Siapa yang  instrumental mengungkap dan mengadili skandal ini?  Institusi yang berperan penting dalam pengungkapan skandal ini kementerian publik, semacam kantor kejaksaan yang bebas dan mandiri, yang dirancang khusus untuk menangani kasus-kasus yang mendapat perhatian publik. Karena skalanya, skandal Petrobras memenuhi kriteria sebagai kasus yang dapat perhatian publik itu. Mereka punya anggaran sendiri dan para jaksanya otonom. Bukan hanya terhadap pemerintah, tetapi juga otonomi itu ada di antara para jaksanya. Lembaga ini produk perjuangan melawan kediktatoran yang dihasilkan selama masa transisi dari junta militer (1964-1985) ke demokrasi (1985-sekarang). Aktor lain yang sangat penting dan instrumental  adalah hakim. Peran itu dimainkan dengan sangat baik oleh Sergio Moro, yang amat berpengalaman menangani isu korupsi. Sinergi  yang baik  antara penyidik dan hakim  bukan hanya menandai berakhirnya impunitas para elite (ekonomi dan politik), tetapi juga membangkitkan kepercayaan; pengadilan bisa diandalkan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Selain sukses mengungkap dan mengadili, mereka juga sukses membangun kerja sama dengan Pemerintah Swiss. Dari kerja sama ini Pemerintah Swiss telah membekukan sekitar 800 juta dollar AS dana yang diduga  berasal dari  skandal Petrobras. Bahkan, 290 juta dollar AS di antaranya  (dalam dua kali pembayaran)  sudah direpatriasi (dikembalikan)  ke Pemerintah Brasil. "Ngalap" hikmah Apa pelajaran atau hikmah yang bisa didapat dari skandal Petrobras? Pertama, kontrak-kontrak BUMN  dengan para penyuplai dan kontraktor perlu dibuka ke publik sehingga kongkalikong dan permufakatan jahat bisa dihindari. Membuka kontrak ke publik itu hanya  bagian kecil dari upaya mengembangkan integritas bisnis BUMN. BUMN kita harus lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaannya. Menjelang pemilihan presiden  dan pemilihan legislatif, risiko korupsi di BUMN ini biasanya meningkat. Kedua, memutuskan hubungan patronase politik antara partai politik (dan politisinya)  dengan petinggi BUMN supaya risiko terjadinya pemerasan politik makin kecil. Kalau upaya memutus relasi politik tak mungkin, relasi politik para politisi dan jajaran direksi/komisaris BUMN perlu dibuka ke publik. Siapa berelasi politik dengan siapa. Ketiga,  institusi penegak hukum yang bebas dan mandiri plus aparat penegak hukum yang baik, berintegritas dan otonom sangat penting dan jadi kunci mengungkap dan mengadili kejahatan korupsi. Di sini kita sudah punya Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita harus terus memperkuat  kewenangan dan kapasitasnya, bukan memperlemah apalagi mematikannya. Keempat, perlu dan pentingnya membangun kerja sama bantuan hukum timbal balik dengan kawasan sekretif sehingga kita bisa meminta pembekuan dan pengembalian aset hasil korupsi dan kejahatan finansial lainnya. Pemerintahan Joko Widodo sudah mengambil langkah ini  dengan Pemerintah Swiss. Kerja sama ini perlu diperluas ke kawasan sekretif lain, seperti Singapura, Hongkong, dan Amerika. Hikmah ini perlu dikemas jadi resep  yang bisa digunakan untuk mencegah atau menindak kejadian serupa dalam tubuh BUMN di Tanah Air.  Brasil bukan hanya mengajari bagaimana bersepak bola, tetapi juga bagaimana mengungkap dan mengadili mega skandal korupsi. ●