Sabtu, 18 Juni 2016

Makna Potong Empat Angkatan Kapolri

Makna Potong Empat Angkatan Kapolri

Rohman Budijanto ;   Wartawan Jawa Pos
                                                       JAWA POS, 16 Juni 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

JOKO Widodo kali ini menunjukkan diri benar-benar sebagai presiden. Di luar spekulasi yang beredar, Komjen Pol Muhammad Tito Karnavian diajukan sebagai calon tunggal Kapolri. Lompat generasi dari Badrodin Haiti angkatan 1982 ke Tito yang angkatan 1987 juga merupakan kejutan; kejutan yang membesarkan hati. Tongkat komando Polri beralih ke orang terbaik saat Akpol: Badrodin maupun Tito sama-sama peraih bintang Adhimakayasa alias lulusan terbaik.

Diperkirakan, sosok yang pernah ''duet'' dengan Ahok saat menjabat Kapolda Metro Jaya itu akan mudah lolos di DPR. Sebab, tak ada suara keras terhadap Jokowi atas calon Kapolri. Selain itu, figur Tito relatif tidak pernah bersinggungan dengan nuansa politis. Karena itu, tak ada alasan kuat bagi DPR untuk menentang Tito.

Naiknya Tito memotong generasi yang cukup panjang, yakni melompati 1983-1986, adalah langkah yang cukup strategis. Generasi Polri dipimpin orang yang muda usia. Tito kelahiran 1964, baru akan pensiun pada 2022.
Jauh melampaui masa jabatan Jokowi yang akan berakhir pada 2019. 

Dengan masa kerja yang leluasa, setidaknya bisa dianggap sampai 2019, Tito wajib memenuhi harapan pembangunan postur Polri yang lebih bersahabat dengan rakyat. Dan, yang lebih penting, bersahabat dengan nilai-nilai integritas. Polri cukup piawai dalam kemampuan teknis membongkar perkara. Namun, sering dipertanyakan dalam keseriusan membersihkan dirinya.

Geger pencalonan Kapolri tahun lalu membawa pertanyaan besar kepada integritas. Pencalonan tunggal Komjen Pol Budi Gunawan (BG) memicu KPK menetapkan sang bintang tiga sebagai tersangka korupsi. Kita sudah tahu akhirnya.

Kasus BG berakhir di Bareskrim Polri setelah dia memenangkan praperadilan atas penetapan status tersangka. BG boleh dianggap ''berjasa'' karena memberikan preseden status tersangka dipraperadilankan. Dan kemudian Mahkamah Konstitusi membenarkan langkah itu.

Nama BG masih beredar dalam spekulasi munculnya cakapolri sebelum nama Tito melejit. BG dikaitkan dengan jejaring yang kuat di kalangan para perwira Polri. Namanya masih disebut pengamat dan anggota DPR.

Bahkan, ada yang menilai sang Wakapolri bisa langsung dilantik menjadi Kapolri karena tahun lalu sudah lulus fit and proper test di DPR. Spekulasi lanjutan berkembang dengan nama-nama alternatif para penyandang bintang senior yang dianggap dekat BG. Termasuk Komjen Pol Budi Waseso yang namanya berpendar-pendar setelah menjabat kepala Bareskrim Polri dan kini kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

Jokowi, rupanya, sudah mengalami ''evolusi mental''. Perlu lebih dari satu tahun, dengan menempatkan Badrodin Haiti sebagai Kapolri, yang sebenarnya masa pensiunnya hanya 17 bulan sejak dilantik April 2015.
Lazimnya, jabatan Kapolri minimal masih punya masa jabatan dua tahun saat mulai menjabat. Tetapi, keadaan ''darurat'' menaikkan posisi Badrodin ke puncak dari posisi Wakapolri. Sebagai Kapolri, kinerja Badrodin tidak mengecewakan, meski yang mengisi banyak jabatan penting di bawahnya dianggap lebih dekat ke BG, sang Wakapolri.

Naiknya Tito seperti permainan takdir yang menarik. Polri sedang diombang-ambingkan oleh isu klik dan angkatan. Tapi, yang muncul malah nama perwira tinggi muda ini. Dan, Tito seperti sudah ''menyiapkan diri'' jadi Kapolri.

Selama menjabat asisten perencanaan Bidang Umum dan Anggaran (Asrena) Polri dua tahun lalu, Tito membuat rencana strategis (renstra) Polri 2014-2019. Nah, karena menjadi Kapolri, Tito bisa ditagih atas pelaksanaan renstra yang ditulis saat dirinya menjabat itu.

Renstra tersebut setidaknya bisa dilihat dari delapan quick wins atau program cepat prioritas. Yakni, (1) Penertiban dan penegakan hukum bagi organisasi radikal dan anti-Pancasila. (2) Perburuan dan penangkapan jaringan terorisme. (3) Aksi nasional pembersihan preman dan premanisme. (4) Pembentukan dan pengefektifan satuan tugas operasi (satgas ops) Polri serta kontra-radikal dan deradikalisasi. (5) Pemberlakuan rekrutmen Polri yang terbuka dan bebas pungutan liar. (6) Polri sebagai penggerak revolusi mental dan pelopor tertib sosial di ruang publik. (7) Pembentukan tim internal antikorupsi. (8) Crash program pelayanan masyarakat serta pelayanan bersih dari percaloan.

Quick wins 1, 2, dan 4 terkesan ''Tito banget''. Tito kenyang pengalaman menghadapi radikalisme karena pernah menjadi kepala Densus 88 pertama saat dibentuk di Polda Metro. Timnya pernah menembak mati Dr Azhari dan Noordin M. Top.

Dia juga meraih PhD magna cum laude dalam Strategic Studies with interest on Terrorism and Islamist Radicalization di S. Rajaratnam School of International Studies, Singapura. Terlebih, kini dia menjabat kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Tak diragukan, Tito bakal keras terhadap radikalisme.

Yang perlu pembuktian cepat adalah pemberantasan pungli, korupsi, calo, serta pelayanan bersih. Singkatnya, Polri di bawah Tito perlu mempercepat penguatan antikorupsi internal dan eksernal yang pernah menonjol pada zaman Kapolri Sutanto.

Geger yang mengiringi pengangkatan Kapolri tahun lalu juga terkait dengan polemik korupsi. Untuk itu, pantas diingat langkah Abraham Samad dkk. Kita pantas berharap Tito juga keras terhadap korupsi yang tak kalah ''radikal'' pula. Apalagi kini KPK, tampaknya, sudah sulit diharapkan beraksi seperti zaman Abraham Samad dalam ''membantu'' Polri membersihkan diri.

Potong generasi empat angkatan dalam pengapolrian Tito ini perlu dimaknai sebagai upaya untuk membuat postur Polri yang berbeda. Yang lebih lincah, bebas sarat kepentingan jejaring ala gerbong urut kacang. 

Kalau kepemimpinan mantan Kapolda Papua ini berhasil membuat Polri yang lebih akuntabel, setidaknya ''lapor kehilangan sapi kembali kambing'', maka reformasi di tubuh Polri bisa berjalan lebih cepat. Apalagi Tito relatif sepi dari terpaan isu keraguan integritas.