Neoliberalisme dan Keberingasan Sosial Kita Satrio Wahono ;  Magister Filsafat UI

                                             MEDIA INDONESIA, 30 Maret 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

BELUM lama ini, masyarakat Ibu Kota dikejutkan demonstrasi yang dilakukan para pengemudi taksi konvensional dalam menentang keberadaan taksi berbasis aplikasi daring, seperti Uber dan Grabcar. Pasalnya, aksi demonstrasi itu berujung pada kondisi anarkistis, yakni pengeroyokan dan penganiayaan di mana-mana, sweeping beraroma kekerasan terhadap sesama pengemudi taksi yang tak ikut berdemo, penurunan penumpang taksi secara paksa, kemacetan di mana-mana, hingga perusakan properti publik maupun pribadi. Hilanglah persepsi bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang santun lagi ramah. Lantas, banyak orang mulai bertanya-tanya, sesungguhnya apa yang menyebabkan keberingasan sosial wajah bangsa kita sebagaimana ditunjukkan aksi demo beberapa waktu lalu itu? Ini pertanyaan penting, mengingat para pengemudi taksi dan angkutan umum lainnya tak menutup kemungkinan akan mengulang aksi demo mereka. Terkikisnya gotong royong Menariknya, jika dianalisis secara filosofis, wajah Indonesia yang kian lama kian beringas itu bisa dirunut pada hulu praktik ekonomi berbasis filsafat neoliberalisme yang sejatinya sedang kita terapkan saat ini. Neoliberalisme sebagai satu filsafat ekonomi sesungguhnya merupakan perpanjangan tangan dari filsafat libertarianisme. Merujuk pada Paul M Johnson (Kamus Ekonomi Politik Modern, terjemahan, Teraju, 2003), libertarianisme adalah ideologi abad kontemporer yang meyakini bahwa individu-individu harus diberi kebebasan sebesar mungkin dari pembatasan dan regulasi pemerintah, baik dalam aspek ekonomi maupun nonekonomi. Sementara itu, neoliberalisme melanjutkan paham ini secara lebih jauh dengan memprivatkan sektor-sektor publik strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti sektor energi, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lain sebagainya (Neoliberalisme, editor I. Wibowo dan Francis Wahono, penerbit Cindelaras, 2003). Artinya, sektor publik pun sah menjadi ajang pemupukan laba bagi kaum pemilik modal atau hak milik pribadi (private property). Dengan kata lain, neoliberalisme adalah perluasan dari jiwa individualistis sekaligus semangat libertarian ke titik ekstremnya. Jadi, penerapan neoliberalisme mengharuskan setiap orang mengurus masalahnya sendiri tanpa mengharapkan uluran bantuan orang lain, pihak lain, apalagi negara sebagai perwakilan ranah atau domain publik. Merajalelanya roh individualistis inilah yang kemudian secara logis menggerus spirit gotong royong atau persaudaraan (fraternity) yang sejatinya merupakan salah satu pilar demokrasi penting di luar kebebasan (liberty) dan persamaan (equality). Tidak ada lagi kohesi sosial yang kuat dalam perjalinan semangat kemanusiaan. Alhasil, teringatlah kita pada teori klasik Emile Durkheim (dalam George Ritzer, Teori Sosiologi Modern, Prenada, 2001) tentang bunuh diri. Menurut teorinya ini, Durkheim menemukan bahwa kasus bunuh diri ternyata paling banyak terjadi di satu komunitas atau lingkungan yang memiliki ikatan solidaritas sosial yang lemah. Tambahan lagi, terkikisnya spirit kebersamaan atau persaudaraan alias gotong royong ini membuat individu kian berhadap-hadapan dalam kompetisi ketat di pasar bebas yang kian beringas hanya demi mencari sesuap nasi atau satu lahan kerja. Padahal, dalam pasar bebas, kekayaan dan kekuasaan ekonomi hanya menumpuk pada segelintir elite, sementara kaum papa cuma memperebutkan remah-remah ekonomi untuk sekadar bertahan hidup dan menyambung napas. Keberadaan pasar bebas yang dimotori sistem bunga mencekik industri perbankan dan stimulus konsumsi berlebihan, lantas membuat mayoritas warga dunia terjerembap dalam jurang kemiskinan dan himpitan hidup luar biasa (Peter Schiff, How An Economy Grows and Why It Crashes, Wiley, 2013). Karena itulah, kita jadi mafhum mengapa masyarakat Indonesia semakin beringas saja dari waktu ke waktu, plus mengapa angka bunuh diri di Indonesia, terutama di kota-kota besar, juga ikut-ikutan melonjak. Tanpa adanya secercah harapan jalan keluar di tengah kerasnya hidup, masyarakat tentu akan mencari saluran atau outlet yang bisa seketika mereka terapkan guna melepaskan beban mereka, yaitu aksi membinasakan diri di satu ekstrem atau aksi kekerasan di ekstrem lain. Akhirulkalam, salah satu solusi bagi bangsa ini untuk melunakkan lagi wajah kolektif kita ialah dengan kembali menggelorakan semangat cinta kasih (compassion) dan gotong royong dalam kehidupan kita di semua aspek. Contoh konkretnya ialah seperti memberdayakan kelurahan sebagai unit pemerintahan terkecil untuk menyejahterakan warganya sekaligus sebagai bukti kehadiran pemerintah dalam kehidupan rakyat, mengoptimalkan pajak lewat program ekstensifikasi (perluasan jumlah wajib pajak), dan intensifikasi (pengoptimalan sumbangan pajak dari wajib pajak yang sudah terdaftar) guna membiayai pelbagai program asuransi sosial supaya minim atau gratis premi, seraya memberikan sejumlah proteksi terhadap sektor-sektor strategis, yang proteksi tersebut tentu harus dilakukan secara proporsional dan terukur. Dengan demikian, semoga di kemudian hari Indonesia akan merasakan kehidupan kolektif yang lebih tenang dan tenteram. ●