Sabtu, 02 April 2016

Perdamaian Dunia tidak Bisa Dibangun Sendiri

Perdamaian Dunia tidak Bisa Dibangun Sendiri

Alek Karci Kurniawan ;  Analis Hukum Internasional
FH Universitas Andalas, Padang
                                             MEDIA INDONESIA, 30 Maret 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

KALI ini, Lahore berdarah. Aksi teror menumpahkannya di libur Paskah. Sedikitnya, dari pembantaian di hari Paskah itu, menewaskan 72 orang dan 300 lainnya luka-luka.

Aksi teror tersebut menambah panjang daftar tragedi kemanusiaan yang mengatasnamakan agama dan ideologi. Sebagaimana bom di Brussels, Belgia, sepekan sebelumnya, bom di Ankara, Turki, serta serangan teror Jumat malam mencekam di Paris, Prancis, itu bersumbu pada jaringan terorisme yang berakar dari radikalisme--yang sayangnya--telah menggantung jiwa pelakunya (sebelum meledakkan diri).

Akar radikalisme

Radikal sebenarnya tak selamanya begal. Jika dilihat asalnya, penggunaan kata 'radikal' pertama kali dipakai dalam gerakan politik yang emansipatif. Pada abad pertengahan, gerakan radikal di Parlemen Inggris ialah cikal bakal yang membentuk Partai Liberal. Tujuan mereka ialah mencapai reformasi sistem pemilu. Musababnya, pada periode pemilihan umum sebelumnya, hak suara dibatasi untuk pemilik properti saja. Bahkan, 'kursi' pun bisa dibeli atau dikuasai para tuan tanah. Barang tentu, banyak suara di daerah yang tidak terwakili, jadilah ketidakpuasan dengan ketidakadilan menginspirasi nenek moyang orang-orang radikal yang kemudian dikenal sebagai radical whig.

Radikalisme bukan muncul dengan begitu saja. Kelahirannya dibidani rasa ketidakadilan dan kekecewaan akibat tata sosioekonomi dan sosiopolitik, yang sifatnya diskualitatif, dislokasi sosial-ekonomis, dan deprivasi sosiopolitis, laksana sejarah menarasikan.

Namun, radikalisme bisa pula menjadi faktor kriminogen. Manakala ide, cita, dan nilai yang diyakini dijelmakan melalui cara-cara kekerasan yang tak keruan. Seperti aksi teror Islamic States (IS) yang menjejali Eropa, bahkan sampai ke Sarinah, Jakarta, menyerang sipil tak berbedil.

Para elite dunia juga tak kalah lompongnya. Seolah-olah harimau kecil yang mereka susui itu tak terjinjing lagi telinganya. Makin merebaknya aksi teror menunjukkan upaya internasional dalam perang melawan teror perlu ditinjau kembali.

Musabab penanggulangan radikalisme tidak cukup hanya dengan upaya kriminalisasi dalam kebijakan penal dan aksi-aksi brutal, tapi perlu upaya lain yang bersifat nonpenal (di luar jalur hukum). Seperti halnya dengan menangani faktor kondusif, maksudnya urusan yang dapat menimbulkan kejahatan, baik itu pendidikan, pemberdayaan ekonomi, periuk nasi, pendekatan moral berkasih-kasih, penuh cinta, maupun pelbagai aspek potensial lainnya.

Supaya massa aksi teroris tak bertambah lagi dan berlipat ganda, dunia dapat belajar banyak dari peraih Nobel Perdamaian 2015: Kuartet Dialog Nasional Tunisia. Inilah organisasi masyarakat sipil di Tunisia yang berhasil meraih prestasi mendorong dialog politik dan demokrasi pluralistik di negara Afrika Utara—pascarevolusi melati yang memicu Musim Semi Arab. Kiprah mereka dalam mewujudkan perdamaian telah memikat hati Komite Nobel Norwegia untuk beralih dari nama-nama besar yang juga punya kontribusi pada perdamaian dunia seperti Kanselir Jerman Angela Merkel dan pemimpin umat Katolik dunia Paus Fransiskus.

Musim Semi Arab atau dikenal dengan The Arab Spring, berawal dari Tunisia pada 2010 dan 2011. Kepakan sayap kupu-kupunya kemudian dengan cepat membadai di Afrika Utara dan di Timur Tengah. Pergerakan yang menularkan semangat perubahan besar di belantara jazirah padang pasir itu, awalnya dipicu saat seorang pedagang kaki lima membakar dirinya sebagai bentuk protes terhadap kepemimpinan Presiden Tunisia Zine El Abidine Ben Ali yang berkuasa bak diktator.

Selain itu, ada juga pertentangan antara kelompok Islami dan kelompok sekuler yang mewarnai latar belakang sosial politik di Tunisia. Radikalisme yang ada di tiap kelompok, sempat menjadi ancaman bagi masyarakat Tunisia, seperti halnya negara lain di Afrika Utara dan Timur Tengah. Tahun-tahun diwarnai teror beruntun yang menewaskan banyak warga sipil dan sebagian besar wisatawan.

Prinsip dialog

Di tengah perjuangan untuk demokrasi dan hak asasi manusia pada suatu titik telah mengalami kemunduran, Tunisia telah menunjukkan transisi demokrasi yang didasarkan pada semangat kedamaian. Kuartet Dialog Nasional di Tunisia membangun suatu dialog yang beranjak dari pemahaman bersama, bahwa no one can build peace alone. Prinsip gerakan mereka ialah dialog.

Gerakan ini ditopang dari segenap elemen masyarakat Tunisia. Mereka ialah Serikat Buruh Umum, Konferensi Industri, Perdagangan dan Kerajinan, Liga Hak Asasi Manusia, dan Organisasi Pengacara Tunisia. Oleh karena itu, jadilah transisi di Tunisia menunjukkan lembaga-lembaga masyarakat sipil dan organisasi dapat memainkan peran penting dalam demokratisasi suatu negara. Kuartet berhasil merancang dan mewujudkan sebuah alternatif proses perdamaian politik, ketika negara itu berada di ambang perang saudara.

Proses seperti itu, bahkan dalam keadaan sulit, dapat menciptakan pemilihan umum yang bebas dan transisi damai rezim pemerintahan. Dialog sebagai sarana yang berperan penting dalam memungkinkan Tunisia dalam waktu beberapa tahun membangun sistem pemerintahan yang konstitusional.

Pembentukan dialog itu telah menampung hak-hak dasar bagi seluruh penduduk, terlepas dari jenis kelamin, paham politik, atau keyakinan agama. Ya, begitulah cara terbijak untuk memahami subjek sedalam-dalamnya. Sudahilah menebar kebencian. ●