Senin, 11 April 2016

Terorisme di Perairan ASEAN

Terorisme di Perairan ASEAN

 ;   Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar
                                                   KORAN SINDO, 06 April 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Urgensi aksi bersama semua negara anggota ASEAN menangkal terorisme nyaris tak terelakkan. Tidak hanya di darat, ASEAN pun harus beraksi mengamankan wilayah perairannya agar tidak dijadikan target oleh kelompok-kelompok pelaku teror.

Untuk kepentingan besar yang sangat strategis itu, Pemerintah Indonesia perlu memprakarsai kerja sama konkret dengan sesama anggota ASEAN. Dalam rentang waktu kurang dari satu minggu, institusi dan aparatur keamanan di semua negara ASEAN dibuat tersentak.

Dalam rentang waktu yang singkat itu, kelompok garis keras dari Filipina Selatan, Abu Sayyaf, berhasil melakukan dua pembajakan di wilayah perairan ASEAN dan menyandera sejumlah anak buah kapal (ABK). Memang, dua pembajakan dan penyanderaan itu hanya menghadirkan persoalan bagi tiga anggota ASEAN, Indonesia dan Malaysia di satu sisi, serta pemerintah Filipina di sisi lain.

Tetapi, omong kosong kalau institusi dan aparatur keamanan pada anggota ASEAN lain tidak terusik oleh dua pembajakan dan penyanderaan itu. Pertama terjadi pada Sabtu, 26 Maret 2016. Kapal Tunda Brahma 12 yang sedang menarik kapal tongkang Anand 12 dengan muatan 7.000 ton batu bara disergap dan dibajak oleh kelompok Abu Sayyaf.

Brahma12 yang diawaki 10 ABK warga negara Indonesia (WNI) itu menarik Anand 12 dari Banjarmasin menuju kepulauan Sulu dan Basilian di Filipina Selatan. Oleh para pembajak, Brahma 12 ditinggalkan di sekitar Pulau Tawi-tawi, tetapi Anand 12 dan 10 ABK yang disandera dibawa ke Pulau Basilian. Abu Sayyaf menuntut tebusan ke Pemerintah RI sebesar 50 juta peso, sekitar Rp15 miliar.

Informasi terakhir menyebutkan bahwa 10 WNI yang disandera Abu Sayyaf itu disekap di Pulau Jolo di gugusan kepulauan Sulu. Para sandera disekap secara terpisah-pisah pada beberapa rumah. Pulau Jolo menjadi salah satu basis kelompok Abu Sayyaf. Rabu ( 29/3) pekan lalu muncul informasi bahwa kelompok Abu Sayyaf telah memberikan ultimatum kepada Pemerintah RI tentang pembayaran tebusan bagi 10 WNI yang disandera itu.

Uang tebusan harus dibayarkan paling lambat 8 April 2016. Bila pembayaran tidak dilakukan, sandera akan dibunuh. Lewat berbagai saluran, Pemerintah RI terus berupaya menyelamatkan 10 WNI yang disandera itu. Selain menyiapkan operasi sendiri, pemerintah juga menawarkan operasi penyelamatan bersama dengan militer Filipina atau the Armed Forces of the Philippines (AFP), serta menawarkan bantuan bila mana diperlukan.

Tetapi, atas nama konstitusi negara itu, AFP menolak. Lalu, juga dengan tujuan menyelamatkan para sandera, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi bertolak ke Manila pada Jumat (1/4) pagi untuk menemui rekannya, Menlu Filipina Jose Rene D Almendras. Kedua terjadi pada Jumat (1/4), saat sebuah kapal berbendera Malaysia juga dibajak kelompok Abu Sayyaf.

Kapal MV Massive 6 dengan sembilan ABK itu disergap oleh delapan pria bersenjata di perairan Ligitan, sekitar daerah Semporna, Sabah, Malaysia, pada pukul 18.00 waktu setempat. Para pembajak menodongkan senjata api dan memaksa semua ABK turun dari kapal.

Para pria bersenjata yang menumpang kapal motor itu kemudian membawa pergi empat ABK warga Malaysia. Sedangkan lima awak kapal lain, termasuk tiga ABK asal Indonesia, tidak disandera. Lima ABK itu langsung berlayar ke Tawau dan melaporkan penculikan itu kepada kepolisian setempat.

Perekonomian ASEAN

Dua pembajakan itu harus dilihat dan dimaknai sebagai benih-benih instabilitas di perairan ASEAN. Maka itu, kalau aparatur keamanan semua anggota ASEAN selama ini hanya fokus mencegah terorisme di wilayah perkotaan atau darat, dua peristiwa dimaksud mau tidak mau mendorong semua kekuatan ASEAN untuk mengamankan wilayah perairan kawasan ini.

Perairan ASEAN menyimpan potensi perekonomian yang strategis, apa lagi setelah pasar Asia Tenggara dipersatukan dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Jelas bahwa perairan Asia Tenggara menjadi sarana lalu lintas barang yang sangat diandalkan semua anggota ASEAN.

Kalau benih-benih instabilitas itu tidak segera dieliminasi melalui aksi bersama anggota ASEAN, dia dengan cepat akan berubah wujud menjadi ancaman nyata. Tidak ada pilihan lain bagi semua anggota ASEAN untuk menerima kecenderungan itu sebagai masalah sekaligus tantangan bersama.

Aksi bersama semua anggota ASEAN praktis menjadi sebuah kebutuhan agar kawasan Asia Tenggara tidak dirusak oleh kelompok kelompok milisi yang melancarkan terorisme di laut. Setiap anggota ASEAN harus menyingkirkan ego negara atau nasionalismenya.

Pendirian dan posisi Filipina yang menolak kerja sama serta bantuan Indonesia untuk menyelamatkan 10 WNI yang disandera Abu Sayyaf itu bisa dipahami untuk saat ini. Tetapi, kemudian hari pendirian seperti itu perlu diubah oleh semua anggota ASEAN, termasuk Indonesia.

Ketidakberaturan gerak dan manuver pelaku teror saat ini tidak mungkin lagi direspons dengan cara-cara yang mengutamakan etika diplomatik. Sebagai sebuah komunitas, ASEAN harus mengubah pendekatannya terhadap ancaman terorisme di kawasan ini. Setiap anggota ASEAN harus terbuka untuk melancarkan aksi militer bersama memerangi terorisme di wilayah perairan Asia Tenggara.

Kerja sama pengamanan kawasan harus dieskalasi. Bisa dimulai dengan meningkatkan intensitas pertukaran informasi di antara sesama komunitas intelijen di lingkungan ASEAN maupun di antara sesama institusi kepolisian dan militer. Tidak ada salahnya juga untuk menggagas patroli militer bersama di laut.

Kerjasamakonkretsepertiitu sangat terasa urgensinya. Pertama, semua anggota ASEAN harus terpanggil untuk berbagi tanggung jawab dalam mengamankan kawasan. ASEAN harus tetap kondusif agar mesin perekonomian kawasan tetap bisa bekerja sebagaimana seharusnya. Dengan demikian, wilayah perairan ASEAN pun harus bersih dari berbagai bentuk gangguan dan ancaman.

Dua kasus pembajakan dan penyanderaan itu bisa menjadi pesan yang sangat buruk tentang aspek keamanan perairan di Asia Tenggara jika komunitas ASEAN tidak memberi respons yang tepat. Agar persepsi negatif itu tidak terbentuk, ASEAN mau tak mau harus memberi pesan yang jelas pula. Pesan itu akan mudah dipahami komunitas internasional jika ASEAN bersatu melancarkan perang terhadap pembajakan dan terorisme di perairan Asia Tenggara.

Pada sejumlah kesempatan terdahulu, para pemimpin ASEAN sudah membahas urgensi kerja sama kawasan untuk merespons ancaman terorisme. Pada forum US-ASEAN Summit di Sunnylands, California, Amerika Serikat, 15-16 Februari 2016, isu yang sama pun mendapat perhatian khusus.

Dengan dua pembajakan oleh kelompok Abu Sayyaf di perairan Indonesia dan Malaysia baru-baru ini, sekaranglah waktunya bagi ASEAN untuk segera melancarkan aksi bersama. Tidak mengada-ada jika apa yang dilakukan Abu Sayyaf itu dikaitkan dengan rencana ISIS melebarkan pengaruh dan kekuatannya di Asia Tenggara.

Seperti diketahui, ISIS terangterangan menyatakan niatnya untuk membangun basis di kawasan ASEAN. Untuk itu, Filipina atau Indonesia akan dipilih sebagai basis ISIS. Dalam perburuan kelompok teroris pimpinan Santoso di Poso, Polri menemukan dokumen tentang rencana ISIS menjadikan kawasan hutan di Sulawesi Tengah sebagai pusat pelatihan milisi jaringan ISIS di Asia.

Untuk membangun basis baru di kawasan ini, simpatisan ISIS tentu butuh dana. Abu Sayyaf tampaknya sedang mencari dana itu dengan cara melakukan pembajakan di perairan Asia Tenggara. Agar urgensi kerja sama ASEAN itu tidak sekadar menjadi wacana, pemerintahan Presiden Joko Widodo perlu mengambil prakarsa menyatukan kekuatan ASEAN.

Peran Indonesia menjadi sangat penting karena sudah berulangkali menjadi target serangan teror. Apalagi, pada forum US-ASEAN Summit baru-baru ini, Presiden Joko Widodo memimpin sidang tentang strategi kontraterorisme dan berbagi pengalaman dengan sesama anggota ASEAN. Urgensi mengamankan wilayah perairan ASEAN juga relevan untuk dikaitkan dengan ambisi Presiden Joko Widodo menuntaskan program pembangunan proyek tol laut.

Artinya, wilayah perairan Indonesia pun harus steril dari ancaman terorisme. Boleh jadi, dua pembajakan oleh Abu Sayyaf baru-baru ini akan menginspirasi jaringan terorisme di Indonesia untuk melancarkan aksinya di laut. Kini sangat jelas bahwa Indonesia dan ASEAN sudah dihadapkan pada tantangan baru yakni ancaman terorisme di perairan ASEAN.