Senin, 18 April 2016

Peran RI di Timur Tengah

Peran RI di Timur Tengah

Ibnu Burdah ;   Pengamat Timur Tengah
                                                     REPUBLIKA, 16 April 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Gelombang kekacauan di Timur Tengah sangat berpengaruh terhadap jalan perjuangan Palestina untuk merdeka. Perhatian negara-negara kawasan terhadap perjuangan Palestina tiba-tiba menurun drastis.

Mesir yang sejak lama jadi motor terdepan seolah absen selama lebih lima tahun terakhir. Negara ini sibuk dengan ancaman keamanan, stabilitas, dan merosotnya kemampuan ekonominya akibat konflik politik begitu tajam. Proses pembangunan demokrasi di negara itu seperti menabrak jalan buntu.

Secara umum, peran Mesir di fora regional maupun internasional menurun drastis.

Arab Saudi yang biasanya juga memainkan peran strategis mengalami hal yang kurang lebih sama. Kerajaan ini sibuk untuk mempertahankan survival-nya.

Turki juga menghadapi persoalan serupa.

Mereka terlibat perang yang luas di perbatasannya di selatan. Yang mereka hadapi adalah ISIS dan separatis Kurdi.Sedikit tenaga tersisa untuk perhatian pada Palestina.

Perhatian negara-negara berpenduduk Muslim di luar Timur Tengah juga tertuju ke Yaman, Suriah, dan Libya. Mereka harus bekerja keras menghadapi ancaman imbas perpecahan sektarian dan ekstremisme. Demikian pula aktor-aktor internasional, seperti AS, Rusia, Uni Eropa, PBB, dan seterusnya.

Mereka adalah "langganan sponsor" proses perdamaian Palestina-Israel selama dua dekade lebih. Mereka yang kini lebih memerhatikan isu mendesak perdamaian Suriah itu seperti sudah frustrasi dengan kegagalan- kegagalan di meja negosiasi Palestina-Israel.

Kendati ada arah Prancis akan mengambil peran mendorong proses perdamaian, "rating" isu Palestina begitu dominan kini terjun bebas. Sedikit sekali aktor penting di kawasan maupun dunia internasional memberi perhatian besar.

Di tengah miskinnya perhatian terhadap Palestina itulah, upaya yang terus digalang Pe merintah Indonesia beberapa bulan terakhir begitu signifikan. Setelah KTT Luar Biasa OKI di Jakarta (6-7 Maret 2016) dan pembukaan konsul kehormatan di Ramallah, kini Indonesia berupaya keras turut serta proses perdamaian yang diinisiasi Prancis.

Isu Palestina juga menjadi salah satu pembicaraan dalam lawatan Presiden Joko Widodo ke Eropa kali ini. Dalam KTT OKI di Istanbul, Turki (14-15 April), Indonesia juga akan menyuarakan kembali hasil-hasil dari Deklarasi Jakarta. Bahkan, hasil KTT Luar Biasa di Jakarta pada Maret lalu disebut-sebut akan menjadi rujukan bagi upaya OKI mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.

Indonesia dipandang memiliki kapasitas untuk mengembalikan isu Palestina ke atas meja diplomasi internasional. Ketegasan dan sikap "galak" Menlu RI terhadap Israel selama ini adalah tepat. Kita berharap saat ini awal bagi Indonesia memainkan peran strategis dalam upaya penyelesaian damai di Palestina dan di Timur Tengah secara umum.

Di tengah terpuruknya aktor-aktor lain, capaian Indonesia dalam banyak hal khususnya pembangunan demokrasi, stabilitas keamanan, dan ekonomi menjadi modal penting. Indonesia layak berdiri tegak, mengerek posturnya setinggi mungkin dalam pergaulan internasional khususnya di Timur Tengah.

Peran itu bisa dimulai dari sekarang.

Masalah Palestina khususnya rekonsiliasi Hamas-Fatah bisa menjadi pintu penting sebab komitmen dan konsistensi Indonesia dalam mendukung Palestina sudah tak diragukan lagi. Indonesia mungkin menjadi negara yang paling mampu menjaga netralitasnya terhadap perselisihan Hamas-Fatah.

Peluang itu, meski pasti tak mudah, terbuka lebar bagi Indonesia saat ini.

Namun, harus disadari persoalan Palestina sungguh pelik. Sudah terlalu banyak aktor-aktor besar terlibat dalam upaya mewujudkan Palestina merdeka melalui perundingan damai dengan Israel. Sudah banyak formula yang dicoba dalam upaya perdamaian mulai dari Madrid 1989, Oslo I 1993, Oslo II 1995, Camp David 2000, dan seterusnya.

Hasilnya tentu ada, tetapi sangat minimal. Sejak Oslo II 1995, hampir tak ada lagi kemajuan signifikan di lapangan sehingga Palestina kemudian memilih jalan politik unilateral di PBB. Jalur perjuangan ini memang sedikit membawa hasil, bendera Palestina bisa berkibar di luar markas PBB.

Namun, Palestina merdeka yang jadi tujuan utama masih sangat jauh dari nyata. Mewujudkan kemerdekaan Palestina melalui PBB mungkin mendekati mustahil. Persoalannya dua lapis sekaligus, yakni anggota tetap Dewan Keamanan yang memiliki hak veto dan implementasinya di lapangan.

Persoalan pertama terkait dengan AS, salah satu pemilik hak veto, yang sejauh ini merasa dikecewakan oleh Palestina yang memilih jalur unilateral. Persoalan kedua terkait dengan Israel yang secara de facto masih mengontrol wilayah-wilayah Palestina.

Keduanya berkukuh tak menerima kemerdekaan Palestina kecuali melalui meja perundingan. Padahal, Israel selama sekitar enam tahun terakhir hampir tak memberi tawaran konsesi atau terobosan penting bagi penyelesaian damai itu. Mereka bahkan mem bangun permukiman baru di wilayah-wilayah konflik secara ekstensif.

Di tengah kebuntuan itu, penting bagi Indonesia untuk membuat terobosan kreatif dan realistis dalam dukungannya terhadap perjuangan Palestina merdeka. Setidaknya mendorong rekonsiliasi Hamas-Fatah bisa menjadi agenda penting pertama.

Menggemakan lagi dukungan perjuangan Palestina tentu penting. Tapi, itu jangan hanya jadi rutinitas tanpa langkah nyata.